PERUBAHAN & Secuil Harapan

Ngabisin Duit Rakyat, Pemda Diminta Stop Rekrut PNS

2011-07-15T13:24:00.003+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) perlu segera dihentikan. Selain untuk menyehatkan anggaran, penghentian rekrutmen PNS itu bisa mencegah adanya pembelanjaan anggaran non-program.

"Seluruh PNS sebaiknya berada langsung di bawah pemerintah pusat. Kebangkrutan Pemda bukan terletak pada otonomi daerah, melainkan pada politik anggaran dan administrasi penggunaan anggaran," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (13/7).

Menurut Ray, belanja anggaran pegawai sejatinya masuk pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agak mengherankan jika Pemda merasa bangkrut karena pos anggaran mereka habis justru untuk belanja pegawai. "Tetapi hal ini juga memang terkait dengan kebijakan soal batas dan jumlah rasional pegawai," katanya.

Ray menambahkan, dalam negara kesatuan seperti Indonesia, seluruh pegawai harus di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Hal itu karena anggaran untuk membiayai pegawai tersebut bersumber dari APBN.

MENDIRIKAN LSM DAN YAYASAN

2010-11-25T22:04:00.001+07:00

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN LSM?

Cara mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gampang saja. Pendiri minimal 3 atau 5 orang, tergantung notarisnya. Kemudian disahkan dihadapan notaris dan dibuatkan akta pendirian organisasi. Persyaratannya fotocopy KTP para pendiri, dan semua pendiri wajib datang pada saat tanda tangan akta notaris. Biaya Rp.500.000 sampai Rp.700.000, tergantung nego. Akta Notaris berisi tentang akta pendirian organisasi dan anggaran dasar organisasi. Kalau kita sudah mempunyai Anggaran Dasar, itu bisa kita ajukan ke notaris, tetapi kalau kita belum mempunyai notaris akan membuatkan. Tetapi sebelumnya kita harus membuat draft tentang tujuan organisasai, misi/visi organisasi dan sebagainya.

Setelah akta notaris jadi, ibarat orang kawin sudah kawin siri, tapi belum resmi. supaya resmi maka harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat pembuatan NPWP adalah Foto Copy KTP Ketua LSM/organisasi, NPWP Ketua, foto copy akta notaris, foto copy surat keterangan domosili (alamat secretariat) LSM/organisasi dari desa/kelurahan, stempel LSM/organisasi. Syarat tersebut dibawa ke kantor pajak terdekat, langsung jadi dan gratis.

Setelah NPWP jadi, LSM bisa mengadakan kegiatan secara resmi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik itu kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Tetapi kalau kegiatan itu berhubungan dengan politik atau kegiatan berskala nasional, kadangkala diperlukan legalitas yang lebih. Legalitas ini misalnya harus didaftarkan di Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) di kabupaten/kota atau propinsi (jika mempunyai cabang di kota lain dalam propinsi).

CARA MENDIRIKAN YAYASAN

Cara mendirikan Yayasan, selain persyaratannya sama dengan LSM, juga harus disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Anggaran Dasarnya harus sesuai dengan pakem yang sudah ditentukan. Pembuatan nama yayasan harus di cek dulu di Depkumham, karena nama yayasan tidak boleh sama di seluruh Indonesia. Biaya pengurusan pendirian yayasan melalui notaris ini sekitar 3 jutaan

* Pemerintah-DPR Sepakat Hentikan Pemekaran Wilayah

2010-07-14T21:03:00.002+07:00

Pemerintah dan DPR sepakat menghentikan pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/7) siang. Dari evaluasi 205 hasil pemekaran, sekitar 80 persen ternyata menuai masalah baru [baca: Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran].

Rapat konsultasi ini juga membahas dua hal utama lainnya, yaitu pengelolaan perbatasan dan target penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU produk bersama Pemerintah serta DPR. Soal legislasi, DPR berkomitmen menuntaskan sekitar 70 RUU dalam setahun ke depan.(BOG)

Sumber : Liputan6.com

Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran

Selama sepuluh tahun terakhir, 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan menimbulkan masalah baru. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7).

Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan. "Demi pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah,"tambahnya.

Presiden menandaskan, moratorium pemekaran wilayah tetap dilanjutkan sekalipun rancangan besar pemekaran wilayah telah selesai disusun pemerintah. Pemerintah, katanya, akan segera menuntaskan kebijakan pemekaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

"Dalam waktu dekat, pemerintah dan DPR RI akan membahas secara mendalam masalah itu yang kemudian disusun rancangan besarnya, kebijakan strategis, persyaratan pemekaran, evaluasi pemekaran dan berapa jumlah yang tepat untuk provinsi, kabupaten, dan kota," kata Presiden Yudhoyono.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan bahwa DPR selama ini kesulitan menolak konstituen pengusul pemekaran wilayah. Namun, katanya, berdasarkan kajian pemerintah dan nonpemerintah menunjukan pemekaran wilayah memang masih perlu disempurnakan dari sisi aturan.(ANT/SHA)

Sumber : Liputan6.com

AMUK Kembali Demo di Kantor Bupati Bengkalis

2010-07-06T09:49:00.001+07:00

Menamakan diri Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) kabupaten Bengkalis kembali lakukan unjukrasa Senin (5/7/10) ke Kantor Bupati. Terdiri setidaknya puluhan massa dari Organisasi Massa (ormas), LSM dan Lembaga Nirlaba menuntut kembali dicairkannya dana bantuan sosial (bansos) yang sudah dianggarkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2010 tahun ini. Setelah sebelumnya, Senin 28/6/10) yang lalu massa ini berunjukrasa di Kantor Bupati Bengkalis dan DPRD Bengkalis namun dinilai tidak ada kesepakatan yang jelas.

"Kami meminta penjelasan dari Bupati atau Sekda Kabupaten Bengkalis. Terkait dana Bansos yang harus dipotong-potong bukankah dana ini sudah disahkan di APBD dan sudah sesuai aturan," ujar salah seorang orator Iskandar Zulkarnain.

Dari pantauan Riauterkini demo yang berlangsung di halaman kantor Bupati tersebut, massa berusaha menemui langsung Bupati Bengkalis Syamsurizal atau Sekretaris Daerah (sekda) H. Mukhlis, untuk meminta penjelasan. Namun, dua pejabat daerah ini tidak sedang berada di tempat. Situasi sempat memanas saat Assisten III T. Zainuddin yang berusaha menemui massa dihalau oleh para demonstran karena merasa tidak percaya, karena sebelumnya pertemuan dengan perwakilan Pemda ini, belum ada hasilnya terkait tuntutan demonstran pada unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Setelah melakukan perundingan, pemda dan demonstran akhirnya sepakat melakukan dialog. Diwakili dengan 19 demonstran antara Pemda yang diwakili oleh Assisten I Tata Praja H. Burhanudin dan Assisten III T. Zainuddin melakukan pertemuan di ruang rapat lantai II kantor Bupati Bengkalis.

Meskipun, telah melakukan dialog antara pejabat pemda dan perwakilan demonstran. Pemda meminta waktu selama 2 (dua) pekan untuk melaksanakan aspirasi tuntutan dari AMUK, tetapi tidak diterima oleh para pengunjukrasa karena dinilai waktu tersebut terlalu lama. Bahkan, massa juga akan memboikot dan tidur di kantor bupati hingga tuntutan mereka dilakukan oleh Pemda.

"Kami tidak terima dengan waktu yang diminta Pemda, terlalu lama. Kawan-kawan sepakat, jika begitu kami akan tidur di kantor Bupati karena kami anggap keputusan hasil dialog itupun tidak jelas," kata Supardan salah seorang pendemo.***(dik)

Sumber: riauterkini.com

POLITIK & MASYARAKAT

2010-06-06T13:39:00.002+07:00

Kolektivisme; Tujuan mulia dari politik dapat tercapai bila
menekankan pada kemampuan manusia untuk
melakukan collective actions ketimbang mengutamakan
personal self-interest.
Teori kemasyarakatan; pemahaman ttg politik
memerlukan teori-teori sosial (Mis: teori “invisible hands”
Adam Smith, teori “least government” Thomas Jefferson,
teori konflik Karl Marx, dsb)
Kelompok sosial (social cleavages) dan persoalan
identitas; Bahwa politik harus bicara ttg keterikatan
sosial tertentu (berdasarkan ras, agama, budaya, dsb).
Mis: teori kelas Marx, “black power” dari Martin Luther
King, “clash of civilisation” dari Samuel Huntington, dsb).

POLITIK ADA KARENA SIFAT ALAMI MANUSIA

2010-06-06T13:39:00.001+07:00

Nature vs. nurture; manusia memiliki sifat-sifat
bawaan sejak lahir (nature), tetapi juga
dipengaruhi oleh pengalaman sosial (nurture)
Intellect vs. instinct; manusia punya akal &
rasional, tetapi juga punya naluri &
menggunakan rasa dlm bertindak
Competition vs. cooperation; manusia bisa
bersaing untuk meraih kepentingannya, tetapi
juga bisa bekerjasama dengan insentif tertentu.

Bersambung

Apa itu politik?

2010-06-06T13:37:00.000+07:00

Definisi politik sangat variatif, ada yang berpandangan
positif dan ada yang negatif.
Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan
kekuasaan atau kewenangan, suatu proses pembuatan
keputusan secara kolektif, suatu alokasi sumberdaya
yang langka (the allocation of scarce resources), atau
sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh
muslihat (Heywood, 2004:52).
Lima unsur yg selalu ada dalam definisi ttg politik:
1. Kegiatan manusia
2. Berhubungan dengan orang lain (social activity)
3. Muncul karena perbedaan (pendapat, keinginan, kebutuhan,
kepentingan)
4. Adanya konflik (ungkapan pendapat yg berbeda, kompetisi
berbagai tujuan, benturan kepentingan yg tidak dpt dipadukan)
5. Keputusan (sebuah keputusan kolektif yang mengikat
sekelompok orang).
Bersambung......

Herliyan Masih Unggul 787 Suara

2010-06-06T11:47:00.000+07:00

Sebanyak lima PPK sudah melaksanakan pleno hasil rekapitulasi pemungutan suara pada Pemilu Kada 3 Juni lalu. Dari lima PPK tersebut, pasangan calon bupati Herliyan Saleh - Suayatno masih unggul tipis sebanyak 787 suara dari pasangan Sulaiman - Arwan Mahidin.

Sebanyak lima PPK yang sudah melaksanakan pleno adalah Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara dan Pinggir. PPK Bantan merupakan yang pertama kali menyelesaikan rekapitulasi suara dan kemudian berturut-turut Rupat, Pinggir, Rupat Utara dan Bengkalis. Berdasarkan data yang metroriau.com terima, hasil rekapitulasi di lima kecamatan tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil quick count. Bahkan untuk Kecamatan Pinggir dan Rupat Utara, data hasil rekapitulasi persis sama dengan hasil quick count.

Perbedaan mencolok terjadi di Kecamatan Rupat dan Bengkalis dimana hasil rekapitulasi di dua kecamatan ini pasangan Sulaiman - Arwan Mahidin "Diuntungkan". Di Kecamatan Rupat misalnya, hasil quick count menunjukkan pasangan Sulaiman - Arwan unggul dengan perbedaan suara 735 suara dibandingkan pasangan Herliyan Saleh - Suayatno. Setelah dilakukan perhitungan secara manual, pasangan Sulaiman - Arwan tetap unggul tapi dengan perbedaan suara yang makin besar yaitu 837suara.

Begitu juga dengan Kecamatan Bengkalis, pasangan Herliyan Saleh - Suayatno tetap unggul sesuai dengan hasil quick count. Namun selisih jumlah suara dengan pasangan Sulaiman - Arwan menjadi kecil. Kalau sebelumnya perbedaan tersebut sebanyak 824 suara, maka setelah dilakukan rekapitulasi berkurang menjadi 577 suara.

Hingga berita ini diturunkan, masih ada 3 kecamatan lagi yaitu Bukit Batu, Siak Kecil dan Mandau yang belum melaksanakan atau menyelesaikan proses rekapitulasi. Di tiga kecamatan ini, berdasarkan hasil quick count pasangan Herliyan Saleh unggul sangat signifikan yaitu diatas 2000 suara pada masing-masing kecamatan.
Sumber : metroriau.com

Perhitungan Sementara

2010-06-05T09:54:00.002+07:00

Sumber: metroriau.com

Menko Kesra Dukung Gesang Jadi Pahlawan Nasional

2010-05-21T10:29:00.001+07:00

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mendukung almarhum Gesang Martohartono menjadi pahlawan nasional di bidang budaya.

"Saya mendukung penuh usulan dari masyarakat untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Gesang," kata Menko Kesra Agung Laksono usai melayat jenazah legendaris musik keroncong, Gesang di rumah duka, Solo, Jumat.

Menko Kesra menjelaskan pihaknya akan membawa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gesang untuk segera diproses lebih lanjut.

Presiden selama ini mengambil keputusan tentang pemberian gelar pahlawan berdasarkan usul dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Agung juga mengatakan gelar pahlawan nasional di bidang budaya kepada Gesang sangat pantas diberikan mengingat jasa almarhum dalam mengembangkan musik keroncong.

Sementara itu, Wakil Walikota Surakarta, FX Rudyatmo mengatakan pihaknya mengajukan usulan untuk menjadikan Gesang sebagai pahlawan nasional karena karyanya terbukti membawa harun nama bangsa dan negara.

"Liriknya sangat dikenal, bahkan lagu Bengawan Solo diterjemahkan ke 13 bahasa asing," katanya.

Karena itu ,pihaknya mengusulkan Gesang untuk menjadi pahlawan nasional kepada Pemerintah Pusat.

Ia menambahkan, pengajuan tertulis untuk menjadikan Gesang sebagai pahlawan nasional akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam waktu dekat.

"Sebelumnya kami akan melakukan koordinasi dengan para tokoh budayawan dan seniman di Solo," kata Rusyatmo.

Sementara itu, kedatangan Menko Kesra untuk melayat almarhum Gesang di rumah duka guna mewakili Pemerintah Pusat khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bapak Presiden dan Ibu Negara menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan agar arwah almarhum diterima disisinya. Presiden juga mengharapkan semangat Gesang dapat diteruskan oleh para generasi muda untuk menciptakan karya luar biasa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga memberikan santunan berupa uang tunai kepada keluarga almarhum.

Sumber : ANTARA

Warga Aceh Dapat Fasilitas Kesehatan Gratis

2010-05-15T20:28:00.000+07:00

Sekitar 1,2 juta jiwa penduduk di Provinsi Aceh memperoleh asuransi kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang akan diluncurkan Juni 2010.

"Insya Allah program JKA kita luncurkan Juni 2010, dan masyarakat Aceh akan menikmati fasilitas kesehatan secara gratis," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Rabu (12/5/2010) kemarin.

Di sela-sela pertemuan dengan Komisaris PT (Persero) Askes, Dr. Farid Husein, gubernur menjelaskan masyarakat Aceh hanya perlu memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga saat hendak berobat gratis di rumah sakit.

Dana untuk mendukung program JKA itu sebesar Rp 241 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah Aceh menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Askes sebagai mitra dalam program JKA tersebut.

"Dalam hal skala serta dana yang dipersiapkan, program JKA merupakan satu-satunya program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat semesta (universal coverage) yang pertama di Indonesia," kata Irwandi Yusuf.

Ia berharap program JKA dapat berjalan baik, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pemerintah Aceh akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meluncurkan program JKA tersebut.

Komisaris PT Askes Farid Husein menyebutkan kesiapan perusahaannya sebagai penyelenggara program JKA di Aceh. "Kami akan membantu Pemerintah Aceh untuk dapat mewujudkan pelayanan berkualitas dengan harga terkendali. Bukan fasilitas kesehatan pemerintah saja tapi juga fasilitas swasta," katanya.

PT Askes akan mengusahakan mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan yang baik, karena dengan pelayanan terkontrol, maka kualitas dapat ditingkatkan.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh M Yani menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam program JKA itu mereka yang tidak masuk pada layanan Askes, Jamsostek dan Jamkesmas.

"Masyarakat yang belum tertampung dalam program Askes, dan Jamsostek itu menjadi fokus utama kita," kata Yani.

Ia menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat melalui program JKA mencakup semua jenis pelayanan kesehatan, kecuali bidang kosmetik (operasi plastik).

Sumber : KOMPAS.com

Situs Polres Juga Dirusak 'Hacker' Pro-Susno

2010-05-15T09:59:00.002+07:00

Hacker pendukung mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji semakin agresif. Setelah merusak 60 laman situs yang umumnya di luar negeri, kini mereka giliran mengacak-acak situs resmi Polres Metro Bandar Udara Soekarno-Hatta, AirportPolice-Metro.org.

Hingga Jumat (14/5/2010) petang, pesan utama serangan hacker itu mula-mula ditujukan buat para pengambil keputusan atas pemenjaraan Susno Duadji yang bernyanyi nyaring soal indikasi ketidakberesan di Mabes Polri.

Yang dirusak pun bukan pada laman muka, melainkan pada salah satu sub-nya. Namun, administrator situs itu bereaksi dengan menghapus laman yang dirusak, kemudian membubuhkan olok-olok balik buat hacker.

Nah, olok-olok itulah yang kemudian dibalas lagi oleh hacker pro-Susno yang menyebut diri XR0b0t, dengan menyisipkan pesan di laman mukanya. Kata-katanya dari bahasa Jawa yang sangat kasar.

Sebelumnya, hacker itu menuliskan pesan seperti berikut ini:

"Manakah yang kalian lebih percaya dalam memberantas markus di Institusi Polri dan Kejaksaan: SBY dengan Satgas Mafia Hukum, BHD dengan Tim Penyidik Independen atau Susno Duadji yang sekarang di terali besi? mana keadilan hukum indonesia...pembongkar kasus malah di penjara....

Kebusukan-2 yang ada di tubuh POLRI : 1.Penerimaan personil POLRI menggunakan "uang sogokan" 2.Bagian Personalia POLRI kalau "keliling" ke daerah menerima "upeti" dari Polisi di daerah. 3.Bawahan "setor" ke atasan 4.Naik Jabatan harus ada upeti ke atas-nya (atasnya siapa ya?) 5.Memalak "penjahat" atau yang benar-2 penjahat (menjadikan ATM berjalan) 6.Memungli pengusaha & kongkalikong untuk menutupi suatu kejahatan 7.Mengorganisir penjahat & pura-2 menangkapnya bila tercium media, kmd dilepas lg 8.Mencari-cari kesalahan orang yang tidak berbuat salah untuk cari "duit" atau "melindungi" penjahat sebenarnya. 9.Terima sogokan dari siapa saja,istilahnya "uang damai","uang pelicin" untuk kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kondisi masyarakat. 10.Cuek saja,bila tidak ada duitnya...contoh : lalu lintas semrawut,sepeda motor ngawur dibiarkan, angkutan umum ngawur dibiarkan.....capek dech!

mana kedisipllinan polisi indonesia.... PAK SBY tolong dong pimpin indonesia dengan baik...."

KOMPAS.com

'Hacker' Pendukung Susno Rusak 60 Situs

2010-05-15T09:47:00.001+07:00

Cyber-resistence atau perlawanan rakyat di jagat maya terhadap pemenjaraan mantan Kabareskrim, Komjen (Pol) Susno Duadji, semakin masif.

Para pendukung Susno menjadikan putra daerah Pagaralam, Sumatera Selatan, itu sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakberesan penegakan hukum di Indonesia. Apa pun motifnya, Susno adalah whistle blower yang membocorkan banyak indikasi ketidakberesan di tubuh Mabes Polri ketika menangani perkara-perkara besar melibatkan uang miliaran rupiah.

Mereka merasa cocok dengan poster Susno Duadji Idolaku dari laman blog seorang bloger, Yosbeda, kemudian memasangnya di situs-situs yang dirusak.

Sedikitnya ada 60 situs yang dirusak hingga Jumat (14/5/2010) petang. Jumlah itu bisa jadi terus bertambah. Namun, sebagian dari 60 situs tersebut sudah ada yang coba diperbaiki sehingga pesan-pesan hacker (peretas) Indonesia tak lagi terbaca. Inilah daftar situs-situs yang dirusak tersebut, sebagaimana beredar di sejumlah mailing list:

http://www.ympshops.co.il/orlyh/index.html http://www.ymp.co.il/index.htm http://www.mpchpa.org/index.html http://physicianschoiceplans.com/index.html http://www.mvipa.org/index.html http://www.physicianschoiceadvantage.com/index.html http://www.luaky.org/index.html http://www.abcprojects.be/ http://www.vanhovetankbouw.be/index.html http://www.debeurze.be/ http://www.cnshengrui.cn/index.html http://www.shengrui.cn/index.html http://www.thewatergarden.co.uk/ http://nottman.com/index.html http://myselfish.com/index.html http://mehrez-law.com/index.html http://hila-equal-edu.org.il/index.html http://www.heatinaclick.com/index.html http://www.globalspa.co.il/index.html http://www.daroma.org.il/index.html http://www.daroma-tzafona.org.il/index.html http://www.caferotshild.com/index.html http://caferotshild.com/index.html http://www.atidim.org/index.html http://offstreamrecords.com/index.html http://www.tzafona.org.il/index.html http://www.offstreamrecords.com/index.html http://www.speedcom.net.ph/index.html http://beersparadise.com/index.html http://www.starccs.com/index.html http://www.automationeng.com/index.html http://www.gctitle.com/index.html http://www.ptec101.com/index.htm http://www.vistabmo.com/index.htm http://www.tigerrv.net/index.html http://www.jimmygranier.com/index.html http://www.crazydrunkenmonkey.com/index.htm http://www.peacockcommunications.com/ http://www.landbtransport.com/index.html http://www.iss-br.com/index.html http://www.sonic-blast.com/index.html http://www.hghabr.com/index.htm http://www.didierconsultants.com/index.html http://www.triconss.com/index.html http://www.jgwebservices.com/index.html http://www.navarresfamouskingcakes.com/index.html http://www.online-shopping-mall-direct.com/index.html http://www.autohausvrc.com/index.html http://www.sportsmanfeedandseed.com/index.htm http://www.corn-field-maze.com/index.htm http://www.webmofo.com/index.html http://www.tigeruniforms.net/index.html http://www.shoppersbin.com/index.html http://lawinningway.com/index.html http://www.jmmusicsource.com/index.html http://www.chuckwagonuv.com/index.html http://www.tothet.net/index.html http://www.sweeneylawfirmllc.com/index.html http://www.shanebroussard.com/index.html http://www.jordantraditions.com/index.html

Sumber : KOMPAS.com

Golkar Kuasai Pilkada Sumatera Utara

2010-05-13T17:48:00.000+07:00

Kandidat dari Partai Golkar diperkirakan akan menguasai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang digelar serentak di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Partai Golkar akan memenangkan lima wilayah dari sembilan wilayah di Sumatera Utara.

Partai Golkar saat ini memimpin perolehan suara sementara di Kota Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan.

Sementara tiga kabupaten lainnya yaitu Kota Binjai, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga, Golkar perkirakan diperkirakan akan kalah.

Satu daerah pemilihan tersisa, Kota Medan masih belum jelas siapa yang kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang.

Hasil sementara itu, berdasarkan penghitungan cepat atau quick

count yang dilakukan Tim Pemenangan Pilkada di Sumatera Utara.

Ketua DPP Partai Golkar, Fuad Hasan Mansyur saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 13 Mei 2010 mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan tim Partai Golkar di TPS-TPS, perolehan suara di lima kabupaten itu berkisar antara 58 persen sampai 60 persen.

Selain menang di Pilkada Sumatera Utara, Partai Golkar juga memenangkan di Jawa Timur. "Jawa Timur kita akan menang di dua kabupaten yaitu Ngawi dan Kediri”, kata Fuad.
Sumber : ViVanews

Taipei: Bikin Anak, Dapat Uang

2010-05-08T18:45:00.000+07:00

Pemerintah kota Taipe menempuh berbagai cara demi meningkatkan jumlah penduduk di ibukota Taiwan tersebut. Bahkan pemerintah setempat bersedia memberikan sejumlah uang bagi bagi tiap pasangan suami-istri yang bersedia memiliki anak.

Otoritas setempat akan memberikan uang senilai Rp 5,7 juta atas setiap bayi yang baru lahir mulai tahun 2011 dan menawarkan subsidi bulanan bagi hingga mereka mencapai usia lima tahun yang berasal dari keluar ekonomi bawah.

Walikota Taipei, Hau Lung-bin, berharap program komprehensif tersebut akan membuat pasangan muda merasa lebih santai bila menghendaki kehadiran seorang anak. "Sebagai walikota, prioritas utama saya adalah mengatasi persoalan rendahnya tingkat kelahiran dan populasi usia lanjut," kata Hau, seperti dikutip dari laman The Sun, Jumat 7 Mei 2010.

Skema komprehensif tersebut akan menghabiskan anggaran pemerintah setempat senilai hampir Rp 872,5 miliar per tahun. Tingkat kelahiran di Taipei merosot hingga ke level terendah pada 2009 dengan kurang dari 20 ribu bayi dilahirkan. Menurut pemerintah kota Taipei, Jumlah itu menurun 40 persen dari satu dasawarsa lalu.

Sejumlah survei menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan menikah mencemaskan kondisi finansial, termasuk biaya membesarkan anak, sebagai alasan utama para pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Pemerintah Taiwan telah menawarkan berbagai insentif untuk mendongkrak angka kelahiran di tengah kekhawatiran akan minimnya sumber daya manusia yang bisa menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

Menurut data resmi, tingkat kelahiran di negara pulau tersebut berada pada level 8,29 per 1.000 orang tahun lalu. Angka itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan perbandingan dari rata-rata tingkat kelahiran di berbagai negara dengan lebih dari 20 per 1.000 orang.

Sumber: Vivanews.com

OJO GUMUNAN, OJO KAGETAN, LAN OJO DUMEH

2010-05-02T14:12:00.001+07:00

Di balik setiap budaya di Indonesia pasti terkandung nilai-nilai kebijaksanaan lokal, termasuk di antaranya budaya Jawa. Budaya Jawa yang sebagai salah satu budaya yang tertua di tanah air ini tak pelak juga mempunyai berbagai pepatah dan idiom yang berasal dari warisan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Salah satunya yang paling tepat dengan kondisi sekarang ini adalah ungkapan “kuno” dari khasanah budaya Jawa, ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumeh.

Mari kita bahas satu per satu dari arti ungkapan ini sesuai dengan konteks dan kondisi sekarang.

Ojo gumunan, berasal dari kata ojo yang artinya jangan, dan gumunan, yang berasal dari kata gumun yang artinya heran. Ojo gumunan adalah bentuk larangan untuk tidak mudah kagum atau heran dengan perkembangan keadaan dan peristiwa atau benda yang terutama bersifat materi dan keduniawian.

Menurut saya, masyarakat kita sekarang ini mudah sekali untuk gumun atau kagum terutama dengan berbagai bentuk pemberitaan atau tayangan melalui media massa. Satu contoh adalah Piala Eropa yang baru saja berlalu. Dari Sabang sampai Merauke bius kekaguman yang berasal dari Piala Eropa ini bahkan mampu untuk menghipnotis berpuluh juta pasang mata di negeri ini. Padahal siaran langsung kejuaraan ini disiarkan pada pagi hari. Padahal negara kita sama sekali tidak ikut, ya karena memang hanya untuk negara Eropa, selain sepak bola kita sama sekali tidak bisa diperbandingkan dengan tingkat sepak bola mereka. Bentuk kegumunan atau kekaguman ini bahkan bukan hanya di kalangan bawah saja, tapi meruyak sampai tingkat selebritis dan bahkan politisi dan para pemimpin.

Mungkin hal ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi sepak bola dalam negeri, yang lebih banyak tawuran dan ketidak”fairplay”an. Atau mungkin malah karena di negeri yang ajaib ini, pengurus PSSI jauh lebih terkenal dari para pemain sepak bolanya. Entahlah. Yang jelas setiap 4 tahun sekali kita disuguhi dan selalu terkagum-kagum dan gumun dengan Piala Eropa dan Piala Dunia. Bahkan juga kekaguman pada sepak bola asing ini tercermin dari semakin banyaknya warga masyarakat yang memadati cafe-cafe maupun di depan TV buat melihat tayangan Liga Inggris, Liga Itali, dan bahkan Liga Spanyol. Kekaguman yang dimanfaatkan dengan baik sekali oleh para pemasang iklan.....

Hal lain yang membuat kita gumun ini banyak sekali, dan terjadi sepanjang hari. Kita tiba-tiba mengagumi dan terkagum-kagum sosok seseorang, sebut saja Luna Maya si artis cantik itu, tanpa pernah mau tahu perjalanan karirnya yang tidak mudah untuk menjadi seterkenal sekarang. Kita juga gumun melihat kecanggihan teknologi negara lain, bahkan kemajuan ekonomi negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura.

Bentuk kegumunan dan kekaguman ini sayangnya hanya sebatas gumun, seperti anak kecil yang terpana melihat layang-layang terbang. Sebagian besar dari kita hanya menjadi penonton, berdiri di pinggir, bertepuk tangan, kadang memaki kesal dan mengumpat, tanpa pernah bisa ikut menentukan hasil akhir.

Filsafat Jawa ojo gumunan, bermakna janganlah kita selalu terkagum-kagum dengan hasil orang lain sedangkan kita hanya sekedar menjadi penonton. Ojo gumunan juga bermakna kita harus selalu memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan keaadan dan perubahan keadaan sekitar. Kita harus menjadi subjek dan bukan sekedar objek.

Filosofi ojo kedua yang akan saya bahas adalah ojo kagetan. Makna harfiah dari ojo kagetan ini adalah jangan mudah kaget. Suka terkaget-kaget kah kita? Jawaban sebagian besar dari kita pasti YA!

Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa di negeri nusantara ini yang membuat seluruh penduduknya terkaget-kaget, baik peristiwa yang ditimbulkan oleh perseorangan, badan dan lembaga, juga yang lebih aneh lagi adalah pemerintah juga hobby membuat rakyatnya selalu terkaget-kaget dengan aneka kebijakan yang kemudian ditarik lagi atau tidak jelas implementasinya.

Kita terkaget-kaget tatkala KPK tiba-tiba menangkap jaksa dan penyuapnya, juga terkaget-kaget ketika seorang anggota DPR terlibat dalam transaksi penyuapan bahkan video porno. Kita juga kaget ketika tanpa alasan tarif jalan tol tiba-tiba naik, bahkan harga cabe dan garam juga melambung, dan semua alasannya karena BBM naik. Belum lagi aneka kebijakan pemerintah seperti jarak pagar, insentif dan disinsentif, bahkan juga penemuan “blue energy” yang ternyata sekali lagi hanya menyisakan rasa blue....

Belum lagi kalau kita menyimak aneka pemberitaan di koran kriminal. Kejahatan merebak dimana-mana, kekerasan, dan bahkan kadang ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Indonesia yang aneh dan menjadi semakin aneh oleh polah tingkah sebagian penduduknya......

Filosofi ojo kagetan bermakna kita harus mawas diri terhadap perubahan sekeliling dan lingkungan kita. Ojo kagetan juga bermakna persiapan diri sendiri menghadapi perubahan sekeliling tanpa ikut berubah seperti sekeliling. Kalau kita sadar bahwa kita hidup di negeri yang serba ajaib dan aneh seperti Indonesia, maka seharusnya kita juga selalu mawas diri dan bersiap dengan aneka kejutan yang menyertai setiap perubahan. Dengan tidak terkaget-kaget terhadap kejutan-kejutan di sekeliling kita, kita akan lebih tegar dan sumeleh hidup di Indonesia.

Ojo terakhir yang ingin saya bahas adalah ojo dumeh.... Dumeh bermakna mentang-mentang atau sombong. Ojo dumeh artinya janganlah kita sombong dalam menghadapi lingkungan disekeliling kita. Sombongkah kita? Hanya orang lain dan bangsa lain yang bisa menilai bangsa kita ini dumeh atau tidak.

Tapi sadar atau tidak, kesombongan ini sebenarnya juga kita jumpai dari perilaku kita sehari-hari. Dumeh atau mentang-mentang kita kaya, dengan seenaknya kita menghambur-hamburkan uang untuk belanja secara konsumtif di mall-mall mewah, bahkan ke Singapura dan Hongkong. Dumeh bisa membayar, kita menggunakan listrik dan BBM secara berlebihan dan hanya untuk konsumtif. Dumeh lebih pandai dari rata-rata rakyat Indonesia, kita melakukan pembodohan secara terus menerus dengan informasi-informasi yang membingungkan dan menyesatkan. Dumeh menjadi rakyat kecil, dengan seenaknya kita hanya bisa mengkritik dan mencaci maki para pimpinan, meski mereka kadang benar sekali pun.

Banyak sekali sebenarnya kesombongan-kesombongan kita pada sesama mahluk, dan paling celaka kita juga kadang kita melakukan kesobongan pada Sang Khaliq. Dengan semena-mena kita memperkosa dan merusak alam yang dianugrahkan Sang Khaliq kepada kita. Dengan sombong juga kita bergumul dengan keduniawian tanpa memikirkan kehidupan yang jauh lebih kekal......

Ojo dumeh adalah salah satu ajaran dasar leluhur kita untuk selalu melakukan introspeksi diri terhadap lingkungan, sesama manusia, dan juga kepada Sang Pencipta. Dengan tidak dumeh, maka kehidupan sebenarnya akan lebih baik dan lebih tentram.

Masih banyak sekali filosofi dan kebijakan yang bisa kita gali dari para leluhur kita. Bukankah kebijakan itu terkumpul dari pengalaman beratus bahkan beribu tahun, dan kemudian mengkristal menjadi butir-butir permata yang harus kita maknai, jaga, dan bahkan kembangkan.

Ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumeh....

Mari kita lakukan.....

diteruskan oleh : Mislam Samasi
Sumber : Dicky E. Hindarto
pengamat budaya Jawa

BERKUASA, Ternyata Tidak Seindah dan Segemerlap yang Dilihat

2010-05-02T13:24:00.001+07:00

I.Berani tanggung dosa untuk rakyat dan Negara

Berpikir dan berwacana memang harus yang ideal apalagi jika kita memberikan pengajaran dan dalam mendidik anak anak dalam kehidupan supaya kelak kehidupan ini selalu menjadi lebih baik. pada kenyataannya kehidupan itu tidaklah selalu punya kemampuan memilih tetapi ditentukan oleh keadaan atau terpaksa menyerah dan masuk kedalam kehidupan yang gelap.

Tidak ingatkah, beberapa teman kita dulu terpaksa berjudi jika perlu bayar uang kuliah bahkan beberapa orang lainnya terpaksa mengorbankan harkat dan martabat dirinya dengan menjalankan hobby sekaligus kenistaan agar duit mudah supaya tetap bisa melanjutkan kuliahnya dan menjadi sarjana. Selanjutnya untuk memulai kehidupannya. Beberapa diantaranya terpaksa menikahi calon pasangannya yang bukan pilihannya tetapi sangat nyata terbukti mampu menyelamatkan kehidupannya. Itulah kehidupan.

Apakah kehidupan ini ideal?, tidak ada yang ideal dalam kehidupan itu tetapi yg harus ditetapkan adalah pilihan pilihan sehingga bisa bertahan hidup dan memberikan kehidupan. Contoh nyata lainnya, sungguh tidak umum jika mau menjadi pegawai negeri dan aparat Negara jika tidak berdasarkan kolusi dan nepotisme bagi calon yang bukan siapa siapa dan sebenarnya sudah sangat biasa jika menjadi abdi Negara ini harus membayar sejumlah uang. Uang bagi para abdi Negara adalah soal kreatifitas dan jangan merasa aneh juga jika ingin naik pangkat atau golongan selain harus punya prestasi dan loyalitas juga biasanya menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda kesetiaan dan kreatifitas juga jaminan akan bekerja dengan baik.

Begitu jika ingin meniti karier dan kehidupan di bidang politik. Untuk menjadi anggota dewan daerah masih bisa modal ratusan juta rupiah dan dipusat miliaran tapi dibawah 10 miliard lah. Tetapi menjadi bupati dan walikota saja bisa jadi berdasarkan pasaran yg umum paling tidak butuh dana kampanye 20 s/d 50 milliard. Apalagi gubernur dan Presiden…apa artinya ini semua kalau kita saat ini telah terjebak kepada proses yang menghamburkan uang yang bukan untuk produksi tetapi konsumtif karena terbuang pada soal soal yang seharusnya bisa dihemat. Jika rata rata 20 s/d 50 milliard maka 450 kab/kota Rp.9 s/d 27 triliun rupiah. Dan jika setiap kab/kota calonnya 3 pasangan maka dana yg dihabiskan adalah 27/81 triliun rupiah dan tinggal ditambah biaya kpu dan sengketanya…kemudian gubernur 33 propinsi x Rp 100 milliar = 3,3 triliun dengan 3 kandidat maka habis Rp.10 triliun serta pemilihan presiden dengan 3 calon presiden maka jika dihitung satu calon Rp.1 triliun totalnya berbiaya Rp 3 triliun. Total ini jika dibandingkan dengan biaya apbn sudah hampir 10%nya. dan dengan biaya kpu dan kpud bisa sampai Rp.150 triliun. Belum lagi hitungan biaya untuk anggota dprd tk 2, tk 1 dan pusat , jika seorang anggota dewan bersaing dengan 30 calon anggota lainnya walaupun jumlah partai diatas itu maka jumlah persaingan 560 anggota dpr x 40 x Rp.3 miliiard = Rp.79 triliun. Dprd tk I 33x 40 x 1 milliard = Rp. 1.320 triliun dan dprd tk II adalah 450 kota x 45 agt x 40 partai x 0,5 milliard = 400 triliun. Sehingga total kurang lebih Rp.600 triliun dan nilai ini belum termasuk dengan jumlah swadaya yang dikeluarkan masyarakat pendukung tetapi jumlah ini sudah cukup untuk membangun 6 jembatan jawa ke sumatera yg diperkirakan berharga Rp.100 triliun rupiah.

Nilai ini sungguh luar biasa dan ini adalah biaya proses supaya demokrasi bisa berjalan yang tujuannya bukan untuk hanya demokrasinya sendiri tetapi untuk kemakmuran rakyat dan bangsa, kemandirian bangsa, kedaulatan bangsa dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan proses diatas maka akibat uang yang menjaga alat serta sarana utama maka dalam mendapatkannya seringkali dilakukan dengan berbagai resiko yang seringkali berakhir dipenjara atau bisa juga membawa keneraka jika tidak sempat bertaubat dan memohon ampunan.

Sungguh keliru jika membayangkan bahwa berkuasa itu adalah sangat menyenangkan karena jika berbuat salah bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerusakan tetapi jika berhasil juga belum tentu dapat kebaikan dan kehormatan karena bisa juga malahan mengalami nasib yng tidak sepantasnya. Apalagi waktu berkuasa dan kekuasaannya sendiri sangat dibatasi dan dipotong potong sehingga pada kenyataannya semuanya sudah menjadi tidak seutuhnya dan siapa saja bisa diperlakukan sesuai kehendak pemimpin dan rejim berikutnya jika politisasi lebih dikedepankan sudah tentu ini berbahaya dan tidak sehat..

II.Masyarakat tidak banyak tahu soal pengorbanan dan lebih merasa menjadi korban

Dengan kondisi seperti ini sudah pasti semuanya semakin tidak pasti dan membingungkan serta orientasinya lebih kepada kekuasaan dan berkuasanya sendiri. Padahal pengorbanan yang ada sudah asangat luarbiasa. Presiden sby sudah mengalami stigma moral yang luarbiasa berat dan dari sejuta orang Indonesia satu orang juga belum tentu berani, sby telah rela dan tidak punya pilihan ketika berkomitmen memberantas korupsi karena saat ini , apapun sejarahnya cucunya dari anisha pohan sudah kena stigma cucunya koruptor dan sby juga punya menantu anak koruptor…..apakah ini bukan beban dan stigma yang sangat berat dan setelah 2014 sby tidak akan menjadi presiden lagi karena ketentuannya begitu…, tidakah ini sebuah pengorbanan yang berat dan sulit untuk dinilai.

Oleh karenanya tidak ada pilihan lagi bahwa dari proses yang dituliskan ini jangan sampai menjadi sia sia , pada masa selanjutnya dalam jangka pendek Indonesia belum tentu punya kesempatan lagi untuk segera dapat menertibkan, membuat aman dan menentramkan bangsanya. Ingat voc dan Belanda lamanya 350 tahun, gonjang ganjing setelah merdeka 20 tahun, orde baru 32 tahun artinya setiap zaman tidak ada yang singkat sehingga jika keliru butuh waktu perbaikan cukup lama.

Saat ini orde Reformasi sudah 12 tahun…apakah hanya akan menjadi seperti zaman hindia belanda yang 350 dulu dikatakan zaman normal tetapi Belanda yang kaya raya serta penjajahnya lemah karena korupsi sendiri. Atau seperti zaman pasca kemrdekaan yang Cuma experiment dengan berbagai pola tetapi tidak dapat meredam gejolak politik serta tidak berhasil melakukan pembangunan besar besaran.., atau seperti zaman orde yang sepi politik tetapi cukup melaju dalam melakukan pembangunan serta sistemiknya pembungkaman pembungkaman dengan menggunakan beberapa kelompok.

Saat ini cadangan devisa 75 milliard dollar, rupiah cenderung lumayan kuat dan bursa effek bergairah tetapi bagaimana dengan anggota masyarakat kebanyakan?. Harga harga terus menerus meningkat, mendapatkan pekerjaan masih lumayan sulit buktinya masih cukup banyak yang nganggur.dan usahanya sulit berkembang. Indikatornya sederhana sepanjang masih banyak yang mempertaruhkan nyawanya dengan hanya bekerja diluar negeri pada sector informal dan hanya sekedar bertahan hidup serta bisa memberi makan dikampung ini adalah indicator bahwa kondosi perekonomian bangsa masih runyam. Indicator lainnya adalah masih banyaknya orang yang tidak bisa mengobati penyakit keluarganya serta tidak mampu bersekolah padahal punya kemampuan. Hanya walaupun begitu memang perlu disyukuri bahwa usaha memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta berbagai program lainnya yang berusaha mengurangi penderitaan masyarakat

Masa lalu yang kelam diindonesia ini sudah sangat mendalam sehingga kerusakan yang ada sudah sedemikian meluas serta hanya akan tambah merusak jika hanya didiskusikan dan perdebatkan semata. Contoh yang paling sederhana saya dengar adalah 3 milliar dollar setahunnya orang Indonesia membeli property di singapura, padahal pengembaliannya paling cepat 20 tahun, ini baru beli property disingapura, bagaimana dengan diberbagai Negara lainnya bisa jadi singapura itu Cuma 10 % dari nilai yang diinvestasi oleh orang Indonesia. Artinya untuk property saja orang Indonesia sudah investasi Rp. 300. triliun.

Nilai ini juga mudah jika dihitungkan kepada model gayus. Ia mengiklaskan Rp.28 miliard rupiah. Nilai ini paling tidak 5 % s/d 10% dari tabungannya maka asset dan tabungannya bisa jadi Rp.300 miliaran. Nilai ini adalah 10 s/d 15% dari nilai pajak yang digelapkan. Oleh karenanya nilai pajak yang digelapkan bisa mencapai 2,5 s/d 3 triliun rupiah. Dan jika diindonesia hanya ada 1000 petugas pajak yang korupsi sehingga selebihnya seperti malaikat nilai pajak yang digelapkan bisa mencapai Rp.2500 s/d 3000 triliun rupiah……sungguh fantastis nilainya.

Diindonesia korupsi dan kolusi sudah menyebar kemana mana tetapi menyederhanakan dalam rangka memotivasi supaya terjadi transfrmasi social menuju kearah yang sehat, maka kita asumsikan saja hanya ada 5000 org koruptor sekelas gayus dindonesia atau kita anggap seluruh instansti sisa bersih semua walaupun kenyataannya tidak begitu tetapi kita asumsikan korupsi hanya terjadi di 5 institusi saja. Maka nilai korupsi diindonesia ditotal jumlahnya sudah Rp.12.500 s/d 15.000 triliun rupiah atau 12,5 s/d 15 kali apbn.

Oleh karenanya analisis saya mengatakan : jika renumerasi kecil maka para pegawai akan banyak yang terlantar keluarganya, kehilangan motivasi dan orientasi serta menjadi maling maling tetapi jika memberikan renumerasi yang besar tanpa sanksi yang tegas, keras bahkan kejam maka akan menciptakan kejahatan dan penjahat yang terirganisir serta koruptor kelas berat.

Kondisi ini tragis benar bagi orang miskin, belum lagi rumah menjadi hangus karena gas elpiji meledak dan terkena kezaliman akibat proses hukum yang digunakan sewenang wenang serta pemaksaan kekuasaan. Padahal hitungannya hanya 25.000 orang yang korupsi. Dan jika ditelusuri lebih jauh dan secara teliti, apakah angka ini terlalu kecil atau hanya berapa persentnya dari jumlah yang nyata?.

Apakah kita boleh mengatakan bahwa terjadinya berbagai konflik saat ini akibat ketidak percayaan yang meluas serta ditambah dengan kehilangan harapan dan meledaknya kemarahan?. Sialakan bayangkan dimana mayorutas masyarakat hidup dalam kenyataan yang sedemikian memperihatinkan sementara yang seharusnya menjadi contoh dan mengayomi malahan bertindak sebaliknya.

Kemudian bagaimana caranya perpecahan ini dan konflik yang sudah ada tidak meluas sesuai dengan proses pilkada ditahun ini di 150 kabupaten kota dan beberapa propinsi?.

Disisi lainnya semakin mencuatnya issue akan terjadinya krisis pangan diberbagai daerah akibat kebanjiran dan gagal panen?.

Ditengah kesulitan biasanya muncul kecemerlangan dan solusi yang jitu begitu juga biasanya ditengah keputusasaan dan ketidakteraturan akan muncul kepemimpinan dan pemimpin yang menunjukan jalan?.

Apakah sebenarnya solusinya sangat sederhana atau bangsa Indonesia belum mau memutuskan kehidupannya dengan kesengsaraan serta masih suka menunjukan egoismenya?.

Kemana lagi coba jalannya?.

Dengan situasi ini apakah berkuasa itu artinya menalikan leher ke tuang gantungan?,,kalaupun kecenderungannya begitu siapa saja tetap tidak boleh menyerah demi kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia harus terus maju dan iklas menghadapinya.

III.Penutup.

Sekali lagi bahwa pada tingkatan Presiden soal pemberantasan korupsi ini sudah tuntas dan pool, silakan rasakan lebih jauh lagi mana mungkin kalau Cuma untuk kepentingan hanya citra jika iklas membiarkan proses karena menghormati hukum sehingga besannya, menantunya dan cucunya sudah dicap sebagai keluarga koruptor. Ini sangat berat dan tidak mungkin dilepaskan.

Pengorbanan ini seharusnya yang menjadi tauladan dan jika tidak diikuti oleh para birokrat, politisi serta pengusaha sungguh hanya akan menjadi pengorbanan yang sia sia.

Perbedaaan pendapat sedang terus menggelora dan orang bisa dengan persepsinya masing masing hanya dengan gambaran sederhana disini sudah sangat jelas bahwa Indonesia tidak punya pilihan lagi jika ingin menjadi Negara maju dan makmur harus segera keluar dari kemelut ini.

Sungguh ironi ketika teroris ditangkapi bahkan ditembaki tetapi peledakan peledakan masih dan makin banyak terjadi dan ternyata itu dari tabung gas elpiji yang meledak. Kenapa ini juga terlambat ditangani dan dibiarkan masyarakat menghadapi takdirnya sendiri dalam menghadapi meledaknya tabung gas elpiji. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggung jawabannya?..soalnya dengan merebaknya bau busuk korupsi dimana mana maka yang terjadi adalah tudingan juga bahwa dibalik meledaknya semua ini ada soal korupsi juga, yang berkaitan dengan safety dan keselamatan kerja…walaupun bisa saja terjadinya lebih akibat kurang pengetahuan pengguna terhadap berbagai indicator dan mempergunakan elpijinya.

Walaupun ketika terlalu banyak menanyangkan kejadian kerusuhan tanpa mengedepankan issue dan substansi persoalannya secara tepat sehinga kurang menjadi pembelajaran sehingga perlu dikritik tetapi disisi lainnya tanpa media massa maka tidak mungkin proses transformasi social ini bisa berjalan.

Media perlu mengawal berbagai issue dan proses transformasi social ini terus menuju kearah dimana semakin hari bangsa Indonesia semakin malas dan menghindari berbuat kejahatan dan pelanggaran moral.

Disisi lainnya peranan media sebagai unit gawat darurat kemanusiaan sangat strategis untuk dikembangkan sehingga dimana saat ini kordinasi dan konsultasi diantara pemerintah daerah, antar instansi dan lembaga tinggi Negara lebih banyak berjalan sendiri sendiri tidak semakin saling berbeda pendapat, konflik, tidak responsive tetapi selalu bisa terdorong memberikan bantuan kemanusiaan pada masyarakat terutama yang terkena bencana, penyakit dan kelaparan serta pandai tetapi tidak bisa sekolah. Disisi lainnya juga sungguh mulai jika media massa justru bisa menjadi inisiator dan marketer dari daerah daerah wisata diindonesia sekaligus promosi keunggulan sekolah, perguruan tinggi, akademi dan masyarakat yang sangat khas sehingga terjadi synergy diantaranya.

Dengan kondisi ini juga promosi keluar negeri dan menginformasikan peluang diluar negeri kepada bangsa Indonesia sungguhlah sebuah kegiatan yang mulia.

Kenapa semuanya perlu dilakukan semakin cepat dan mendesak?. Alasannya birokrasi sedang oleng, kepercayaan sedang rontok, para pemimpin Negara banyak yang kehilangan orientasi dan pengorbanan pengorbanan pemimpin akan sia sia jika proses transformasi social ini tidak terjadi.

Sudah 140 kepala daerah ditahan dan beberapa nya sudah dijatuhi hukuman disamping itu masih lebih banyak yang akan terkena dan menjadi bagian dari proses yang harus dibersihkan, apalagi selama bahwa kuatnya persepsi semua pejabat yang dijatuhi hukuman itu Cuma sial saja dan penyelewengannya tidak teliti. Soalnya jika hukuman formal dan hukuman social dari masyarakat tidak keras dan tegas apalagi didalam penjara juga Cuma dipersepsikan bagian dari pembersihan dosa dan istirahat serta tetap punya banyak…..bukan tidak mungkin semua ini akan menjadi sia sia.

Padahal siapapun pejabatnya beberapa tahun kedepan ia pasti diganti dan pension. Apakah mereka semua juga akan dimasukan ke dalam penjara karena balas dendam generasi berikutnya yang ada hubungannya dengan pejabat sebelumnya yang dimasukan pejabat yang sudah pension ini.

Jika ini terjadi maka judulnya hanya balas dendam dan tidak ada gunanya. Apakah jika tidak segera terjadi transformasi social secara total maka seluruh pajabat yang sekarang memimpin ini akan menghadapi masa depan tidak seindah dan segemerap yang dilihat banyak orang?. Bukankah jika seperti itu semuanya hanya sia sia saja.

Oleh karenanya semoga tidak terjadi.

Dan dengan hitungan sederhana diatas hampir pasti Indonesia seharusnya sudah menjadi Negara yang makmur….., apakah akibat keadilan dan belum bosan bermain main ini maka semuanya masih berputar putar disini sini juga.

Diteruskan Oleh : Mislam Samasi

Nara sumber : Agus Muldya Natakusumah

KONFLIK ADALAH PROSES PEMBELAJARAN POLITIK

2010-05-02T13:09:00.001+07:00

Anggapan umum yang mengatakan bahwa konfilk selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan adalah tidak sepenuhnya benar. Di mana ada sisi negatif maka di situ ada sisi positif. Begitupun dengan konflik. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan konflik masyarakat akan sadar bahwa tindakan fairplay dan anti manipulatif adalah sesuatu yang harus direalisasikan.

Indonesia adalah negara hukum. Semua ada mekanisme dan aturan main (rule of the game) tersendiri, termasuk dengan konflik pilkada. Biarkan hukum bekerja sesuai dengan mekanismenya.

Kepentingan rakyat harus tetap diprioritaskan. Roda ekonomi harus tetap berputar. Pembangunan infrastruktur dan Industrialisasi harus tetap jalan. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah (daerah) beserta pegawai-pegawainya untuk tidak masuk kerja dan tidak melayani masyarakat.

Masyarakat jangan dijebak pada jurang konflik politik yang sebenarnya hanyalah merupakan ilusi kepentingan pribadi dari elit-elit politik yang bermain. Masyarakat harus diarahkan pada kesadaran untuk bagaimana memahami dan mengerti akan konflik itu sendiri. Nantinya masyarakat akan dapat menilai secara objektif mana yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, mana yang fairplay dan mana yang manipulatif. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat dengan sendirinya mencegah terjadinya konflik.

Diteruskan Oleh : Mislam Samasi
Achmad Rusyaidi H
Koordinator Sentra Gerakan Progresif Makassar

Bagaimana Melahirkan Pimpinan Kepala Daerah Yang Mempuni?

2010-05-02T12:03:00.001+07:00

Dalam Pilkadakada, masyarakat sangat memegang peranan berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaannya terutama dalam menentukan calon sebagai kandidat untuk menjadi pimpinan di daerah. Masyarakat harus memberikan kontrol dan koreksi dalam proses pelaksanaan. Dan tidak kalah pentingnya setelah roda pemerintah daerah sudah berjalan.

Jangan pernah percaya akan janji-janji, rayuan dan bujukan. Tapi buktikan dengan perbuatan dan kebijakan.

Bagus atau tidaknya roda pemerintah daerah ditentukan oleh karakter pemilihnya terhadap calon pemimpin. Jika kontroling dilakukan oleh masyarakat kita yakin dan percaya seperti yang dikatakan oleh Kristiadi “ Kesuksesan pilkada sangat tergantung pada karakter pemilih dan pemilih yang kritis terhadap calon pemimpin akan melahirkan pemimpin daerah yang mempuni dan bisa mengayomi masyarakat”.

ditulis okeh : Mislam Samasi

Efek Psikologis Facebook bagi Kesehatan Mental

2010-05-01T19:22:00.000+07:00

Beberapa waktu lalu muncul laporan mengenai tanda-tanda orang kecanduan Facebook atau situs jejaring sosial lainnya, misalnya Anda mengubah status lebih dari dua kali sehari dan rajin mengomentari perubahan status teman. Anda juga rajin membaca profil teman lebih dari dua kali sehari meski ia tidak mengirimkan pesan atau men-tag Anda di fotonya.

Laporan terbaru dari The Daily Mail menyebutkan, kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respons kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Hal ini memang bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya situs-situs jejaring sosial, di mana pengguna diiming-imingi untuk dapat menemukan teman-teman lama atau berkomentar mengenai apa yang sedang terjadi pada rekan Anda saat ini.Suatu hubungan mulai menjadi kering ketika para individunya tak lagi menghadiri social gathering, menghindari pertemuan dengan teman-teman atau keluarga, dan lebih memilih berlama-lama menatap komputer (atau ponsel). Ketika akhirnya berinteraksi dengan rekan-rekan, mereka menjadi gelisah karena “berpisah” dari komputernya.

Si pengguna akhirnya tertarik ke dalam dunia artifisial. Seseorang yang teman-teman utamanya adalah orang asing yang baru ditemui di Facebook atau Friendster akan menemui kesulitan dalam berkomunikasi secara face-to-face. Perilaku ini dapat meningkatkan risiko kesehatan yang serius, seperti kanker, stroke, penyakit jantung, dan dementia (kepikunan), demikian
menurut Dr Aric Sigman dalam The Biologist, jurnal yang dirilis oleh The Institute of Biology.

Pertemuan secara face-to-face memiliki pengaruh pada tubuh yang tidak terlihat ketika mengirim e-mail. Level hormon seperti oxytocin yang mendorong orang untuk berpelukan atau saling berinteraksi berubah, tergantung dekat atau tidaknya para pengguna. Beberapa gen, termasuk gen yang berhubungan dengan sistem kekebalan dan respons terhadap stres, beraksi secara berbeda, tergantung pada seberapa sering interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan yang lain.

Menurutnya, media elektronik juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. “Salah satu perubahan yang paling sering dilontarkan dalam kebiasaan sehari-hari penduduk Inggris adalah pengurangan interaksi dengan sesama mereka dalam jumlah menit per hari. Kurang dari dua dekade, jumlah orang yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting menjadi berlipat.”

Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari, Anda dapat mengalami cidera tekanan yang berulang-ulang. Penyakit punggung juga merupakan hal yang umum terjadi pada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di depan meja komputer. Jika pada malam hari Anda masih sibuk mengomentari status teman Anda, Anda juga kekurangan waktu tidur. Kehilangan waktu tidur dalam waktu lama dapat menyebabkan kantuk berkepanjangan, sulit berkonsentrasi, dan depresi dari sistem kekebalan. Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer juga akan jarang berolahraga sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas.

Tidak heran jika Dr Sigman mengkhawatirkan arah dari masalah ini. “Situs jejaring sosial seharusnya dapat menjadi bumbu dari kehidupan sosial kita, namun yang kami temukan sangat berbeda. Kenyataannya situs-situs tersebut tidak menjadi alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup, melainkan alat yang membuat kita salah arah,” tegasnya.

Namun, bila aktivitas Facebook Anda masih sekadar sign in, mengonfirmasi friend requests, lalu sign out, tampaknya Anda tak perlu khawatir bakal terkena risiko kanker, stroke, bahkan menderita pikun. F03L version

sumber : bebagai sumber

SBY: Perusahaan, Bagilah Untung untuk Pekerja

2010-05-01T14:52:00.001+07:00

"Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh.

"Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi," kata dia ketika mengunjungi Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang Plant Jawa Barat Sabtu 1 Mei 2010.

Dia berpesan jika ada masalah maka diselesaikan dengan baik-baik. Menurutnya masalah apapun jika niatnya baik pasti ada solusi dan jalan. "Daripada merusak, bakar, ngamuk, semuanya akan merugi," katanya.

Dalam rangka hari buruh, Yudhoyono berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan.

"Harapan saya, pekerja penuhi kewajiban, bagi manajemen penuhi hak karyawan, dengan demikian semuanya akan terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Yudhoyono juga berpesan kepada perusahaan jika tumbuh berkembang, maka bagi keuntungan itu kepada karyawan.

"Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja," kata dia yang disambut tepuk tangan pekerja.

"Selamat Hari Buruh Internasional kepada pekerja di tanah air," kata SBY. Dia berharap agar perekonomian terus tumbuh dan berkembang sehingga perusahaan ikut maju dan ikut meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

"Saya telah menginstruksikan kepada pejabat pemerintahan, untuk menjadikan perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei membawa kebaikan bagi semua," katanya.

Sumber: vivanews.com

Kampanye Pilkada Bengkalis Dibagi Empat Zona

2010-04-29T13:13:00.001+07:00

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Bengkalis, pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2010-2015 akan dimulai 17 Mei mendatang.
Untuk penetapan lokasi pelaksanaan kampanye, sesuai hasil kesepatakan KPU dengan tim kampanye pasangan calon, dibagi dalam empat zona.

Anggota KPU Bengkalis H Bakri yang juga Ketua Divisi Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dihubungi Rabu (28/4) menyebutkan empat zona pelaksanaan kampanye tersebut di antaranya zona satu1 meliputi Kecamatan Bengkalis-Bantan, zona dua Bukit Batu-Siak Kecil, sedangkan zona tiga Rupat-Rupat Utara dan zona empat Mandau-Pinggir.

‘’Untuk menetapkan lokasi kampanye, memang kita rapatkan dengan tim kampanye pasangan calon. Dan untuk penetapan jadwal serta lokasi kampanye pasangan calon, telah pula kita lakukan pengundian minggu lalu,’’ terang H Bakri.

Kampanye yang berlangsung selama 14 hari tersebut, pada hari pertama, kata Bakri akan diisi dengan penyampaian visi misi pasangan calon di DPRD Bengkalis, setelah itu dilanjutkan dengan pawai damai yang diikuti semua pasangan calon, dan malam harinya dilakukan pula debat kandidat.

‘’Pada hari pertama masa kampanye, akan diawali dengan penyampaian visi misi pasangan calon di DPRD Bengkalis pagi harinya, sementara siangnya diselenggarakan pawai damai di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, Sementara malam harinya dilakukan debat kandidat yang diikuti semua pasangan calon yang rencananya akan diselenggarakan di Gedung Cik Puan Bengkalis,’’ tuturnya.

Untuk debat kandidat, kata H Bakri sesuai rapat dengan tim kampanye pasangan calon Rabu (28/4) kemarin, disepakati akan disiarkan langsung oleh media eletronik, dengan harapan agar masyarakat luas juga dapat mengetahui dan mendengar hasil debat yang dilakukan antara pasangan calon dan masyarakat tersebut.

‘’Rencananya debat kandidat akan menghadirkan tim kampanye pasangan calon masing-masing sebanyak 50 orang, kemudian unsur masyarakat, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 300 orang,’’ terang H Bakri.(evi)

Sumber : Riaupos.com

Riau Ranking Tiga Nasional

2010-04-27T14:49:00.001+07:00

Provinsi Riau meraih ranking ketiga tingkat kelulusan ujian nasional (UN) jenjang pendidikan SMA/MA dari seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Riau Prof Dr Irwan Effendi mengungkapkan hal tersebut kepada Tribun melalui pesan singkat (SMS), Senin (26/4).

"Hari ini Metro TV menyiarkan kabar bahwa kelulusan ujian nasional SMA/MA Riau menempati urutan ketiga nasional dengan kelulusan 96,86 persen," ungkap Irwan melalui SMS.

Ia mengatakan, pesan singkat itu juga dikirimkannya kepada Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Riau, Asisten III Gubernur Riau, dan Kepala Bappeda Riau. Riau berada di ranking ketiga setelah Bali dengan kelulusan 97,18 persen dan Jawa Barat dengan kelulusan 97,03.

Sedangkan di urutan keempat adalah Jawa Timur dengan kelulusan 96,69 persen dan posisi kelima Sumatera Utara dengan kelulusan 95,85 persen.
Kemarin, hasil UN 2010 diumumkan secara serentak di Riau. Namun, ada beberapa sekolah yang menunda pengumuman kelulusan.

Reaksi siswa seragam. Bagi yang berhasil lulus meluapkan kegembiraannya dengan berbagai ekspresi. Sedangkan yang tidak lulus diliputi kesedihan.
Secara umum, pengumuman hasil UN di Riau berjalan lancar dan tertib. Tak ada insiden berarti mewarnai hasil tes yang ditunggu-tunggu puluhan ribu siswa di Riau ini.

Ujian Ulangan

Irwan menjelaskan, ujian ulangan untuk jenjang SMA, MA dan SMK di seluruh Riau akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 10 Mei 2010 hingga 14 Mei 2010.
Peserta UN ulangan adalah siswa yang tidak lulus pada UN utama. Siswa yang tidak lulus hanya mengikuti UN ulangan untuk mata pelajaran yang dinyatakan gagal.

Sementara itu, pengumuman kelulusan siswadi Pekanbaru secara umum berjalan lancar. Hal itu tak terlepas dari pertimbangan sekolah dalam memutuskan teknis tata cara pengumuman kelulusan siswa.

Pantauan Tribun, di SMA 8 Pekanbaru, nomor UN nasional siswa ditempelkan di papan pengumuman. Papan itu diletakkan di halaman sekolah. Siswa melihat nomor, lalu sontak bergembira ria dan beberapa orang di antaranya spontan melakukan corat-coret baju. Di SMK Teknologi Masmur Jl KH Ahmad Dahlan, pengumuman dilakukan dengan cara khusus. Mereka dikumpulkan di halaman sekolah.

"Kita berikan pengarahan, di antaranya kita katakan bahwa yang tidak lulus bukan lah gagal, melainkan sukses yang tertunda. Yang tidak lulus masih bisa mengulang di ujian ulangan Mei mendatang," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Teknologi Masmur Agustinar.

Setelah memberikan pengarahan itu, lalu walikelas membagikan selembar kertas yang dilipat yang berisi keterangan lulus atau mengulang.

"Usai diberikan kertas itu, secara spontan ada yang senang dan ada juga yang menangis histeris. Namun tidak ada yang sampai melakukan tindakan anarkis," ujar Agustinar.

Irwan menjelaskan, untuk tingkat SMA dan MA, jumlah siswa tidak lulus turun sebanyak 33 orang dari tahun 2009 ke tahun 2010. Sedangkan untuk pendidikan SMK, jumlah peserta tidak lulus naik 997 orang dari tahun 2009 ke tahun 2010.

Jumlah total siswa tidak lulus pada tahun 2010 untuk pendidikan SMA, MA, dan SMK adalah sebanyak 3.612 siswa. Sedangkan jumlah siswa tidak lulus UN pada tahun 2009 untuk pendidikan SMA, MA dan SMK adalah sebanyak 2.648.

Secara keseluruhan terdapat kenaikan jumlah siswa tidak lulus untuk jenis pendidikan SMA, MA, dan SMK sebanyak 964 orang. "Kita melihat ini disebabkan banyaknya sekolah-sekolah baru. Kalau proses belajar mengajar kita lihat sama dengan tahun lalu," jelas Irwan

Sumber : tribunpekanbaru.com
Hengki Seprihadi

Wiranto Minta Musda Lakukan Evaluasi Kinerja Partai

2010-04-26T18:01:00.000+07:00

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto di Pekanbaru, Senin mengatakan, musyawarah daerah Hanura perlu dilakukan untuk mengevaluasi tidak adanya perolehan kursi Hanura di DPRD Provinsi Riau.

"Ketiadaan perwakilan Partai Hanura di DPRD Provinsi Riau pada pemilu kemarin itu merupakan hal yang biasa saja, karena partai Hanura baru seumur jagung," ujar Wiranto.

Meski demikian, walaupun di DPRD Provinsi Riau tidak mempunyai wakil, saat ini Hanura sudah memiliki perwakilan di setiap daerah kabupaten/kota di Riau sebanyak 18 kursi. Hal ini merupakan suatu prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata.

"Namun apakah itu merupakan kesalahan dari kepemimpinan Ketua DPD Hanura Provinsi Riau, yakni Darlis Maskar atau tidak, kita belum tahu. Maka dalam musda ini, saya meninta agar dilakukan evaluasi terhadap hal ini. Kalau itu menyangkut dengan kinerja, maka Ketua DPD Hanura harus meyampaikan laporan pertanggungjawabannya di dalam musda nantinya," kata Wiranto

Ke depannya, dia mengharapkan Partai Hanura dapat menjadi lebih besar lagi dan diperhitungkan. Terlebih setelah dilakukan pemilihan Ketua DPD I Partai Hanura Provinsi Riau direncanakan dipilih melalui voting.

Saat ini, baru dua pasangan calon kuat yang akan maju dalam pemilihan Ketua DPD I, diantaranya, Darlis Maskar, yang merupakan "incumbent" serta Sayed Junaidi Rizaldi yang telah mengklaim mendapat dukungan sebanyak 10 suara dari 16 suara yang akan diperebutkan nanti saat Musda berlangsung.

Pekanbaru (ANTARA)-

Mahasiswa Indonesia Juara Robogames di AS

2010-04-26T17:57:00.002+07:00

Tim robot Universitas Komputer Indonesia (Unikom) kembali memenangkan medali emas dalam ajang Robogames 2010. Tim yang beranggotakan Yusrila Y Kerlooza sebagai pembimbing dan Rodi Hartono mendapat emas dalam kategori open fire fighting autonomus robot.

“Kami mendapatkan kabar ini tadi pagi Pak Yusrila mengirim SMS saya,” ujar Rektor Unikom Eddy Suryanto Soegoto kepada wartawan di Kampus Unikom, Bandung, 26 April 2010.

Robogames 2010 berlangsung di San Mateo County Event Center,San Fransisco, Amerika Serikat. Kompetisi ini telah berjalan tahun ketujuh dan diikuti oleh 14 peserta dari berbagai negara. Menurutnya Unikom dalam lomba ini mengirimkan tiga robot sekaligus. Robot berbentuk robot tank, robot berkaki enam dan robot berkaki delapan.

Dalam kategori open fire fighting autonomus robot, robot dari Unikom berhasil mencari sumber api yang ditetapkan secara acak dan memadamkan secara otomatis dalam waktu tercepat. Dengan memenangkan kompetisi ini maka Unikom berhasil mempertahankan mendali emas yang diperoleh pada tahun kemarin.

Menurut Rektor, robot yang dikirimkan tahun ini tidak berbeda pada tahun lalu. Akan tetapi robot-robot yang dikirim telah mengalami inovasi dalam algoritma dan sensor. Hal ini untuk mengantisipasi tingkat kesulitan yang terus ditingkatkan dalam kompetisi.

Menurutnya pihak Unikom akan mematenkan hak cipta algoritma yang telah dibuat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah. Semua biaya ditanggung oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang memberikan sumbangan sebesar Rp 260 juta.

Menurutnya prestasi ini membanggakan Indonesia karena kompetisi ini diikuti oleh berbagai negara. Ia menambahkan tim sebenarnya sempat kesulitan akibat cuaca yang berbeda antara Indonesia dan Amerika. “Pengaruh cuaca berpengaruh, robot sempat mengalami kerusakan,” ujarnya.

Rektor menambahkan hal yang dilakukan oleh Rodi Hartono lebih hebat dari skripsi yang implementasinya tak jelas. Robot dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Rodi Hartono merupakan mahasiswa Unikom tingkat akhir dan telah mendapatkan mendali emas dua kali. Unikom akan mempersiapkan regenerasi untuk mengantisipasi Rodi yang akan lulus.

“Untuk tahun depan akan ada regenerasi karena Rodi mahasiswa tingkat akhir,” ucap Rektor.

Tim robot Unikom dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Rabu 28 April 2010 pada pukul 13.05 WIB. Tim rencananya akan disambut oleh Dirjen Dikti di Bandara Soekarno Hatta. (hs)

Laporan: Iwan Kurniawan, Vivanews

Jangan Kampanye di Luar Jadwal

2010-04-26T11:33:00.004+07:00

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kabupaten Bengkalis menghimbau kandidat bupati dan wakil bupati, tim kampanye dan masyarakat, untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Bengkalis.
Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kampanye dilakukan selama 14 hari. Untuk Pilkada Bengkalis, kampanye dilakukan mulai tanggal 17-30 Mei mendatang.

“Kami menghimbau seluruh pasangan calon, termasuk tim kampanye dan masyarakat, hendaknya mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Jika ini dilakukan, maka pelanggaran tindak pidana Pemilu,’’ ujar Ketua Panwas Kecamatan Bengkalis, Marzuli Ridwan, Ahad (24/4) kemarin.

Menurutnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, dengan jelas ditegaskan, masa kampanye pasangan calon adalah selama 14 hari dan dimulai dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD tentang penyampaian visi dan misi calon bupati/wakil bupati.

‘’Artinya, jika saat ini ada kampanye yang dilakukan di luar jadwal, baik oleh calon, tim kampanye, relawan atau masyarakat, jelas itu sebuah pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan yang bersangkutan dapat dikenai ancaman pidana,’’ katanya.

Dikatakan, sesuai Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, bentuk-bentuk kampanye dalam Pemilu kepala daerah di antaranya meliputi pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, melalui radio/televisi.

Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar calon, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggaran peraturan perundang-undangan.

‘’Jika semua item ini dilakukan di luar jadwal kampanye, maka dapat dikategorikan pelanggaran tindak pidana Pemilu, termasuk penyampaian visi misi dan program kerja,’’ imbuhnya lagi.

Bagaimana dengan berbagai atribut dan baliho yang menjamur di Kota Bengkalis dan sekitarnya dengan dalih sosialisasi calon? Sepanjang alat peraga itu tidak memuat visi misi dan program kerja atau kata-kata yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk memperoleh dukungan, maka dinyatakan tidak melanggar.
Sumber : riaupos.com
Laporan EVI SURYATI, Bengkalis evisuryati@riaupos.com

Dua Pengendara Motor Tabrak Gajah

2010-04-26T11:01:00.001+07:00

Kawanan gajah liar kembali menimbulkan korban di Mandau. Sabtu (24/4) sekitar pukul 20.00 WIB, dua pengendara motor yang terdiri dari ibu dan anak terbanting keras ke aspal, setelah menabrak seekor gajah yang tiba-tiba melintas jalan.

Peristiwa naas itu terjadi di depan BLK Jalan Pipa Air Bersih Desa Balai Makam. Korbannya adalah Boini (42) yang duduk di boncengan dan anaknya yang mengendarai sepeda motor Supra Fit BM 2526 DA, Andriandi Pradipta (19), RT 9 RW 1 Simpang Lima Desa Petani Kecamatan Mandau.

Akibat terbanting keras, Boini mengalami cidera serius. Dia bersama anaknya langsung dilarikan warga ke RS Permata Hati Duri tak berapa lama setelah kejadian.

‘’Anaknya hanya luka lecet saja. Sepeda motor pun tak terlalu parah. Hanya saja Boini kritis. Bagian belakang kepalanya luka robek 14 jahitan. Tulang rahang atas menurut dokter retak. Dan seluruh gigi depannya atas bawah rontok. Sekitar pukul 01.30 WIB, korban langsung dirujuk ke RS Ibnu Sina Pekanbaru,’’ ujar Kepala Desa Petani, Rianto pada Riau Pos Ahad (25/4).

Parahnya kondisi korban Boini, kata Kades, tak hanya karena terbanting keras tapi juga akibat tersepak oleh seekor gajah yang tengah melintas. ‘’Kasihan kita dengan keluarga yang tidak mampu ini. Mau ke rumah sakit malam itu hanya bawa uang Rp50 ribu. Itupun pinjam dari tetangga. Di rumah sakit ada sekitar 30-an warga yang datang membesuknya. Ada uang terkumpul sekitar Rp300 ribu. Anggota polisi pun ikut membantu. Hanya itulah biaya mereka ke Pekanbaru malam itu,’’ kata pejabat pemerintahan desa yang berusia masih muda ini.

Menurut Rianto, pihaknya akan berupaya mencari bantuan untuk biaya perobatan warga sekaligus tetangganya itu. Menurutnya keluarga petani yang memiliki tiga anak itu sangat layak untuk dibantu. ‘’Hidup mereka sangat susah. Rumahnya pun memprihatinkan. Suaminya pun sakit-sakitan pula. Kerja sikit perutnya langsung kembung akibat penyakit lever

yang menderanya. Selama ini, selaku tetangga di Simpang Lima, kita ada juga bantu sedikit-sedikit secara pribadi,’’ imbuhnya lagi.

Masih menurut penuturan Rianto, senja sebelum peristiwa naas itu terjadi, Boini yang merupakan tetangganya itu mengendarai sepeda motor dari Simpang Lima untuk menjemput anaknya Andi yang bekerja di bengkel Ganda Sihombing Duri. Saat hendak pulang, Andi yang masih duduk di bangku kelas dua SMAN 7 Desa Petani itulah yang mengendarai sepeda motor. Sementara ibunya duduk di boncengan. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat celaka.

Kasatlantas Polres Bengkalis AKP Mariyono SIK Ahad kemarin mengaku mendapat kabar bahwa korban melaju kencang dari arah Duri menuju Simpang Lima. ‘’Tiba-tiba di depan Kantor BLK, melintas dua ekor gajah dari balik pipa CPI.

Gajah pertama berhasil menyeberang. Tetapi sekonyong-konyong gajah kedua mendadak melintas pula. Pengendara motor tak bisa lagi mengendalikan kendaraannya hingga menabrak bagian kepala gajah yang tengah melintas itu,’’ ujar Mariyono sembari menyebut korban yang luka serius langsung dirujuk ke RS Ibnu Sina Pekanbaru malam itu juga untuk perawatan lanjut.
Sumber: riaupos.com

Mayat Terbujur Kaku di Kamar Kost

2010-04-26T10:01:00.003+07:00

Blogger : Senin 26 April sekitar pukul 01:00 dinihari terdengar suara tangisan dan teriakan minta tolong dari kamar ujung (kata salah seorang anak kost) di Jl. Pertanian Ujung Duri, untuk memastikan apa yang terjadi pemilik kost-kostan memeriksa keadaan, dan ternyata suara tidak terdengar lagi, pintu juga terkunci dan tidak ada suara sedikitpun. Akhirnya pemilik kost memutuskan untuk kembali karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan.

Menjelang pagi tiba, sekitar jam 7 pagi anak-anak kost digegerkan dengan mayat yang terbujur kaku diranjang dengan mulut berbui dan kaki lebam kebiru-biruan. Akhirnya pemilik kost melaporkan kejadian ini ke Polsek Mandau. Beberapa saat petugas meluncur ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya petugas membawa jenazah untuk di visum guna mengetahui penyebab kematiannya.

ditulis oleh : Mislam Samasi

Ancaman RPM Konten Bagi Kemerdekaan Pers

2010-04-23T16:40:00.001+07:00

KETIKA artikel ini ditulis, sedikitnya 3.000 orang mendukung penolakan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (disingkat RPM Konten) di akun S.O.S Internet di jejaring sosial Facebook. Sebanyak 1.000 menyalurkan dukungannya lewat akun Tolak RPM Konten. Di Twitter, penolakan mulai ramai Jumat malam (12 Februari). Yang menjadi sasaran tembak adalah Menkominfo Tifatul Sembiring yang dari status twitter-nya tengah berada di Swedia.

Menkominfo Tifatul yang rajin menggunakan media internet, khususnya Twitter, dipandang bakal melanjutkan gaya otoritarian Menteri Penerangan Harmoko di era Presiden Soeharto yang mengontrol isi informasi di media.

Ada sejumlah konten yang dilarang dalam RPM ini, begitu juga kewajiban mengikat bagi penyelenggara jasa multimedia untuk mengontrol kontennya. Padahal pakar IT DR. Onno. S. Purbo mengatakan, secara teknis hal ini sulit dilakukan, mengingat di dunia multimedia, konten berarti aliran ribuan bahkan jutaan informasi yang sulit dimoderasi.

Sejauh ini belum ada tanggapan serius dari Menteri Tifatul. Dalam wawancara dengan reporter TOPIK antv, Kepala Hubungan Masyarakat Depkominfo Gatot S. Dewabroto mengatakan pemerintah mengontrol konten internet, dan RPM Konten tidak dimaksudkan mengatur tayangan televisi maupun media massa lainnya. Benarkah demikian?

Mari kita telaah sebagian dari konten dari RPM Konten yang terdiri dari 32 pasal ini. Pada bagian konsideran, RPM ini memajang enam Undang-undang, dua Peraturan Pemerintah dan dua Keputusan Menteri. UU No 40/1999 Tentang Pers dan UU No 32/2002 Tentang Penyiaran termasuk dalam konsideran.

RPM ini mendefinisikan “Konten” sebagai substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.

Sementara “Multimedia” adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi. RPM mendefinisikan “Konten Multimedia” sebagai Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia.

Dari konsideran, maupun definisi, jelas bahwa produk media cetak dan media penyiaran akan terkena pengaturan dalam RPM ini. Sebagian dari surat kabar dan majalah saat ini sudah memiliki versi online, atau e-paper, begitu juga media online yang sudah memasukkan konten visual, bahkan bekerjasama dengan televisi sebagai pemasok konten (seperti yang dilakukan Grup VIVA, melalui kerjasama antara www.vivanews.com dengan tvONE dan antv).

Pembuat naskah RPM Konten ini menafikan hadirnya Konvergensi Media yang baru saja dibahas dan diamini oleh Menteri Tifatul Sembiring pada Konvensi Media Nasional yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional di Palembang, tanggal 8 Februari lalu. Dalam diskusi itu pembicara dari radio bahkan mengungkapkan betapa dengan alat sederhana dan klik internet, kita bisa menikmati 5.000-an siaran radio di Amerika Serikat!

Apakah Depkominfo berhak meregulasi (baca: menyensor) konten media cetak dan media penyiaran, sebagaimana nuansa dari RPM ini? Jawabnya jelas: TIDAK. UU Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak dasar dari masyarakat. Pasal 4 ayat (2) dari UU Pers menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak boleh ada sensorsip, pembredelan maupun larangan penyiaran. Penjelasannya pun jelas, dengan tambahan bahwa bagi transmisi informasi di luar produk jurnalistik akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Produk jurnalistik yang dipublikasi baik melalui media cetak maupun media elektronik tunduk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dimana menurut Pasal 15 UU Pers, tugas ini dijalankan oleh Dewan Pers yang independen. Dari sisi penyiaran, UU Penyiaran memberikan kewenangan pengaturan Isi Siaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia, sebuah komisi independen yang menurut Pasal 8 UU Penyiaran berhak menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menerapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan yang dibuatnya serta memberikan sanksi atas pelanggaran standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran.

Jelas UU Pers maupun UU Penyiaran tak memberikan kewenangan secuilpun bagi Pemerintah c.q Depkominfo mengatur konten media, baik itu media cetak maupun media elektronika, dan pada gilirannya media internet manakala konten cetak dan elektronika itu disajikan di sana sebagai bagian dari pelaksanaan konvergensi. Khusus mengenai produk jurnalistik bahkan sudah ada kesepakatan antara KPI dan Dewan Pers, bahwa Dewan Pers lah yang berwenang mengawasi konten media, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

RPM ini menyerahkan wewenang menentukan Konten itu dilarang atau tidak kepada sebuah Tim Konten Multimedia beranggotakan 30 orang, separuh diantaranya dari unsur pemerintah dan separuh dari unsur masyarakat yang berkualifikasi ahli atau profesional, dan dipimpin oleh Direktur Jendral terkait di Depkominfo. Nuansa “jadul” alias jaman dulu kental di sini.

RPM ini sarat larangan, dan memberikan beban berat bagi “Penyelenggara” jasa layanan multimedia, dalam hal ini termasuk penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi Informasi meliputi jasa akses internet dan penyelenggara jasa multimedia lainnya.

Pasal 7 dari RPM Konten misalnya mengatur hal yang bertentangan dengan hak dasar rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Padahal Pasal 7 RPM Konten melarang Penyelenggara mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung: “muatan privasi, antara lain Konten mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal”.

Bagaimana dengan pemberitaan media termasuk media internet soal riwayat kesehatan dan pengobatan mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden Gus Dur? Melangggar? Apakah media tak boleh memuat kekayaan pejabat publik? Padahal UU Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar bekerjanya Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan pejabat publik melaporkan kekayaannya kepada publik? Bukankah rakyat berhak tahu kapabilitas dan intelektualitas calon pemimpinnya? Dan apa salahnya jika seseorang ingin mengumumkan lewat multimedia mengenai kemauan terakhir ataupun wasiatnya?

Selain menafikan UUD dan UU, yang notabene secara tata urutan perundangan berada di atas Peraturan Menteri, RPM ini jelas mengintervensi terlalu jauh aspek kehidupan personal warga, termasuk pengambilan keputusan personal. Pasal 5, misalnya, melarang Penyelenggara mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak. Pendek kata, Pasal 3 sampai Pasal 7 yang isinya mengenai Konten yang dilarang, sebenarnya tumpang-tindih dengan regulasi yang sudah diatur oleh UU lain, baik itu KUHP, UU Anti Pornografi maupun UU lainnya.

Sanksi bagi Penyelenggara yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang dilarang diatas adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 30 RPM Konten, yakni Saksi Administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha dan /atau pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan lebih parah lagi, pengenaan sanksi di atas tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sesuatu hal yang ditolak keras oleh kalangan pers.

Tersiar kabar bahwa naskah RPM ini dibuat tahun 2006, ketika Menteri Tifatul belum menjabat Menkominfo, dan jabatan itu dipegang Prof. Muhammad Nuh. Fakta ini, kalaupun benar, tidak menghilangkan kritik atas kepemimpinan dan visi dari Menteri Tifatul yang menggunakan naskah “jadul” dan tidak visioner sebagai bahan uji publik.

Dengan asumsi bahwa pembuat RPM ini adalah birokrasi Depkominfo, dan orang-orang yang sama saat ini, jelas pola pikir birokrasi Depkominfo belum banyak beranjak dari paradigma jaman otoritarian Orde Baru yang cenderung tak rela dengan kemerdekaan pers.

Padahal kemerdekaan pers itu sendiri sudah dibatasi pula oleh UUD Pasal 28J ayat (1) berbunyi: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", serta ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hasrat mengatur konten multimedia, meregulasi konten internet, bukan hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara, terutama negara komunis atau negara yang dikelola secara tidak demokratis keinginan itu muncul terutama dari kalangan konservatif yang terganggu oleh informasi yang bergentayangan di internet.

Padahal maraknya internet tak lepas dari kian meningkatnya hasrat warga masyarakat menyampaikan aspirasinya. Mayoritas isi dari internet atau multimedia adalah aspirasi warga, dan merefleksikan kondisi riel di masyarakat.

Kalau ada yang salah dari posting mereka, misalnya buruknya pelayanan publik sebagaimana kasus yang menimpa Prita Mulyasari, maka yang perlu diperbaiki adalah pelayanan publiknya. Bukan menyensor apalagi melarang informasi itu disampaikan via medium multimedia.

*Uni Z Lubis, wartawan dan Anggota Dewan Pers 2010-2013.

Sumber : vivanews

CAMERA TEMBUS PANDANG

2010-04-22T10:26:00.003+07:00

Seorang wanita cantik telanjang keluar dari kolam renang. Dia berjalan santai, tanpa terlihat risih berjalan mengitari kolam menuju kursi yang berjejer di tepian. Tidak lama berselang, gadis remaja berwajah lugu dengan tidak memakai Pakaian sedikit berlari melintas menuju kamar ganti usai berenang. Wanita-wanita yang tampak maaf 'bugil' tersebut bukan orang gila. Mereka juga bukan kaum ekshibisionis yang gemar memperlihatkan tubuh telanjang.

Sesungguhnya mereka mengenakan pakaian renang. Namun, tubuh mereka jadi tampak telanjang hanya korban dari kecanggihan teknologi kamera tembus pandang yang terpasang di handphone (HP). Baju renang yang mereka pakai justru menjadi bahan sempurna yang dapat ditembus sinar infra merah. Handphone dengan kamera X-Ray built-in itu memungkinkan para perempuan terlihat sia-sia menutupi tubuhnya dengan pakaian renang atau senam yang umumnya terbuat dari bahan sintetis.

Kamera tembus pandang itu hanya bekerja pada tinta, bahan-bahan sintetis seperti baju renang, baju senam, original silk (sutera asli). Tapi tidak berfungsi pada bahan lain seperti nilon, katun dan jins. Tidak ada sistem on/off untuk X-Ray, jadi HP tembus pandang akan selalu keadaan on, tetapi hanya berefek pada bahan sintetis. Target banyak terdapat di kolam renang, gym/fitness, pesta, dancer.

Tidak sulit mendapatkan perangkat 'nakal' tersebut. Bahkan dalam satu iklan yang terpampang jelas di sebuah situs internet. Dilengkapi dengan tarif modifikasi yang dibutuhkan untuk setiap HP. Biayanya, minimal satu juta rupiah untuk jenis Nokia 3660 dan Sonny Ericson K500. Untuk spesifikasi HP yang lebih canggih seperti Nokia 9500 atau XDA O2, diperlukan biaya sebesar Rp2.000.000,00. HP akan dirombak total, karenanya lupakan garansi jika kelak HP bermasalah.
Peminatnya tidak sedikit. Menurut Edu, penjual peranti tersebut, peminat HP tembus pandang berasal dari berbagai kalangan. "Harganya kan tidak terlalu mahal, tetapi yang beli memang punya niat jahil betul. Tiap hari ada saja yang beli," tambahnya sambil tertawa Menurutnya, kebanyakan peminat HP jenis itu memang laki-laki. Target mereka jelas, meneropong para perempuan yang di kolam renang umum dan tempat senam atau fitness. Karena di tempat itu, para kaum hawa memang menggunakan bahan pakaian yang memungkinkan untuk ditembus hingga ke permukaan kulit.

"Teknologi sih memang gila kalau dikuasai orang-orang yang tidak berakhlak," komentar pengamat teknologi informasi, Ono W Purbo blak-blakan, Jumat (10/06). Padahal, tadinya teknologi inframerah yang digunakan untuk menembus lapisan penghalang kulit hanya digunakan dalam teknologi militer.

"Teknologi itu biasanya dipakai dalam pengintaian malam hari. Secara sederhana, sinar infra red akan menangkap panas dari tubuh. Jadi, tubuh akan terlihat jelas meski dalam keadaan gelap," paparnya. Namun yang berkembang, teknologi semacam ini digunakan untuk hal-hal yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban.

Adalah Kaya Spesial Optic, Inc, sebuah perusahaan asal Jepang yang mengenalkan produk yang disebut "Infrared See Through Filter PF". Perusahaan yang mengkhususkan diri pada alat optik selama 30 tahun itu memproduksi sebuah alat yang dapat menembus pandangan dibalik permukaan objek.

Pada dasarnya, apa yang dilihat manusia adalah pantulan cahaya yang merepresentasikan bagian terbatas dari spektrum elektromagnetik. Ada syarat yang harus dipenuhi sebuah objek agar dapat terlihat mata manusia normal, yaitu panjang gelombang. Radiasi sinar inframerah tidak terlihat mata manusia normal karena panjang gelombangnya tidak memenuhi syarat. Plastik merupakan bahan yang dapat membelokkan radiasi inframerah masuk ke dalam klasifikasi gelombang terlihat.

Sementara baju renang dan senam terbuat dari bahan sintesis pabrik yang pada dasarnya adalah plastik. Akibatnya, jika sinar inframerah dikenakan pada permukaan sintetis, maka ia akan membelokkan gelombang sesuai dengan prasyarat mata normal. Selanjutnya, pantulan permukaan kulit dibalik baju berbahan sintetis akan terlihat jelas.

Kebebasan untuk berenang di tempat umum atau berlatih kebugaran di pusat fitness menjadi terampas. HP yang dilengkapi dengan perangkat tersebut dapat digunakan kapan saja di tempat
umum tanpa terlalu mencurigakan. Kegiatan merekam dan kemudian disimpan dalam memory card tidaklah hal yang rumit. Penyebarannya lebih mudah lagi. Transfer data yang didukung oleh kemudahan teknologi, dinikmati oleh sebagian besar pemilik HP.

Penikmatnya juga tidak sedikit. "Gue sih seneng-seneng aja kalau punya file seperti itu. Apalagi gratisan," ujar Agus, seorang pekerja swasta. Kepemilikan peranti tersebut tentu legal. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika teknologi tersebut berubah menjadi teror yang mengganggu aktivitas normal. Sementara mekanisme hukum terlalu jauh di belakang kemajuan teknologi! yang membuka ruang bagi intimidasi.

Kalau modus kamera tersembunyi di toilet umum atau kamar ganti bisa sedikit diakali. Sikap hati-hati dan waspada akan semua titik-titik mencurigakan sebelum menggunakan ruang publik tersebut. Namun, keberadaan HP tembus pandang tidak seperti kamera tersembunyi HP ini tidak terlihat mencolok karena modifikasinya tidak akan menghasilkan perbedaan yang kentara secara fisik. Artinya, kolam renang umum bukan lagi tempat yang menyenangkan untuk berolahraga atau berekreasi melepas kepenatan.

Teknologi memang ibarat pisau bermata dua. Kegunaannya dapat menguntungkan sekaligus mengganggu orang lain Tapi, saat pemanfaatannya merugikan sebagian orang, akan ada reaksi yang muncul. "Bagaimanapun, yang menjadi mekanisme kontrol adalah masyarakat," ujar Onno. Dengan luasnya informasi yang sampai ke masyarakat, bukannya tidak mungkin akan timbul reaksi.

Perusahaan raksasa asal Jepang, Sonny, akhirnya menghentikan produksi handycam X-Ray dan menarik kembali produk yang sudah dilepas di pasaran. Kebutuhan akan nama baik sebuah perusahaan besar membuat Sonny mengambil langkah yang merugi jika dilihat dari sisi ekonomi sebuah produksi.

Be careful girls....

Watch Out!!! Di mana-mana sudah tidak ada kehidupan pribadi lagi.

Saat anda berada di luar rumah, perhatikan hal-hal berikut:

Jangan sembarangan buang air (besar/kecil) di kamar mandi yang tidak jelas (pom bensin, wc umum mal/plaza, wc hotel dll).
Jangan melakukan aktivitas seksual (ciuman, raba-meraba dll) di dalam kendaraan.
Hati-hati bila membicarakan orang di dalam kendaraan umum atau menceritakan suatu rahasia (misalnya kalau anda membawa uang dalam jumlah besar ke teman anda).
Usahakan untuk tidak memakai pakaian/celana/ rok dari bahan sintetis..

Penjelasan untuk point:

Hidden-camera (mini-camera) saat ini dijual bebas di Glodok dan harganya murah sekali per paket. Besarnya hanya sebesar uang logam Rp.50,- lama. Dan ini dapat dipasang di mana saja & dapat dilihat dengan jelas hasilnya. (Harga Rp.125.000,- an)
Kamera handphone dan kamera digital, di Glodok sudah bisa di-upgrade untuk dapat melihat tembus pandang seperti lensa kaca mata James Bond. (Harga Rp. 1.000.000,-an)
Ada alat penyadap suara berbentuk ear-phone dijual juga di Glodok untuk menyadap suara secara terbuka sejauh 20 meter. (Rp. 175.000,-an)
Lensa yang di-upgrade untuk kamera handphone atau digi-cam dapat menembus kain berbahan sintetis sehingga dapat melihat seseorang terlihat telanjang.

Jadi, berhati-hatilah. .. karena di mana-mana tidak ada lagi kehidupan pribadi!!!

Untuk yang memakai baju renang muslim juga mesti berhati-hati, walaupun tertutup kalau bahannya sintetis tetap bisa kelihatan.....

sumber: Blogspot

Kecepatan Akses 3 Negara Asia Lewati 7,5Mbps

2010-04-22T10:16:00.003+07:00

Tiga tempat di Amerika Serikat (AS) berada di posisi teratas dalam sebuah survei mengenai akses internet tercepat. Namun, 62 persen kota dengan akses internet tercepat di dunia justru berada di benua Asia.

Tiga kota dengan akses internet tercepat adalah Berkeley dan Stanford di California dan Chapel Hill di North California. Namun, dalam cakupan lebih luas, Jepang masih lebih unggul berdasarkan survei dari akselerator konten internet, Akamai, dalam laporan yang dirilis Selasa 20 April 2010.

Akamai menemukan bahwa 48 dari 100 kota dengan akses internet tercepat berada di Jepang dan 62 kota berada di Asia. Tiga negara dengan kecepatan akses tertinggi adalah Korea Selatan, Hong Kong (yang dalam survei dimasukkan dalam peringkat negara), dan Jepang. Tiga negara tersebut merupakan tiga negara yang melampaui kecepatan koneksi rata-rata 7,5 Mbps.

Dengan menganalisis kecepatan koneksi, Akamai menemukan bahwa 31 negara bagian AS meningkatkan kecepatan akses pada kuartal keempat.

“Tiap kuartal tahun kami mengukur kecepatan rata-rata akses internet kota,” kata juru bicara Akamai. “Kami memonitor 465 juta koneksi IP yang tidak biasa dan jumlahnya selalu bertambah tiap kuartal,” sebutnya, seperti dikutip dari PCWorld.

Akamai mengatakan bahwa AS dan China, bila digabung, menduduki hampir 40 persen alamat IP yang diobservasi. Selama krisis global, Akamai menemukan bahwa 96 negara memiliki rata-rata kecepatan internet di bawah 1Mbps.

Jumlah negara tersebut menurun dibanding kuartal sebelumnya yang berjumlah 103 negara. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kemajuan dalam mengupayakan peningkatan koneksi internet. Saat itu, hanya tiga negara dengan kecepatan internet di bawah 100Kbps. (art)

Sumber : Vivanews

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Versi Webometrics

2010-04-22T08:42:00.004+07:00

Rank dibawah mungkin akan bermanfaat bagi para orang tua yang ingin meamasukkan puta-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dibawah adalah suatu catatan dari Webometrics, suatu lembaga pendata rank untuk Seluruh Universitas dan perguruan tinggi di seluruh dunia.
Dibawah adalah data rank perguruan tinggi di Indonesia.

		POSITION

WORLD RANK	UNIVERSITY	SIZE	VISIBILITY	RICH FILES	SCHOLAR

562	Universitas Gadjah Mada	602	421	1,028	827

661	Institute of Technology Bandung	564	657	1,138	654

815	University of Indonesia	903	1,007	741	981

854	Petra Christian University	1,137	1,794	964	59

1025	Gunadarma University	883	1,590	1,106	613

1256	Universitas Negeri Malang*	3,545	1,873	1,544	107

1315	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1,289	885	2,716	2,094

1585	Universitas Sebelas Maret	1,386	1,224	3,070	2,479

1628	Airlangga University	1,287	2,863	3,767	231

2026	Brawijaya University	2,671	1,825	3,542	1,975

2059	Diponegoro University	2,353	3,209	4,343	426

2162	Bogor Agricultural University	3,053	1,912	4,989	1,569

2236	Universitas Padjadjaran	2,902	2,423	3,239	1,880

2298	Indonesia University of Education*	1,436	1,763	4,117	4,423

2337	Universitas Sriwijaya	2,352	4,644	4,631	193

2422	Universitas Islam Indonesia	3,026	3,764	4,965	470

2471	Universitas Muhammadiyah Surakarta	3,839	5,423	2,829	185

2616	Informatics and Computer College Stmik Amikom	4,537	3,492	5,928	472

2692	Universitas Lampung	2,699	3,309	3,465	2,336

2704	Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)*	1,760	3,092	2,792	4,078

3135	Yogyakarta State University	3,788	2,589	6,278	3,084

3157	Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya	5,168	2,826	1,728	6,192

3223	Universitas Hasanuddin University	4,519	3,400	2,656	4,046

3302	Universitas Mercu Buana	4,339	4,554	4,641	1,497

3307	Universitas Sumatera Utara	2,659	4,111	4,224	3,031

3473	Universitas Jember	3,064	5,376	3,067	2,580

3481	Universitas Udayana	4,845	3,387	5,017	3,095

3620	Bina Nusantara University	3,426	3,154	4,400	5,946

3724	Universitas Negeri Semarang	3,285	4,727	6,448	2,139

3926	Universitas Surabaya	2,909	2,092	8,851	9,750

4163	Universitas Budi Luhur	7,037	4,232	5,201	2,894

4613	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	3,428	3,510	6,561	9,750

4660	Universitas Katolik Parahyangan	5,275	6,152	4,369	3,364

4667	Universitas Jenderal Soedirman	5,369	4,234	4,511	7,086

4729	Universitas Muhammadiyah Malang	4,711	5,934	4,678	4,013

4803	Universitas Sanata Dharma	5,907	5,097	5,398	4,282

4816	Duta Wacana Christian University	3,901	6,416	3,086	5,852

4878	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	5,004	4,493	5,342	6,825

5275	Maranatha Christian University	5,636	3,564	8,025	9,750

5496	Atma Jaya Yogyakarta University	5,316	7,267	4,614	4,381

5768	Universitas Trisakti	4,933	4,591	10,254	7,515

5955	Universitas Riau Beranda	6,019	7,545	6,140	4,001

6076	Ahmad Dahlan University	5,389	5,528	7,356	8,563

6193	Universitas Tarumanagara*	7,250	4,974	7,272	8,563

6385	Universitas Dian Nuswantoro	6,313	6,162	6,583	8,001

6405	Unikom	2,632	7,148	7,330	9,750

6412	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	9,630	2,537	15,764	9,750

6486	Institut Sains & Teknologi Akprind	5,860	8,269	3,681	7,631

6696	Universitas Terbuka	5,911	6,276	7,734	8,563

6697	Universitas Negeri Jakarta	5,546	6,773	7,718	7,515

Sumber : Webometrics

Mislam Samasi

Biaya Pembuatan KTP, KK Rp. 50.000,- di Kecamatan Mandau

2010-04-21T17:14:00.004+07:00

Berita Blogger,

Senin, Tanggal 12 April 2010 Blogger mendatangi Kantor Kecamatan Mandau untuk pengurusan KTP dan KK Setelah dari Kantor Kelurahan untuk mengambil surat pengantar
1. (Dengan membayar Rp. 20.000,-) untuk biaya Pengantar Pembuatan KTP & KK
2. (Dengan membayar Rp. 20.000,-) untuk biaya Pengantar Akte Kelahiran (A3) Per Anak

Dengan segepok berkas yang sudah diurus dalam satu bundel blogger melangkahkan kaki untuk pengurusan KTP ke kantor Kecamatan Mandau. Bla bla bla…. Sambil menunggu antrian juga foto dan ternyata sampai ke urutan blogger (urutan 24 ). Sambil menunggu petugas mengecek data, dan akhirnya selesai juga.

Biaya Rp. 50.000,- Pak. Kata sipetugas dengan senyuman khasnya dan dihiasi keringat di keningnya. Akhirnya Lima Puluh Ribu Rupiah blogger berikan. Seminggu selesai Pak, kata si petugas.

Akhirnya Blogger melangkahkan kaki sambil menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan-lahan. Karena padatnya masyarakat yang mengurus dan kecilnya ruangan.

Tiba hari H yang telah di sarankan oleh petugas, dengan senang hati blogger melangkahkan kaki pergi ke Kantor Kecamatan untuk pengambilan KTP dan KK.

Akhirnya sampai juga. Foto lagi Pak. Kata si petugas Entri Data. Dan sambil muka masam blogger melangkahkan kaki untuk pengambilan gambar. Tiga hari lagi Pak, kata sipetugas.

Dengan rasa kecewa dan sakit hati blogger meninggalkan keramaian dan padatnya ruangan.

Sampai hari ke tiga, blogger mengulang untuk pengambilan KTP dan KK. Ternyata kantor masih jam istirahat, blogger mendengar bisikan dan omelan dari warga yang tidak puas, tapi itu urusan mereka pikir blogger dalam hati.

Akhirnya blogger dapat nomor satu untuk pengambilan, setelah dicek dan data benar, petugas langsung meberikan stempel ke KTP dan KK.

Yang jadi Pertanyaan Blogger adalah :

1. Berapa biaya pembuatan KTP yang sebenarnya di Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis ?
2. Berapa biaya pembuatan Akte Kelahiran ?
3. Berapa biaya pembuatan Kartu Keluarga ?

Di Tulis Oleh : Blogger

MEMIMPIN KAB.BENGKALIS BUTUH PEMBUKTIAN DAN INTELEKTUAL YANG TINGGI

2010-04-20T11:13:00.004+07:00

Untuk menciptakan suatu perubahan secara keseluruhan di Kabupaten Bengkalis tidaklah semudah mebalikkan telapak tangan, namun butuh keseriusan dan intelektual yang tinggi dan pola-pola pengembangan yang terstruktur. Dengan penduduk yang multi etnis dan bergam corak inilah yang membuat Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan menjadi suatu tantangan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati di periode mendatang. Jika dilihat dari sepak terjangnya Pasangan Zulfan Heri - Syahrin Yunan memang beliau adalah suatu kandidat yang cukup diperhitungkan. Dan secara intelektual juga diatas kertas dan pengaplikasian dimasyarakat sudah terbukti. Diantaranya sekelumit intelektual beliau (Zulfan) antara lain dengan karya tulisnya :

Intelektualisme Muhammadiyah Menyonsong Era Baru (Juni 2004), Kontributor
Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat (Juli 1994), Penyunting
HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila (Oktober 1996), Penyunting
Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya (Desember 1998), Penyunting
DPRD RIAU DIGUGAT (Kilas Balik Pemilihan Gubernur Riau 1993-1998) (Juli 1998), Penyunting
ICMI, Negara dan Demokratisasi (November 1996), Kontributor
Kesaksian Dari kampus (Antologi Artikel) (April 1997), Kontributor
Paradigma Baru Universitas Riau (Oktober 1998), Kontributor
Strategi Pembangunan Indragiri Hulu : Membangun Masa Depan Rakyat (Juli 1999), Penyunting
Pemberdayaan DPRD Menuju Menuju Otonomi Daerah (Oktober 1999), Penyunting
Optimalisasi Peran DPRD (Oktober 1999), Kontributor
Pendidikan Politik Kewargaan (Oktober 2000), Kontributor
Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah (Pebruari 2001), Kontributor
Suara Reformasi Dari Negeri Jiran (Desember 2001), Penulis
Riau Beroposisi (Juni 2002), Penulis
Paradigma Baru Bangsa Melayu (Oktober 2002), Kontributor
Dari Yogyakarta Membangun Bangsa (Oktober 2002), Kontributor
Parlemen Desa: Membangun Demokrasi dari Bawah (Mei 2003), Kontributor
Memangkas Kendali Pusat (Kilas Balik Pemilihan Gubernur Riau 1998-2003 (September 2003), Kontributor
Golkar Baru Menuju Partai Modern (Mei 2004), Penyunting
Legislator Menuai Kritik (Juni 2005), Penulis
Riau Dalam Tiga Opsi Otonomi, Federal atau Merdeka (Agustus 2005), Kontributor
Jalan Berliku Menunju Puncak: Sebuah Biografi H. Syarwan Hamid (Desember 2005), Penyunting
Golkar & Politik Aklamasi (Dinamika Musda Partai Golkar Riau) (Mei 2006), Penyunting
K2i Dimata Legislatif (Agustus 2006), Kontributor
Demokrasi Dicita Prahara Tiba (April 2008), Penulis (segera terbit)

Untuk pengabdiannya kemasyarakat, mungkin anda sudah melihat secara langsung.

Ditulis Oleh : Awan Kosasi : Ketua GM-IKJM

Mislam Samasi : Sekjen

Pemimpin Yang Visioner Mewujudkan Good Governance

2010-04-20T11:09:00.002+07:00

Wujudnya tata pemerintahan yang baik tidak terlepas dari kapabilitas kepemimpinan seorang pemimpin mewujudkan prinsip:

1) Partisipasi

2) Penegakan Hukum

3) Transparasi

4) Kesetaraan

5) Daya Tanggap

6) Wawasan Kedepan

7) Akunt abilitas

8) Pengawasan

9) Efesiensi & Efektifitas

10) Profesionalisme.

ini merupakan suatu konsep untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif dengan cita-cita mewujudkan masyarakat madani.

Dalam hal ini pemimpin yang visioner yang memiliki visi yang relevan sehingga visi itu tidak hanya berupa slogan atau kata-kata indah yang akhirnya menjadi pajangan di dinding tanpa arti. Visi tersebut harus cukup sederhana, jelas, terukur, menantang, unik, dan ambisius. seperti contoh : "BARRACK OBAMA", siapa yang tidak kenal dengan orang ini. Presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam. Sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang bisa terjadi. Namun Barack Obama berhasil mewujudkannya. Entah suatu kebetulan, waktu dia masih bersekolah di Indonesia, dia menulis cita-citanya ingin menjadi presiden di atas sebuah kertas lusuh. Dan yang terjadi sekarang bukan lagi di atas kertas yang lusuh, tapi di sebuah bangunan megah, elegan, cantik dan sangat terkenal di dunia, White House. Barack Obama punya visi yang sangat jelas. Dia sangat terkenal dengan slogan “Change, We Can Believe In”. Perubahan. Dia bertekad untuk mengubah pandangan dunia terhadap Amerika. Dia berjanji akan menutup penjara teroris Guantanamo, Kuba. Dia berjanji akan menghentikan perang di Irak dengan menarik semua pasukan Amerika yang ada di sana. Memperkuat pasukannya di Afganistan dan hal-hal lain yang sangat jelas diungkapknnya sehingga menarik simpati orang Amerika dan dunia terhadapnya.
Salah satunya untuk menjadi seorang pemimpin, seperti yang dikatakan salah seorang ilmuan "A. Harefakita" kita harus punya visi. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin itu tidak mungkin, bila tanpa visi.Kepemimpinan tanpa visi itu tidak ada. Kalau-pun ada, hanya seolah-olah ada, tidak sejati, tidak sungguh-sungguh ada.

Apa yang bisa kita ambil pelajaran??

Akankah lahirnya seorang pemimpin yang visioner dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat menjalankan amanah rakyat membangun Negeri Junjungan ini lebih baik lagi sehinggi paradigma masyarakat yang trauma dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin masalalu terkikis habis seiring berjalanya waktu(*)

Ditulis oleh: Ismail Marzuki

Mahasiswa S2 Sains Pembangunan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ANAK PUTUS SEKOLAH

2010-04-19T16:42:00.004+07:00

Sebuah bencana saat sekarang jika ini terjadi pada anak Indonesia yang pada saat Pemerintah menggalakkan untuk Sekolah Gratis (Khususnya Kab. Bengkalis). Jika permasalahan ini diurus dan terdata di data base, saya rasa tidak akan pernah terjadi yang namanya siswa putus sekolah " TIDAK SEKOLAH KARENA TIDAK ADA BIAYA".

Blogger pernah menanyakan kepada anak yang putus sekolah " Asr " di Lingkaran Jl. Sudirman Mandau, Kenapa tidak sekolah lagi?
Jawanya singkat " Tidak ada Biaya Om".

Melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi yang putus sekolah, akankah ada harapan untuk menggapai masa depan?.. Sungguh malang nasibmu.

Mengapa ini bisa terjadi?.....

Blogger berharap, tidak ada "Asr" yang lain di Kecamatan Mandau yang katanya kaya akan APBDnya.

Ditulis Oleh : Mislam Samasi

Agama dan Isteri Tetangga

2010-04-18T19:09:00.003+07:00

Di milis ini kerap kita jumpai posting berbau agama. Atau perdebatan yang menjurus pada perdebatan soal agama. Kadang perdebatannya begitu panas. Sindir-menyindir atau ejek mengejek. Buat saya itu menyedihkan.

Saya teringat waktu lebih dari 15 tahun yang lalu belajar di Jogja. Waktu itu, tiap Rabu malam, saya dan teman-teman memilih nglurug ke patang puluhan, rumahnya Cak Nun, ini panggilan akrabnya penyair dan kiai mbeling Emha Ainun Nadjib. Kita bikin forum melingkar di situ. Biasanya kita bicara soal kesenian atau kebudayaan, tapi juga ngobrolin soal keagamaan.

Forum itu diprakarsai oleh Sanggar Shalahuddin. Komandannya anak Solo, Nasution Wahyudi. Ini nama asli Jawa, nggak ada hubungannya dengan Nasution yang dari Medan. Pesertanya juga tidak cuma mahasiswa atau pemuda yang beragama Islam. Pendek kata, pemeluk berbagai agama berkumpul melingkar disitu.

Suatu malam, Cak Nun tanya pada kami di forum itu. "Apakah anda semua punya tetangga?"

Wah, saya sebenarnya belum punya. Tetapi saya anak kost, tentu saja kamar sebelah saya bisa disamakan dengan tetangga. Tetangga kost. Jadi saya ikut-ikutan saja menjawab : "Tentu saja punya".

Cak Nun melanjutkan bertanya : "Punya istri enggak tetangga Anda?"

Sebagian hadirin menjawab : "Ya, punya dong". Saya diam saja. Rasanya tetangga kost saya bujangan semua. Kebanyakan jomblo. Maklum anak desa. Nggak pede ngajak pacaran teman kampusnya.

Yang menarik adalah pertanyaan berikutnya : "Apakah anda pernah lihat kaki istri tetangga Anda itu? Jari-jari kakinya lima atau tujuh? Mulus atau ada bekas korengnya ?"

Saya mulai kebingungan. Nggak ngeh sama arah pembicaraan Cak Nun.

Kebanyakan menjawab : "Tidak pernah memperhatikan Cak. Ono opo Cak?"

Cak Nun ndak peduli. Dia tanya lagi : "Body-nya sexy enggak?"

Kami tak lagi bisa menahan tertawa. Geli deh. Apalagi saya yang benar-benar tidak faham arah pembicaraan sang Kiai mbeling itu.

Cuma Cak Nun yang tersenyum tipis. Jawabannya bagus banget. Dan ini senantiasai saya ingat sampai hari ini. Sebuah prinsip pergaulan untuk sebuah negeri yang memilih Pancasila : "Jadi ya begitu. Jari kakinya lima atau tujuh. Bodynya sexy atau tidak bukan urusan kita,kan? Tidak usah kita perhatikan, tak usah kita amati, tak usah kita dialogkan, diskusikan atau perdebatkan. Biarin saja".

"Kenapa cak?" salah satu teman bertanya, penasaran.

"Ya apa urusan kita ? Nah, keyakinan keagamaan orang lain itu ya ibarat istri orang lain. Ndak usah diomong-omongkan, ndak usah dipersoalkan benar salahnya, mana yang lebih unggul atau apapun. Tentu, masing-masing suami punya penilaian bahwa istrinya begini begitu dibanding istri tetangganya, tapi cukuplah disimpan didalam hati saja".

Saya pun menangkap apa yang dia maksudkan. Saya setuju dengan pandangan Cak Nun.

Dia melanjutkan serius : "Bagi orang non-Islam, agama Islam itu salah. Dan itulah sebabnya ia menjadi orang non-Islam. Kalau dia beranggapan atau meyakini bahwa Islam itu benar ngapain dia jadi non-Islam? Demikian juga, bagi orang Islam, agama lain itu salah, justru berdasar itulah maka ia menjadi orang Islam. Tapi, sebagaimana istri tetangga, itu disimpan saja didalam hati, jangan diungkapkan, diperbandingkan, atau dijadikan bahan seminar atau pertengkaran. Biarlah setiap orang memilih istri sendiri-sendiri, dan jagalah kemerdekaan masing-masing orang untuk menghormati dan mencintai istrinya masing-masing, tak usah rewel bahwa istri kita lebih mancung hidungnya karena Bapaknya dulu sunatnya pakai calak dan tidak pakai dokter, umpamanya. Dengan kata yang lebih jelas, teologi agama-agama tak usah dipertengkarkan, biarkan masing-masing pada keyakinannya. "

Mengasyikkan. Saya kagum dibuatnya.

Cak Nun terus berkata : "Itu prinsip kita dalam memandang berbagai agama. Sementara itu orang muslim yang mau melahirkan padahal motornya gembos, silakan pinjam motor tetangganya yang beragama Katolik untuk mengantar istrinya ke rumah sakit. Atau, Pak Pastor yang sebelah sana karena baju misanya kehujanan, padahal waktunya mendesak, dia boleh pinjam baju koko tetangganya yang NU maupun yang Muhamadiyah. Atau ada orang Hindu kerjasama bikin warung soto dengan tetangga Budha, kemudian bareng-bareng bawa colt bak ke pasar dengan tetangga Protestan untuk kulakan bahan-bahan jualannya.Begitu. "

Kami semua terus menyimak paparannya.

"Jadi ndak usah meributkan teologi agama orang lain. Itu sama aja anda ngajak gelut tetangga anda. Mana ada orang yang mau isterinya dibahas dan diomongin tanpa ujung pangkal. Tetangga-tetangga berbagai pemeluk agama, warga berbagai parpol, golongan, aliran, kelompok, atau apapun, silakan bekerja sama di bidang usaha perekonomian, sosial, kebudayaan, sambil saling melindungi koridor teologi masing-masing. "

"Kerjasama itu dilakukan bisa dengan memperbaiki pagar bersama-sama, bisa gugur gunung membersihkan kampung, bisa pergi mancing bareng bisa main gaple dan remi bersama. Tidak ada masalah lurahnya Muslim, cariknya Katolik, kamituwonya Hindu, kebayannya Gatholoco, atau apapun. Itulah lingkaran tulus hati dangan hati. Itulah maiyah," ujarnya.

Ketika mengatakan itu nada Cak Nun datar, nyaris tanpa emosi. Tapi serius dan dalam. Saya menyimaknya sungguh-sungguh. Dan saya catat baik-baik dalam hati saya. Sayangnya dunia memang tidak ideal. Di Ambon dan Palu, misalnya saya lihat terlalu banyak orang usil mengurusi isteri tetangganya. Begitu juga di berbagai tempat di dunia. Di Bosnia. Atau yang paling baru di Irak dan Afghanistan. Akibatnya ya perang dan hancur-hancuran. Menyedihkan. Sangat menyedihkan.

From: iwan sams - diteruskan Oleh : Mislam Samasi

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANDAU – KAB. BENGKALIS BELUM OPTIMAL

2010-04-18T14:39:00.007+07:00

Perkembangan teknologi di sekolah-sekolah sudah sangat cepat, tebuktinya dengan adanya laboratorium yang ada di masing-masing sekolah ( SMAN1, SMAN2,SMAN3 – SMPN1, SMPN2, SMPN3 ) dan masih banyak Sekolah – sekolah yang lain.

Dengan perkembangan yang begitu pesat, jika di lihat kebelakang sebelum thn 2000, hanya beberapa sekolahlah yang mempunyai laboratorium komputer. Diantaranya adalah SMK KORPRI Duri, Yayasan Cendana. Bahkan sekarang laboratorium sudah dilengkapi dengan jalur internet, bahkan hampir semua guru dapat line internet untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Yang jadi pertanyaan, Apakah semua sekolah sudah terintegrasi dengan Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai pusat pendidikan di Kecamatan Mandau ?

Jawabnya adalah Belum.

Akankah Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau hanya melihat pekembangan teknologi di masing-masing sekolah?... Akankah ini berlanjut sampai sekian tahun yang akan datang?... atau mungkin sudah merasa puas dengan perkembangan teknologi dimasing-masing sekolah. Jika pemikirannya demikian, hanya sebatas inilah kegunaan akan teknologi yang katanya bisa membantu pekerjaan manusia, yang katanya canggih ( bagi kaum awam ).

Sungguh ironis, justru perkembangan pendidikan jika dibantu dengan teknologi akan lebih praktis dan efisien.

Kalau kita lihat lagi Pemanfaatan Teknologi di Dinas Pendidikan hanya sebatas membantu Pembuatan Surat Menyurat. Ini sudah bagus, tapi lebih bagus lagi jika pemanfaatannya dioptimalkan.

Bagaimana mengembangan teknologi untuk pemanfaatan pendidikan ?... tentunya serahkan semua kepada yang ahli. ( lihat kecamatan di Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi untuk pendidikan ).

Penulis

Mislam Samasi

Internet Gratis Untuk Kecamatan Mandau

2010-04-18T12:27:00.010+07:00

Internet Gratis Untuk Kecamatan Mandau

Kalimat ini adalah salah satu kalimat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kecamatan Mandau pada umumnya, betapa tidak. Sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sana. Diantaranya:

1. Para siswa dari SMP sampai SMA dapat berkarya melalui Blogger dan sejenisnya
2. Informasi dapat diakses disegala penjuru ( Kecamatan Mandau )
3. Para Mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide secara intelektual
4. Para pencari kerja tinggal membuka site untuk mencari informasi Lowongan kerja

Dan masih banyak lagi keuntungan yang didapat disana, namun semua ini apakah hanya isapan jempol.

Harapan penulis, dengan bergantinya pimpinan di Kabupaten Bengkalis thn 2010 ini akan ada perubahan dan pengembangan serta implementasinya menuju Kecamatan Mandau “Free Internet”.

Tentunya semua ini akan memakan biaya yang cukup besar, namun biaya ini tidak sebanding dengan dana yang disumbangkan oleh Kecamatan Mandau untuk Kabupaten Bengkalis.

Ditulis oleh :
Mislam Samasi : Sekjen GM-IKJM
Awan Kosasih : Ketua Umum GM-IKJM

Bisnis Internet, Game Center Mulai Menjamur di Duri

2010-04-18T11:28:00.007+07:00

Bagaimana tidak, kata salah seorang penyedia jasa Game Center di Duri ( Cnd ) menuturkan. Dengan perkembangan Bandwith dan teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh para pemain bisnis internet dan game center.

Keuntungan yang diraih juga cukup lumayan katannya, tapi.. untuk membuka bisnis ini bisa dibilang gampang-gampang susah, 1. Harus ngerti dengan teknologi 2. Punya modal.

Namun semua ini bisa dijawab dengan adanya Pelatihan-Pelatihan singkat seperti yang diadakan oleh Diklat IT Bkom di Jalan Pertanian imbuhnya. Disana dilatih untuk menjawab semua bisnis di Game Center dan Internet.

Diungkapkan juga oleh sdr Ova salah satu penyedia internet di bilangan Jl. Sudirman. Cukup menjanjikan bisnis ini, apalagi kalau sudah hari libur. Wahhhhh …. Katannya sambil memperbaiki Personal Komputer dari Customer. Hee.. semua ini kan berkat B-Kom imbuhnya.

Ditulis oleh : Mislam Samasi

Mengapa Para Calon Bupati-Wakil Selalu Mengangkat Isue Untuk Memakmurkan Mandau dan Pinggir ?

2010-04-18T11:03:00.004+07:00

Mengapa Para Calon Bupati-Wakil Selalu Mengangkat Isue Untuk Memakmurkan Mandau dan Pinggir ?

Jika ditilik secara Keseluruhan penduduk Kecamatan Mandau dan Pinggir, adalah sangat memegang peranan dalam menentukan keberhasilan pesta demokrasi 3 Juni 2010 nanti. Bagaimana tidak, dengan menguasai 2 kecamatan saja sudah bisa dibilang menang mutlak.

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 Kelurahan, 83 Desa dengan luas wilayah 11.481,77 km² Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 690.366 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penganut agama Islam, disamping Suku Melayu yang merupakan mayoritas juga terdapat suku-suku lainnya seperti : Suku Jawa, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Minang, Tionghoa dan sebagainya.

Kota Duri Kecamatan Mandau adalah salah satu Kecamatan terluas. Yang mengherankan bagi penulis,

1. Mengapa Semua Calon Bupati dan Wakil Mengangkat Isue untuk memakmurkan masyarakat Kecamatan Mandau.
2. Kenapa semua calon Wakil Bupati berasal dari Duri ?...

Yang menjadi pertanyaan,

* Apakah Duri Kecamatan Mandau sebagai salah satu basis masa terbesar untuk memenangkan para calon terpilih?...

Jika Jawabannya Ya, Mengapa Kecamatan Mandau diterlantarkan selama ini?

Dijelaskan Fakhruddin, Kecamatan Mandau memang layak dimekarkan menjadi lima kecamatan lagi, sedangkan Kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi tiga kecamatan. Dengan demikian urusan penting masyarakat, dan pola pembangunan kedepan dapat lebih merata dan menyentuh hajat orang banyak.

''Dari sejumlah balon bupati dan wakil bupati, yang diharapkan komitmennya. Bagaimana kedepan setelah terpilih nanti dapat merealisasikan dengan baik. Apalagi keinginan ada perubahan disegala sektor lima tahun berjalan sudah merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bengkalis,'' tuturnya.

Disebutkan, sejumlah balon berkomitmen untuk memekarkan yakni Zulfan Heri, H Herliyan Saleh dan H Normansyah Abdul Wahab.

Sementara H Sulaiman Zakaria tidak pernah berjanji apa-apa. Yang jelas, pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan harus tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

Salam dari Mandau

Ketua Umum : GM-IKJM
Sekjen : Mislam Samasi

Sumber : Berbagai Sumber

Pemekaran Wilayah Kabupaten Mandau Terbengkalai

2010-04-18T10:16:00.007+07:00

Pemekaran wilayah Mandau menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis, Riau, hingga kini masih terkatung-katung.

Gubernur Riau terkesan tidak mempedulikan aspirasi warga setempat untuk membentuk Kabupaten Mandau. Padahal rancangan undang-undang pemekaran wilayah Mandau telah ke Komisi II DPR.

Hingga saat ini usaha sebagian masyarakat Kabupaten Mandau untuk membentuk kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkalis Riau, sudah masuk dalam tingkat pembahasan Rancangan Undang-Undang di Komisi II DPR RI.

Hal ini terkait dengan terganjalnya keinginan presedium masyarakat kabupaten pada tingkat provinsi Riau. Menurut ketua Presidum, Masyarakat Kabupaten Mandau, Fahrudin Syarif, rencana pemekaran Kabupaten Mandau sejak tahun 1999, terhambat dan terkatung-katung hingga saat ini. Karena Gubernur Riau, tidak mempedulikan aspirasi masyarakat Mandau.

Padahal pada tingkat DPR II dan Pemda setempat sudah merekomendasikan pemekaran ini. Masyarakat Mandau mengharapkan, Komisi II DPR RI segera dapat merealisasikan keinginan masyarakat Mandau ini, sebelum selesainya masa tugas anggota DPR RI.

Karena Kabupaten Mandau, menurut Fahrudin yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 278 ribu jiwa, luas daerah 3434 kilometer persegi dan pendapatan asli daerah rata-rata 800 US dolar ini sudah cukup layak menjadi sebuah kabupaten.

Merujuk dari tulisan diatas, inilah yang akan menjadi tantangan bagi para Calon Bupati dan Wakil untuk pemenangan pilkada 3 Juni 2010, dengan jumlah penduduk mandau 278 ribu jiwa ( 1/3 dari penduduk Kabupaten Bengkalis ).

Dengan kata lain " Kuasai Mandau, Maka akan menguasai Bengkalis ".

Awan Kosasi : Ketua Umum GM-IKJM
Mislam Samasi : Sekjen

Sumber : berbagai sumber

Facebook

2010-04-18T09:21:00.006+07:00

Facebook adalah situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Keanggotaannya pada awalnya dibatasi untuk siswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas (seperti .edu, .ac.uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs ini.

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan dengan alamat surat-e apa pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serika, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya.

Apa yang menarik dari Mark Zuckerberg si penemu Facebook?

1. Zuck suka memakai t-shirt, jeans, dan sandal, baik ketika kuliah maupun sebagi CEO termuda di Silicon Valley.

2. Zuck seorang hacker, banyak bolos kuliah, dan memilih menggunakan jatah uang kuliah untuk membeli server.

3. Tahun 2008, Zuck dinobatkan majalah Forbes sebagai salah satu bujangan terkaya di AS dengan kekayaan –di atas kertas– 1,5 miliar dolar. Tahun yang sama, majalah Time memasukkan dia ke jajaran “orang-orang paling berpengaruh di dunia” untuk kategori saintis dan pemikir.

4. Zuck menjadi programmer sejak sekolah menengah, meluncurkan Facebook pada tahun 2004, dan menyabet semua predikat itu empat tahun kemudian pada usia 24.

Zuck bukan saja menghasilkan konsep, tapi dia sukses melahirkan produk yang membuat jutaan orang keranjingan dan betah berlama-lama hanya pada sebuah situs: "Facebook.com".

Orang mungkin akan selalu mengaitkan dia dengan Bill Gates yang sama-sama drop out dari Harvard. Seorang Bill Gates memang sukses di bisnis software, dan tidak ada yang tidak mengenal siapa dia.

jika anda masih berusia belasan atau 20-an, masih banyak kesempatan untuk mencipta sesuatu seperti yang dibuat Mark Zuckerberg.

Kira-kira apalagi ya yang bisa terjadi dengan ‘benda’ ajaib yang bernama Facebook ini? Simak rangkumannya :

1. Juli 2009, Gara-gara tidak senang dengan postingan komentar temannya, Felly melaporkan Ujang Romansyah seorang warga Bogor ke Polisi. Felly menganggap komentar Ujang mencemarkan nama baiknya. “Kami sudah memeriksa korban,” ujar Kasatreskrim Polresta Bogor AKP Irwansyah, seperti dikutip detikcom. “Dia (Felly) melaporkan pencemaran nama baik melalui situs internet Facebook”

2. April 2009, Seorang pegawai asuransi asal Swiss dipecat dari pekerjaannya gara-gara ketahuan aktif mengakses

Facebook. Sebelumnya perempuan itu meminta izin tidak bekerja karena sakit. Pihak Nationale Suisse menyatakan apa yang dilakukan pegawainya itu menghancurkan kepercayaan perusahaan. “Ini adalah pelanggaran kepercayaan, bukan sekedar aktivitas di Facebook, dan berujung pada pemutusan hubungan kerja,” ujar perusahaan itu melalui pernyataan resmi seperti dikutip situs stasiun televisi MSNBC.

3. Juli 2009,GRESIK – Gara-gara Facebook, seorang pelajar SMA gantung diri. Achmad Idris (16), siswa kelas 1 SMA itu ditemukan dalam posisi gantung diri di salah satu kandang kambing milik keluarganya di Desa Sidojangkung, Menganti, Gresik, sekira pukul 04.30 WIB.
Berdasar laporan polisi, Minggu (19/7/2009), korban diduga kecewa berat karena dibelikan telepon genggam (HP) tidak sesuai dengan harapannya. Ceritanya, sebelum ditemukan tewas gantung diri, korban minta dibelikan HP kepada ibunya, Juliyah. Namun, HP merek Nokia seharga Rp800 ribu itu ditolak karena tidak memiliki fitur jejaring sosial facebook. Dia meminta HP itu dikembalikan, namun ibunya menolak. Penolakan ini berbuntut kenekatan korban melakukan bunuh diri.

4.Maret 2009, Wisconsin, AS, dua orang perawat dipecat karena memajang foto sinar X pasien di Facebook.
Kedua perawat ini kasak-kusuk memotret foto sinar X milik seorang pasien dengan sebuah ponsel, setelah menduga bahwa benda yang bersarang di rektum si pasien adalah sebuah alat bantu seksual.
Si pasien sebelumnya memang mengaku bahwa dia pergi ke rumah sakit karena ada suatu benda bersarang di rektumnya. Mungkin karena menganggap bahwa hal tersebut lucu, kedua perawat tersebut memutuskan memajang foto itu di Facebook.
Ulah kedua perawat tersebut terbongkar saat ada seorang karyawan rumah sakit yang tidak diketahui identitasnya menelepon polisi, melaporkan perbuatan kedua perawat tersebut.

5. Seorang istri ditikam mati suaminya gara-gara perempuan tersebut menampilkan diri di situs jaringan sosial Facebook.
Sebagaimana diberitakan BBC, Wayne Forrester (34) dalam berita acara penyidikan mengatakan dirinya hancur begitu tahu bahwa istrinya, Emma (34) telah mengubah profil di Facebook menjadi “single”, beberapa hari setelah Wayne pisah tempat tinggal.
Dalam pengadilan di Old Bailey, Inggris, terungkap bahwa Wayne mengemudikan mobilnya ke kediaman Emma di Croydon, London selatan, lalu menyerang ibu dua anak itu. Korban ditikam dengan pisau dapur dan pemotong daging pada tanggal 18 Februari.
Wayne mengakui perbuatannya dan divonis 14 tahun penjara. Hakim Brian Barker dalam putusannya mengatakan “Saudara telah melakukan perbuatan yang mengerikan. Tidak ada kemungkinan hal seperti itu dimaafkan atau mendapat pembenaran.”
“Ini adalah pembunuhan yang tragis dan yang sudah anda lakukan telah menimbulkan kepedihan yang tidak bisa dinyatakan lewat kata-kata.”

6.February 2009,Emma brady, 39 tahun asal Blackburn Inggris diceraikan oleh suaminya, Neil brady lewat status di Facebook. Emma tidak tahu kalau dia telah diceraikan sampai ketika seorang temannya di Denmark menelpon untuk menanyakan hubungan mereka.
Pasalnya, teman tersebut melihat profil Neil yang menyatakan, Neil Brady telah mengakhiri perkawinan dengan Emma Brady.
“Perceraian adalah hal yang sangat mengerikan. Semua teman saya di Facebook adalah orang yang saya kenal bertahun-tahun. Neil telah menghina saya dengan mempublikasikannya,” kata Emma seperti dilansir Telegraph.
“Sungguh sangat ironis. Jika dia menanyakan langsung kepada saya untuk bercerai, saya juga pasti menyetujuinya,” kata Emma.

7.Penelitian di AS menunjukkan, mahasiswa yang kecanduan terus menambah jumlah teman di Facebook sebanyak-banyaknya, menyebabkan prestasi akademiknya turun.
“Penelitian kami menunjukkan, mahasiswa yang sering menggunakan Facebook, waktunya jadi berkurang untuk belajar,” kata Aryn Karpinski, peneliti di jurusan pendidikan Ohio State University AS.

Karpinski melakukan penelitian pada 219 mahasiswa di Ohio State University tingkat sarjana dan pasca sarjana. Ia memberikan kuisoner seputar tingkat belajar dan aktivitas internet terutama kebiasan menggunakan Facebook.
Mereka mendapati 68% mahasiswa yang menggunakan Facebook secara signifikan memiliki IPK lebih rendah dibandingkan yang tidak mau terlibat menggunakan situs itu.

8. Sebuah usaha bunuh diri oleh remaja Inggris berhasil digagalkan oleh teman chatting-nya yang berada di seberang lautan, tepatnya Amerika Serikat.
Remaja Inggris yang tak disebut namanya itu, tulis Daily Mail, tertolong karena temannya di Maryland, AS melaporkan kepada polisi. Teman AS yang juga tak disebutkan namanya ini melaporkan kepada ibunya yang akhirnya meneruskan pesan hingga ke Gedung Putih, Kedutaan Besar Inggris serta satuan kepolisian Inggris dan AS.
Polisi Inggris melacak keberadaan remaja itu di sebuah rumah di Oxford. Remaja berusia 16 itu sempat overdosis obat bius namun berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Ia menulis pesan di laman status Facebook.

“Aku akan pergi untuk melakukan sesuatu yang menurutku akan diketahui oleh setiap orang nantinya,” tulisnya.

Polisi memfokuskan pencarian pada delapan alamat di Oxfordshire dan melakukan penggeledahan. Akhirnya, mereka menemukan korban pada rumah keempat dan berada tepat di sekitar Oxford. Saat ditemukan, ia dalam kondisi hampir tak sadarkan diri akibat overdosis obat bius.

9.Sebuah toko binatang harus ditutup karena foto pegawai yang sedang memegang kelinci mati muncul di Facebook. Liz Carlisle (20) menulis di foto itu ke teman-temannya di Facebook telah menenggelamkan kelinci itu karena terluka. Ia menyatakan manager toko yang mengambil foto itu. Kini Carlisle harus menghadapi pengadilan.
dituduh melakukan tindakan kejam pada binatang dan akan mulai di adili pada 17 Agustus mendatang. Pejabat pemilik lisensi toko binatang itu, Petland menyatakan menghentikan perjanjian franchise dengan toko binatang itu karena perlakuan yang menyeramkan di toko Petland di Akron AS.
“Petland tidak memberi ampun terhadap penyiksaan binatang. Penyiksaan itu tidak sesuai dengan standar Petland,” kata pejabat itu. Penyelidik menyatakan Carlisle memposting foto itu di halaman Facebooknya pada 28 Juli.
Di posting itu dia menyatakan pada temannya telah menenggelamkan kelinci itu karena berkelahi satu dengan yang lain hingga terluka.
Pejabat Petland menyatakan perusahaan itu melarang pegawai melakukan euthanasia (dibunuh karena sakit). Binatang di toko Akron kini sudah dipindahkan ke toko Petland yang lain.

10.SETELAH berhasil menghindar dari kejaran polisi selama hampir enam tahun, seorang gembong narkoba akhirnya ditemukan kembali. Emmanuel Ganpot, bandar narkoba tertangkap di Florida pada 2003 dengan barang bukti sebanyak 3.500 butir ekstasi senilai 22 ribu Poundsterling.Selama pelarian di Inggris, Ganpot dapat hidup bebas bahkan ia dapat membaur dengan masyarakat lainnya, termasuk menjadi pelatih sepakola dan drummer sebuah band. Ganpot juga bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah bar Inggris, The George Inn.
Popularitas Facebook dan MySpace ternyata juga membuat Ganpot terlena dan mulai mendaftarkan diri ke situs jejaring sosial. Akibatnya, petugas kepolisian Florida yang memburunya pun dapat menemukannya kembali.
Bill Burgess seorang pejabat Florida mengungkapkan, pada awalnya memang sulit mencari jejak Ganpot. Tapi petugas dapat mengetahui jika Neo Masuro adalah Ganpot yang selama ini dicari lewat daftar teman-teman Ganpot di Facebook. Selain itu, polisi juga menemukan kecocokan pada foto yang dipajang Ganpot di situs berjumlah 200 juta pengguna itu.
Tanpa pikir panjang, Ganpot pun berhasil diringkus dan dipulangkan kembali ke AS. Saat ini Ganpot menghadapi tuntutan 105 tahun penjara, akibat mengelak dari kejaran hukum.

11.Kelly Katrina Hildebrandt, 20 tahun, sang wanita, pada suatu malam tahun lalu ketika sedang suntuk ia menempatkan namanya ke dalam situs Facebook. Tanpa dinyana dia kedatangan seorang pria bernama sama dengannya, Kelly Carl Hildebrandt, yang berumur 24 tahun.
Kemudian Kelly si wanita mengirim pesan kepada Kelly, si pria satu-satunya dari Lubbock, Texas, yang bernama sama dengannya. Pesan pertamanya adalah “Hai, kita punya nama yang sama. Keren yah,” dan sejak itulah mereka mulai saling mengenal satu sama lain dan akhirnya mereka berteman.
Hildebrandt si wanita, seorang pelajar dari Miami, Florida, percaya bahwa rangkaian peristiwa tersebut adalah “ketentuan waktu dari Tuhan”.
Pada awalnya Hildebrandt si pria khawatir kalau-kalau mereka punya keterkaitan saudara atau pertalian darah. Namun demikian, dalam waktu singkat karena kontak telepon dan e-mail setiap hari dia akhirnya jatuh cinta setelah mengunjungi si wanita di Florida. Dia bilang “Ini menyenangkan. Saya tak tahu bisa jadi begini”.
Pasangan ini berencana untuk mengikat simpul pernikahan di bulan Oktober dan telah memastikan bahwa mereka berencana tidak menghapus nama depan mereka untuk keturunan atau anak-cucu mereka.

Sumber: di Rangkumdari Beberapa sumber

Kehadiran Website Jejaring Sosial Ancam Media

2010-04-17T20:57:00.006+07:00

17/04/2010 20:35
Pasuruan: Kehadiran media massa sosial, mulai dari Facebook, Blogger, hingga Twitter merupakan ancaman keberadaan wartawan yang bekerja di media massa, baik wartawan media cetak, online, maupun televisi. Karena itu, wartawan harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya agar lebih profesional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Pers dr Soetomo (LPDS) Priyambodo RH dalam lokakarya jurnalistik di Taman Dayu Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (17/4).

"Kalau wartawan tidak sungguh-sungguh dalam berkarya sudah sewajarnya kalau posisinya diambil alih oleh media masa sosial," papar Priyambodo yang juga Ketua bidang Multimedia PWI Pusat itu.

Dia menjelaskan, standar kompetensi atau pendapatan wartawan sudah seharusnya layak. Setidaknya harus bisa di atas UMK, katanya, karena pekerjaan wartawan merupakan pekerjaan intelektual yang harus dibedakan dengan pekerja lain.

"Wartawan dalam bekerja harus padat karya dan padat ide," kata Priyambodo. "Wartawan tidak boleh berhenti menulis dengan hanya memperhitungkan gaji."

Lokakarya yang diikuti sekitar 35 wartawan dari Bojonegoro, Tuban, Blora, Jombang, Mojokerto dan Surabaya itu, berlangsung tanggal 16 hingga 18 April 2010.(Ant/TES/SHA)
Tessa Filzana Sari
liputan6.com

CSR dan Rezim Politik Baru di Indonesia

2010-04-13T17:15:00.005+07:00

Mengikuti pemikiran Aristoteles bahwa negara (polis) laiknya organisme hidup mulai
dari nukleus sosial berwujud individu, keluarga, kampung hingga masyarakat berikut
dengan kompleksitas hubungan sosial, maka baginya kesepakatan membentuk
negara memang ditujukan untuk kesempurnaan hidup manusia dan kesejahteraan
yang ditujukan bagi seluruh warga negara—bukan kesejahteraan hanya bagi segelintir perangkat
negara saja dalam pemikiran politik sang mentor, Plato.

Baginya, negara adalah kumpulan kesepakatan masyarakat-masyarakat yang saling membutuhkan dan memenuhi satu sama lain, sehingga fitrah saling tergantung tersebut bagi Aristoteles menjadikan negara sebagai bentuk sosial tersempurna dalam kehidupan politik manusia. Pendirian demikian menjadikan Aristoteles terkenal dengan zoon politikon-nya, manusia sebagai mahkluk politik yang mencapai kesempurnaannya dalam kehidupan bernegara.

Belakangan, realisasi pemenuhan kebutuhan hidup per individu atas kian kompleksnya kehidupan sosial diwujudkan dengan pemberian mandat kepada para pemimpin politik melalui proses pemilihan umum. (Benni Matindas, 2007)

Maka tidak berlebihan apabila dalam Pemilu Indonesia 2009 nukleus-nukleus sosial ini kembali
menunjukkan eksistensinya sekaligus memperbaharui kontrak politik dengan memilih dan
menyerahkan mandat kemudi negara pada para aktor politik. Melalui pemilu masyarakat
menunjukkan bahwa hakikatnya merekalah pemegang kedaulatan tertinggi dan kekuasaan aktor politik legislatif-eksekutif itu hanya delegasi kekuasaan guna mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan tanpa diskriminasi.

Selengkapnya download di Link ---->

Membangun “Kontrak Moral-Politik Baru”

2010-04-13T16:41:00.011+07:00

Trisno S. Sutanto**

“The perils of uncontrolled power are perennial reminders of the
virtues of a democratic society; particularly if a society should
become inclined to impatience with the dangers of freedom and
should be tempted to choose the advantages of coerced unity at
the price of freedom.”

Reinhold Niebuhr1

“bahaya kekuatan tak terkendalikan terus-menerus sepanjang tahun peringatan kebajikan masyarakat demokratis; terutama jika masyarakat harus
menjadi cenderung kurang sabar dengan bahaya kebebasan dan
harus tergiur memilih keuntungan memaksa persatuan
harga kebebasan. ”

Reinhold Niebuhr1

Kutipan di atas diambil dari Reinhold Niebuhr, salah seorang teolog Protestan dari
Amerika paling terkemuka abad ke-20. Apa yang ditulisnya—lebih dari 60 tahun lalu!—
sampai sekarang, menurut saya, masih bergema kuat dalam pengalaman kita sekarang.
Makin banyak suara orang-orang yang “tidak sabar dengan bahaya-bahaya kebebasan”,
lalu mulai ramai-ramai merindukan figur pemimpin (maha) kuat yang, bagai Sang Bapak
(atau Sang Ibu, terserah Anda!), menjanjikan keamanan, kedamaian, ketenteraman,
“kesatuan yang dipaksakan” (coerced unity) yang harus dibayar dengan kebebasan.
Tetapi kita tahu persis harga sebenarnya: the perils of uncontrolled power yang
sangat berbahaya itu. Dan bagi Niebuhr, seharusnya kenangan buruk padanya, kenangan
pada harga yang sangat mahal ketika kekuasaan yang tak dapat dikendalikan itu meminta
kurban-kurbannya, dapat menjadi peringatan abadi bagi nilai-nilai keutamaan demokrasi.
Harap dicatat, Niebuhr menulis traktatnya di tengah pertarungan melawan Fasisme yang
sudah menyeret seluruh dunia ke dalam perang yang mengerikan. Bagi Niebuhr—dan
saya berharap bagi kita semua juga—kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan adalah
monster paling berbahaya bagi tatanan kehidupan bersama yang bermartabat dan beradab.
Di situlah demokrasi menjadi kata kunci. Sebab, masih mengikuti Niebuhr,
demokrasi merupakan tatanan dan mekanisme organisasi sosial satu-satunya di mana
kebebasan dan keteraturan, freedom and order, alih-alih saling meniadakan, justru dapat
saling mendukung dan mengembangkan. Manusia membutuhkan keduanya: kebebasan
dan keteraturan. Tanpa kebebasan, manusia tidak dapat mengembangkan seluruh potensi,
bahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Tetapi tanpa keteraturan, kebebasan mutlak
yang dibayangkan oleh para penganut libertarian hanya akan menimbulkan anarki dan,
pada gilirannya, membuat orang merindukan kekuasaan absolut yang dapat memaksakan
keteraturan—dengan harga mengorbankan kebebasannya!

------------------------------------------------------------------------------------------

Niebuhr menulis traktat teologi politiknya untuk mengingatkan bahaya-bahaya itu,
sembari mencari jalan tengah yang dapat menaungi dan menyeimbangkan, sampai pada
batas-batas yang dapat diterima, kebutuhan eksistensial bagi kebebasan dan keteraturan.
Itulah sebabnya demokrasi, kata Niebuhr, tidak boleh begitu saja disamakan dengan
kebebasan per se. Suatu tatanan demokratis yang ideal berusaha mencari “kesatuan di
dalam kondisi-kondisi kebebasan; dan mempertahankan kebebasan di dalam kerangka
keteraturan.” Karena itulah bagi Niebuhr demokrasi membutuhkan sokongan dan
pembenaran lebih dari sekadar kultur liberal yang terlalu optimis dan mengagungagungkan
kebebasan individu (sehingga sering tergelincir menjadi libertarian), maupun
para pengeritik demokrasi yang terlalu pesimis pada kemampuan rasional individu
(sehingga menyerahkan segala urusan pada negara, atau pada otoritas lain di luar dirinya,
seperti agama). Mengembangkan demokrasi berarti menjalani jalan terjal dan licin di
antara kedua ekstrem itu. Suatu tatanan demokratis, karenanya, membutuhkan rasa
percaya diri pada kemampuan rasional manusia untuk mengatur diri sendiri,
mengusahakan capaian-capaian tentatif dalam menangani masalah bersama, sekaligus
menyadari keterbatasan capaian-capaiannya. Diktum teologi politik Niebuhr bisa
diringkaskan (diambil dari teks yang sama) begini: “Man’s capacity for justice makes
democracy possible; but man’s inclination to injustice makes democracy necessary.”
Saya mengambil Niebuhr sebagai pintu masuk ke dalam persoalan krusial yang
akan kita bicarakan—persoalan “demokrasi substansial”, memakai istilah panitia, atau
pencarian suatu “kontrak moral-politik baru” dalam istilah saya—sebab, menurut saya,
pergulatan Niebuhr masih sangat gayut dengan pencarian kita bersama itu. Tetapi tulisan
ini tidak bermaksud mendedah dan memaparkan pergulatan pemikiran Niebuhr secara
rinci. Apa yang mau dilakukan di sini jauh lebih sederhana: saya ingin mengambil seratserat
pemikiran yang berkembang dalam diskusi mutakhir mengenai kebutuhan bagi
demokrasi yang lebih substantif, yakni demokrasi yang berbasiskan HAM,2 lalu
meletakkannya dalam proses konsolidasi demokra(tisa)si yang sedang berlangsung, untuk
pada tahapan terakhir membuka ranah bagi perumusan agenda bersama ke depan. Dengan
sengaja saya menulis “demokra(tisa)si” untuk mempertegas, bahwa saya lebih melihat
demokrasi sebagai proses yang terus terbuka, bukan sebagai tatanan yang sekali jadi.
Dengan kata lain, demokrasi selalu harus dibaca sebagai proses demokratisasi, yakni
proses penguatan, pendalaman, dan perluasan (strengthening, deepening, dan
broadening) demokrasi, seperti nanti dijelaskan di bawah.
Kontrak Moral-Politik Baru
Sebelum melangkah lebih jauh, ijinkan saya memberi dua catatan penting
mengenai istilah yang dipakai di sini: “kontrak moral-politik”. Pertama, istilah “kontrak”
di sini mohon jangan dipahami seperti, misalnya, kontrak/perjanjian jual-beli antara dua
pihak yang rinci dan tertulis, tetapi lebih dalam artian yang umum dipakai dalam tradisi
filsafat politik. Di situ kontrak merujuk pada gagasan dasar demokrasi, bahwa rakyat
(bukan negara!) yang sesungguhnya merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang—
melalui kontrak, misalnya mekanisme pemilu yang luber dan jurdil—memberikan

------------------------------------------------------------------------------------------

sebagian kedaulatannya pada pemerintah untuk mengurusi tatanan kehidupan bersama.
Tetapi pemberian kedaulatan itu saja tidak cukup, karena dapat menjebak jadi
pendelegasian kewenangan sepenuhnya, dan menghasilkan delegative democracy yang
berbahaya (nanti saya akan kembali pada soal ini). Diperlukan langkah berikutnya, yakni
upaya terus menerus untuk mengontrol dan meminta pertanggungjawaban negara (atau
partai politik, sebagai saluran sah dalam tatanan demokratis). Jadi kontrak sekaligus
mengandaikan akuntabilitas, baik vertikal (rakyat-pemerintah) maupun horisontal (antara
lembaga-lembaga pemerintahan), dan transparansi.
Di sini saya mengikuti, sekaligus menyederhanakan, pemahaman demokrasi yang
dipakai tim DEMOS dalam riset mereka. Berangkat dari argumen David Beetham,
demokrasi dimaknai sebagai popular control, yakni “pengendalian masyarakat atas
urusan publik berlandaskan kesetaraan politik”. Di situ tercakup tujuh prinsip dasar,
yakni: (1) hak dan kemampuan semua orang untuk berpartisipasi (participation); (2)
pemberian wewenang kepada para wakil dan pejabat yang terpilih (authorisation); (3)
perwakilan mereka berdasarkan pandangan dan komposisi sosial masyarakat
(representation); (4) responsif terhadap pendapat dan kepentingan rakyat
(responsiveness); (5) bertanggungjawab terhadap warga negara atas apa yang dilakukan
(accountable); (6) kebijakannya bersifat transparan untuk dikontrol warga
(transparancy); dan (7) adanya solidaritas antar-warga dan orang lain yang berjuang demi
demokrasi (solidarity). Seperti ditunjukkan tim DEMOS, menjadi jelas bahwa dengan
pemahaman seperti ini, gugus HAM merupakan “hal mendasar bagi sebagian besar (kalau
bukan semua) nilai-nilai demokrasi itu.”3 HAM dan demokrasi tidak dapat dipisahkan!
Kedua, kontrak yang mau dibangun bukanlah sekadar kontrak-sosial (ala
Rousseau), atau sekadar kontrak-politik yang sering terjebak menjadi pakta-elite,
melainkan kontrak moral-politik. Dengan sengaja istilah “moral” diselipkan di situ, walau
akan banyak menimbulkan pertanyaan. Dengan istilah moral-politik itu setidaknya mau
ditengarai, pertama, bahwa krisis serba-kompleks yang dewasa ini melanda Indonesia,
pada hakikatnya, merupakan krisis moral-politik. Karena itu, kedua, yang dicari adalah
suatu landasan moral-politik baru untuk menjadikan demokrasi tidak sekadar bisa bekerja
(making democracy work, istilah terkenal Robert Putnam) lewat social capital dan
jejaring kerjasama masyarakat sipil, tetapi “menjadikan demokrasi bermakna” (making
democracy meaningful). Di sinilah peran kontrak moral-politik baru sebagai platform
bersama kelompok-kelompok pro-demokrasi, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok
keagamaan, untuk merevitalisasi agenda demokra(tisa)si.
Mari kita melihat sekilas potret krisis serba-kompleks yang kita hadapi sekarang
ini. Hasil riset panjang DEMOS dapat menjadi titik pijak kita untuk melihat bagaimana
wajah krisis serba-kompleks itu. Transisi demokra(tisa)si yang berlangsung terus sampai
sekarang, dengan segala kesibukan pemilihan langsung mulai dari tingkatan pusat sampai
daerah-daerah, ditengarai menghadapi ancaman yang sangat serius. Ada enam butir hasil
riset DEMOS yang seyogianya menjadi perhatian kita semua.4 Saya tidak akan mendedah
keenam butir itu secara rinci, tetapi hanya mengambil beberapa serat pokok sesuai dengan
pilihan tema kita, dengan membaginya ke dalam dua tataran persoalan. Pada tataran
pertama, transisi demokra(tisa)si yang berlangsung justru menghasilkan kondisi “defisit
demokrasi” yang diperparah karena tidak adanya representasi dan masih kuatnya eliteelite
dominan menguasai gelanggang demokrasi, sehingga menjadikan tatanan yang
terbentuk adalah suatu “demokrasi oligarkis” yang dikuasai elite dominan. Situasi defisit

------------------------------------------------------------------------------------------

tersebut menjadi makin akut oleh karena, pada tataran kedua, kelompok-kelompok prodemokrasi
tercerai berai dan terfragmentasi, tidak memiliki basis sosial yang kuat
(sehingga menjadikan mereka “kaum demokrat mengambang”), sementara lokalisasi
politik melalui otonomi daerah justru semakin memperkuat tendensi menyempal
(centrifugal) dalam bentuk penciptaan para warlords di daerah-daerah.
Seperti dianalisa DEMOS, transisi sejak Mei 1998 memang memberikan beberapa
kebebasan sipil dan politik yang semakin berkembang, tetapi instrumen-instrumen utama
demokra(tisa)si justru semakin memburuk, khususnya instrumen-instrumen untuk
pemajuan kewarganegaraan, keadilan, supremasi hukum, keterwakilan, pemerintahan dan
administrasi yang akuntabel dan responsif, serta konsultasi publik dan partisipasi
langsung warga. Defisit ini, khususnya persoalan representasi, dinilai sebagai persoalan
paling serius yang harus dihadapi. Partai-partai politik tidak mampu mewakili
kepentingan konstituennya, bahkan ditengarai sarat oleh politik uang dan kepentingan
sesaat kelompok-kelompok tertentu, sehingga praktis berada di luar kontrol
konstituennya. Padahal representasi dan partisipasi mengandaikan juga akuntabilitas dan
transparansi. Tanpa adanya representasi dan partisipasi luas, akan sulit sekali
membayangkan suatu pemerintahan atau parpol yang akuntibel dan transparan.
Sementara di sisi lain, kelompok-kelompok pro-demokrasi justru tercerai berai dan
terfragmentasi, berkutat pada isu-isu yang sangat sempit, sehingga semakin terpinggirkan
dari gelanggang politik yang kini sepenuhnya dikuasai oleh elite-elite dominan demi
kepentingan mereka sendiri. Sekalipun, patut dicatat, temuan DEMOS mengisyaratkan
bahwa elite dominan justru bermain dan memanfaatkan seluruh instrumen, mekanisme
dan lembaga demokratis lewat strategi yang komprehensif, sementara gerakan-gerakan
pro-demokrasi justru lebih suka berkutat pada ranah “penguatan masyarakat sipil” dan
ditengarai lebih suka memainkan strategi jalan pintas, dengan menggalang
demokra(tisa)si langsung pada ranah masyarakat sipil. Dalam demokrasi oligarkis itu
politik menjadi sekadar politik kekuasaan elite dominan yang berjalan beriringan dan
saling tumpang tindih dengan politik uang—sementara aktor pro-demokrasi dan
masyarakat luas justru semakin terpinggirkan, dan melahirkan situasi delegative
democracy (lihat di bawah).
Sudah sejak Desember 2003, Nota Pastoral KWI (Konferensi Waligereja
Indonesia) memberi peringatan pada persoalan paling mendasar itu: krisis yang sekarang
melanda kita semua tidak lain merupakan “hancurnya keadaban (civility) politik”. Di situ,
politik yang seharusnya merupakan tugas luhur untuk mengupayakan kesejahteraan
bersama—suatu tindakan moral par execellence!—telah direduksi menjadi sekadar sarana
untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, sebagai bagian dari keserakahan untuk
melindungi kepentingan ekonomi pribadi maupun kelompok tertentu. Para Uskup
menengarai, politik kekuasaan seperti itu berjalan tak terpisahkan dengan politik uang—
sebuah praktik kejahatan yang, dewasa ini, justru dijadikan alat utama untuk mencapai
dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya,
“Penyelenggaraan negara dipermiskin hanya menjadi manajemen kepentingan
kelompok-kelompok. Politik dagang sapi menjadi bagian manajemen itu dengan
akibat melemahnya kehendak politik dalam penegakkan hukum.”5
Ini berakibat fatal pada agama, reservoir bahasa moral yang risalahnya merupakan
sumber bagi visi demokrasi yang sejati, sebab di situ, kata para Uskup.

------------------------------------------------------------------------------------------

Itulah wajah krisis serba-kompleks yang harus kita hadapi sekarang. Dan menjadi
jelas, bahwa krisis tersebut melangkaui sekadar urusan “utak-atik demokrasi” (crafting
democracy), yakni segala kesibukan yang melulu terpusat pada tataran sistem,
mekanisme, atau prosedur-prosedur demokrasi yang biasanya jadi fokus para ilmuwan
politik, melainkan lebih menukik pada landasan paling dasar dari sistem tersebut: moralpolitik.
Karena itu, jika kita hendak memperjuangkan demokrasi yang lebih substansial,
lebih bermakna, maka persoalannya bukan hanya bagaimana menciptakan mekanisme
dan prosedur-prosedur politik yang lebih baik (ini juga penting, karena tanpa itu tatanan
demokratis juga mustahil ada), tetapi juga membangun kontrak moral-politik baru.
Melanjutkan Konsolidasi Demokra(tisa)si
Gambaran singkat di atas memperlihatkan bahwa masa depan konsolidasi
demokra(tisa)si masih harus melalui jalan yang sangat panjang, berliku, dan penuh
tantangan. Menurut saya, proses demokra(tisa)si yang sedang berlangsung, betapapun
buruk kualitasnya, betapapun melahirkan “bahaya-bahaya kebebasan” (memakai
ungkapan Niebuhr) tidak boleh dihentikan, apalagi dibelokkan kembali pada penguatan
status quo maupun kembalinya rezim lama. Dan untuk itu demokra(tisa)si membutuhkan
tidak hanya penguatan lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme demokratis, tetapi
juga pendalaman dan perluasan untuk merambah ke seluruh aspek kehidupan. Jadi
sekaligus dibutuhkan strengthening, deepening dan broadening demokra(tisa)si.
Maksudnya begini: Proses demokra(tisa)si membutuhkan lembaga-lembaga dan
mekanisme-mekanisme demokratis yang harus terus menerus diperkuat (strengthening).
Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil, UU politik yang lebih menjamin partisipasi,
perbaikan mekanisme perekrutan maupun akuntabilitas dan transparansi parpol, dll,
merupakan upaya-upaya untuk terus memperkuat instrumen, lembaga dan mekanisme
demokra(tisa)si. Namun upaya penguatan itu sendiri tidak cukup. Dibutuhkan juga
komitmen mendalam pada aturan-aturan, spirit dan visi demokrasi yang sejati, yakni
kebebasan, kesetaraan, dan keadilan (inilah proses deepening),7 dan didukung oleh

------------------------------------------------------------------------------------------

lapisan-lapisan masyarakat yang makin meluas untuk menjadi aktor-aktor demokrasi (di
sini: broadening) di segala ranah kehidupan.
Larry Diamond, dalam bukunya yang jadi bacaan baku mengenai demokra(tisa)si,
mengingatkan bahwa konsolidasi demokra(tisa)si sangat memerlukan keyakinan pada
legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk melakukannya. Dengan kata lain,
konsolidasi demokra(tisa)asi memerlukan lebih dari sekadar komitmen pada demokrasi
secara abstrak yang sering menjadi sekadar lip service—bahwa demokrasi “pada
prinsipnya” merupakan sistem pemerintahan terbaik—tetapi sekaligus juga komitmen
normatif itu dibatinkan dan dicerminkan (habituation) dalam perilaku politik, baik di
lingkungan elite, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Semakin proses
konsolidasi itu digulirkan, maka pada gilirannya akan muncul transisi dari komitmen
instrumental ke komitmen prinsip, dan akhirnya menjadi “kerangka-kerja demokratis,
tumbuhnya rasa saling percaya dan kerjasama di antara aktor-aktor politik yang saling
bersaing, dan sosialisasi ke seluruh populasi.”8
Mengabaikan kedua proses itu—yakni proses pendalaman dan perluasan
demokra(tisa)si—hanya akan memantapkan demokrasi secara formal-prosedural, tetapi
tanpa substansi dan keterlibatan meluas aktor-aktor demokrasi. Hasil akhirnya adalah
suatu sistem demokrasi oligarkis yang pada dasarnya keropos—apa yang disebut,
memakai tipologi yang diusulkan Guillermo O’Donnell ketika mengamati pengalaman
negara-negara Amerika Latin, sebagai “demokrasi delegatif” (delegative democracy). Di
situ, rakyat mendelegasikan sepenuhnya kewenangan dan kedaulatan mereka pada para
“wakil rakyat”, tetapi tidak mampu (atau dibuat tidak mampu) mengontrol serta meminta
pertanggungjawabannya. Atau dalam kata-kata Diamond:
“Para pemilih dimobilisasi oleh ikatan-ikatan yang bersifat klien, dayatarik populis,
dan personalistis (bukan programatis); partai-partai dan kelompok-kelompok
kepentingan independen lemah dan terpecah-pecah. Bukannya menghasilkan
suatu sarana efektif perwakilan berkelanjutan atas kepentingan-kepentingan
populer, pemilu malah mendelegasikan kekuasaan penuh yang tidak memiliki
akuntabilitas kepada siapapun yang memenangkan pemilihan presiden.”9
Rangkaian pemilu yang selama ini berlangsung sejak Mei 1998, seperti tergambar dalam
riset panjang DEMOS di atas, mengalami cacat fundamental ini.
Lalu apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk merevitalisasi agenda dan proses
konsolidasi demokra(tisa)si, memperjuangkan demokrasi yang lebih substansial yang
tidak sekadar menjadikannya dapat bekerja, tetapi sekaligus juga makin bermakna? Saya
ingin menawarkan tiga agenda fundamental di bawah ini, tanpa mengenyampingkan
perbaikan mekanisme dan prosedr-prosedur demokrasi yang masih harus dijalani.
Pertama, seperti tercermin dalam riset DEMOS, problem representasi (dan, harap
diingat, dengan itu juga problem akuntabilitas dan transparansi) merupakan persoalan
kunci yang harus dibenahi. Itu berarti meminta terbukanya akses dan partisipasi warga
yang lebih luas di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, mulai dari tingkat
paling bawah, yakni partai-partai politik sebagai instrumen dasar demokra(tisa)si.
Demokrasi selalu mengandaikan adanya kontrol warga (popular control) dalam setiap
pengambilan keputusan publik. Dan kontrol itu dimulai dari mata rantai paling bawah:

------------------------------------------------------------------------------------------

kontrol konstituen terhadap parpol pilihannya. Sampai sejauh mana akses dan partisipasi
warga terbuka, sampai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi parpol terhadap
konstituennya, akan sangat menentukan sampai sejauh mana pula keputusan-keputusan
politik menjadi representasi kehendak warga masyarakat.
Kedua, suatu tatanan demokratis akan bermakna—dan bukan sekadar dapat
bekerja—jika dilandasi oleh penghormatan terhadap HAM, sebagai norma-norma
kemanusiaan, dan prinsip Konstitusionalisme yang menjadi landasan kehidupan bersama.
Tanpa itu, demokrasi yang selalu mengandaikan prinsip mayoritas dalam setiap
pengambilan keputusan, akan dengan sangat mudah menjadi entah “tirani mayoritas”
atau, sebaliknya, “dominasi minoritas”. Di dalam konteks ini, diskursus mutakhir untuk
mengembalikan Pancasila sebagai landasan kehidupan bersama,10 dan ratifikasi dua
instrumen pokok HAM, yakni Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (melalui
UU No 11/2005) dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (melalui UU No 12/2005),
merupakan celah yang harus dieksplorasi dan dimanfaatkan. Sebab dalam dua instrumen
ini, negara terikat pada kewajiban untuk memajukan, memenuhi dan melaksanakan
perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya warganya. Kedua
instrumen pokok ini dapat menjadi senjata untuk menuntut pertanggungan jawab negara
(state’s responsibility) dalam menjamin, memajukan, dan memenuhi hak-hak dasar
warganya.
Ketiga, pada akhirnya konsolidasi demokra(tisa)si bukan sekadar perbaikan
mekanisme prosedural dan aturan main legal-formal, tetapi lebih pada apa yang disebut
Diamond—dengan meminjam istilah Dankwart Rustow—sebagai “pembiasaan”
(habituation) yang melaluinya spirit dan visi demokrasi yang sejati dibatinkan dan
dicerminkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, memperjuangkan
demokra(tisa)si yang lebih substansial dan bermakna menghendaki, pada akhirnya,
penciptaan budaya tandingan (counter-culture) atau suatu habitus baru—istilah yang
diperkenalkan oleh Nota Pastoral KWI 2004. Dengan mengambil gagasan kunci Pierre
Bourdieu,11 sosiolog dan filsuf Perancis, dan bertolak dari krisis moral-politik yang kini
melanda Indonesia, sidang para Uskup melihat bahwa perjuangan untuk mengembalikan
keadaban (civility) publik harus berpangkal pada pencarian keseimbangan antara tiga
poros kekuatan yang mengatur ruang publik: negara, masyarakat pasar, dan masyarakat
warga. Selama ini ditengarai ketiga poros itu “secara berkepanjangan diserahkan pada
mekanisme pasar bebas yang tanpa etika”. Padahal, begitu ditegaskan para Uskup,
“Keseimbangan lewat fungsi kontrol silang antara tiga poros kekuatan pengelola
ruang publik … merupakan prasyarat bagi kehadiran dan pertumbuhan keadaban
publik. Keadaban publik inilah yang seharusnya menjadi cakrawala yang menarik
bangsa kita ke depan, menjadi watak baru bangsa Indonesia. … Keadaban publik
harus menjadi habitus bangsa ini, sebagai gugus insting, baik individual maupun
kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara

------------------------------------------------------------------------------------------

memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau
kelompok.”

Menurut saya, ketiga agenda fundamental itu dapat menjadi rallying points bagi
upaya-upaya konsolidasi demokra(tisa)si ke depan dan, dengannya, suatu kontrak moralpolitik
baru dapat dibangun. Bagaimana secara konkret menerjemahkan ketiga agenda itu,
sudah tentu, harus dibicarakan lebih lanjut. Mungkin matriks yang diolah dari karya
klasik Juan Linz dan Alfred Stepan (lihat lampiran) dapat membantu kita mengelaborasi
agenda bersama ke depan. Sementara untuk sekarang, ijinkan saya undur diri, sebab esai
ini sudah terlalu panjang dan melelahkan.

Bagi yang ingin mengambil Tulisan ini bisa bisa di download di link ----> Mislam Samasi

SUSNO DUADJI

2010-04-12T14:17:00.004+07:00

Biografi Suso Duadji

Nama : Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.
Lahir : Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954
Agama : Islam
Pangkat : Komisaris Jenderal Polisi
Jabatan : Kabareskrim Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)

Istri : Herawati
Anak : Dua puteri
Ayah: Duadji
Ibu : Siti Amah

Pendidikan:
- Akabri Kepolisian, lulus 1977
- PTIK
- S-1 Hukum
- S-2 Manajemen
- Sespati Polri
- Senior Investigator of Crime Course (1988)
- Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000)
- Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001)
- Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003)
- Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS

Karir:
- Perwira polisi lalu lintas
- Wakapolres Yogyakarta
- Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang
- Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri
- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK)
- Kapolda Jabar 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)

Berpotensi Jadi Ketua KPK

Dipecat (dikorbankan) walau merasa bukan dia yang salah, dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK dan Bank Century, Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri (24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009), menunjukkan keberanian membuka tabir (whistleblower) makelar kasus di Mabes Polri. Sehingga membuka mata publik bahwa mantan Kapolda Jawa Barat, kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, itu berpotensi menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode berikutnya.

Keberanian Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc membuka beberapa kasus dalam tubuh Polri, di mata banyak orang telah menunjukkan integritas dirinya yang berpotensi jadi pimpinan KPK. Susno, sebagai seorang jenderal polisi berbintang tiga, pastilah bukan seorang yang putih bersih seperi kapas. Ibarat sepatu atau sapu yang dipakai pastilah terkena kotor. Tetapi, keberaniannya membuka aib dalam institusinya, cukup mengindikasikan dia seorang pejabat tinggi polisi yang relatif bersih dan punya keberanian dan ketegasan sikap memberantas korupsi.

Suatu integritas dan keberanian yang amat tergolong langka di negeri ini. Ketika banyak orang, pejabat, cendekia, lebih mencari aman dan bersuara seolah-olah untuk mendulang pencitraan tinggi. Sehingga negeri ini semakin tinggi peringkat skor terkorupnya di Asia Pasifik dari skor 8, 28 tahun 2008 menjadi 9,27 tahun 2009.

Sehingga pantaslah bila ada beberapa pihak yang memandang Susno Duadji pantas dan berkesempatan menjadi pimpinan KPK. "Melihat keteguhan sikap Susno Duadji, maka rasanya dia sangat patut dijadikan ketua KPK. Susno pantas dan mampu memimpin KPK, dan KPK butuh pimpinan yang berkualitas seperti dirinya," kata salah satu tokoh pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia (Pernasindo) Dr Ir Ricky Avenzora, MScF di Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Menurut Ricky, rekam jejak Susno adalah sangat jelas, dan juga sangat teruji baik saat menjadi Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat. Ricky merupakan satu dari 88 tokoh Pernasindo yang didirikan awal Juni 2006. Deklarator perhimpunan ini antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, Christianus Siner Key Timu dari Petisi 50, Guruh Soekarnoputra, Jaya Suprana, Luhut MP Pangaribuan, Revrisond Baswir, Ermaya Suradinata, Salahuddin Wahid, Sri Edi Swasono, dan Aria Bima. Kwik Kian Gie menjadi Ketua Presidiumnya.

Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane bahwa mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji layak menjadi Ketua KPK. Neta S Pane mengatakan, pernyataan Susno yang membeberkan dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam skandal korupsi merupakan suatu kebaranian. Karena itu, jenderal bintang tiga itu layak menjadi Ketua KPK meski membutuhkan proses yang panjang.

Walaupun, Neta lebih berharap, Susno menjabat sebagai Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Karena, Neta melihat, sosok Susno mampu memperbaiki citra Polri yang selama ini terkesan buruk.

Sementara Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, ketika menyatakan menyambut baik mundurnya Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dari jabatannya, menyebut salah satu figur yang dinilai cocok untuk menggantikan Tumpak adalah Susno Duadji.

Jejak Rekam Susno
Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat itu sudah mengunjungi 90 negara untuk belajar menumpas kasus korupsi. Dia lulusan Akabri Kepolisian (1977), PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Sespati Polri. Selain itu dia juga lulusan S-1 Hukum, dan S-2 Manajemen.

Suami dari Herawati dan ayah dari dua orang putri, itu juga menekuni kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS.

Anak kedua dari delapan bersaudara dari ayahnya Duadji, seorang sopir, dan ibunya, Siti Amah, pedagang kecil, itu mulai meniti karir di kepolisian sebagai perwira polisi lalu lintas. Karirnya mulai menanjak setelah dipercaya menjabat Wakapolres Yogyakarta. Kemudian naik menjadi Kapolres di Maluku Utara, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang.

Kemudian Susno ditarik ke Jakarta, menjadi Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum di Mabes Polri. Dia pun dipercaya mewakili institusi Polri membentuk KPK pada tahun 2003. Saat menjabat Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri itu dia memperoleh pangkat Kombes. Setelah itu, pada tahun 2004 ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga menjabat Wakil Ketua PPATK dan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Setelah sekitar tiga tahun di PPATK, Susno dipercaya menjabat Kapolda Jawa Barat mulai 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008. Saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat, nama Susno mulai mencuat di tingkat nasional. Saat itu, Susno menyatakan perang melawan pungutan liar dalam pelayanan lalulintas. Di depan perwira se-Polda Jawa Barat, dia menyatakan tak perlu ada lagi setoran dan tak perlu ingin kaya karena dari gaji saja sudah cukup. "Kalau mau kaya jangan jadi polisi tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya yang ingin dilayani," katanya mengingatkan.

Lalu, sejak 24 Oktober 2008, dia diangkat menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri, yang kemudian menjabat Kapolri. Kala itu, Indonesia Police Watch berpendapat pengangkatan Susno menjadi Kabareskrim kurang tepat karena dianggap kurang kaya pengalaman di bidang reserse. Sehingga dia dinilai kurang mumpuni memimpin korps reserse se-Indonesia.

Namun, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri justru menilai Susno sebagai sosok yang tepat karena memiliki integritas, konsisten keras, tegas dan tidak kompromis dengan pelaku kejahatan. Hal itu dikemukakan Kapolri, saat Susno naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, 12 November 2008.

Dalam jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, Susno Duadji tentu menangani berbagai kasus pidana kriminal dan korupsi. Nama Susno pun makin melambung tinggi. Sempat dicaci kemudian dipuji.

Ketika mencuat kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra), maupun kasus pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Antasari Azhar, nama Susno Duadji amat dibenci sebagian besar publik. Dia dianggap sebagai tokoh penting dalam rekayasa pelemahan KPK itu.

Ketika itu, dia mengibaratkan Polisi sebagai buaya versus KPK sebagai cicak. Sehingga kasus kriminalisasi pimpinan KPK menjadi lebih populer dengan sebutan Cicak versus Buaya. Istilah ini makin memicu gelombang protes kepada Polri dan menuai dukungan kepada KPK.

Walaupun Susno kemudian menjelaskan bahwa istilah itu dikemukakannya dalam suatu percakapan dengan wartawan tentang teknologi penyadapan yang dimiliki Polri dan KPK. Kalau dari segi teknologi penyadapan, peralatan Polri masih lebih baik dari KPK. Perbandingannya seperti buaya (Polri) dan cicak (KPK). Tapi dari segi kewenangan atau kekuasaan justru sebaliknya KPK (buaya) dan Polri (cicak). Tapi, penjelasan ini tidak bisa lagi menghapus stigma arogansi Polri sebagai buaya versus Kpk sebagai cicak di opini publik.

Kemudian, akibat gelombang dukungan kepada KPK makin besar dan sebaliknya kepercayaan kepada Polri makin rendah, Presiden SBY yang sudah terlambat bersikap, dipaksa membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Beberapa hari setelah Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution terbentuk, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang terbuka memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri dan lain-lain. Dalam versi Polri, Anggodo Widjojo adalah menjadi pelapor pemerasan yang dituduhkan dilakukan oleh oknum pimpinan KPK. Sementara dalam versi KPK, Anggodo Widjojo terduga penyuap oknum KPK dan dituduh menghalangi penyidikan atas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pemilik PT Masaro, Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Hanya dalam rekaman itu, Anggodo menyebut Truno 3 yang langsung disimpulkan oleh Tim Delapan sebagai Kabareskrim Susno Duadji. Kendati Susno menjelaskan bahwa di Mabes Polri yang disebut Truno 3 itu adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan kode untuk Kabareskrim adalah Tribrata 5. Namun, publik, terutama Tim Delapan, tetap tidak percaya.

Jabatan strategisnya sebagai Kabareskrim, membuat orang merasa yakin bahwa Susno memegang kendali rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK tersebut. Kendati Susno juga telah menjelaskan bahwa dia sebagai Kabareskrim tidak dilibatkan dalam pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada pimpinan KPK (Bibit-Chandra), untuk menghindari konflik kepentingan. Kasus ini ditangani Wakabareskrim yang langsung bertanggung jawab ke atas. Tetapi publik, terutama Tim Delapan, selalu tidak percaya.

Dia menyebut untuk menghindari konflik kepentingan, karena pada saat bersamaan KPK tengah mengusut kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century serta kasus korupsi Masaro yang melibatkan Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Dalam kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century, disebut ada surat yang ditandatangani Susno. Beredar isu adanya rekaman percakapan telepon antara Susno Duadji dan Lucas (pengacara Budi Sampoerna) menyebut angka 10 yang diasumsikan sebagai pemberian Rp.10 miliar kepada Susno atas keluarnya surat itu. Susno pun hampir menitikkan air mata di depan Komisi III DPR ketika menjelaskan bahwa dia tidak permah menerima Rp.10 miliar dari Budi Sampurna atau siapapun dalam kasus Bank Century.

Sedangkan dalam kasus korupsi PT Masaro, Susno pernah menemui Anggoro (bos Masaro) di Singapura. Susno menjelaskan keberangkatannya ke Singapura menemui Anggoro adalah dalam rangka tugas resmi atas perintah Kapolri, tetapi publik, terutama Tim Delapan, tidak percaya bahwa Susno tidak terlibat.

Tim Delapan mendesak agar Susno Duadji dinonaktifkan selama masa kerja Tim Delapan. Susno sendiri meresponnya dengan secara sukarela menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan Kabareskrim pada tanggal 5 November 2009. Namun, Kapolri hanya menyetujui penonaktifan. Lalu setelah nonaktif, Susno diaktifkan kembali pada 9 November 2009 setelah proses pemeriksaan Tim Delapan atas dirinya selesai.

Namun setelah rekomendasi akhir Tim Delapan disampaikan kepada Presiden pada 16 November 2009, delapan hari berikutnya, tepatnya 24 November 2009, Kapolri secara resmi mengumumkan kepada publik pemberhentian Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim. Dia digantikan Komjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto.

Dalam posisi jenderal bintang tiga tidak mempunyai meja di Mabes Polri, susno pun sering mngkir tidak masuk kantor. Lalu dia pun sering tampil dalam forum publik. Dia tampil sebagai whistleblower membuka tabir aib Polri menjadi terbuka di mata publik, yang sebelumnya, sesungguhnya, telah menjadi rahasia umum.

Pertama, Susno tampil menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2010) dengan membeberkan kesaksian yang meringankan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, yang dilengserkan setelah didakwa sebagai otak pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Kedua, Susno Duadji tampil di depan Pansus Angket DPR Kasus Bank Century, Rabu (20/1/2010). Dia antara lain memberikan dokumen yang lalu disebut ‘testimoni’ dan selanjutnya dikembangkan dan diterbitkan menjadi buku berjudul: Bukan Testimoni Susno Duadji. Testimoni itu antara lain menyangkut kesengajaan (tidak memprioritaskan) melanjutkan penyidikan kasus bail out Bank Century karena ada yang diduga terlibat sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang.

Ketiga, Susno Duadji mengungkap aib makelar kasus pencucian uang dan pajak di Mabes Polri, dalam diskusi bukunya, Bukan Testimoni Susno, Rabu (10/3/2010) di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan kemudian melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Kamis

Siti Hartinah Soeharto

2010-04-12T14:10:00.002+07:00

Perjuangan dan Pengabdian Ibu Negara

Sejak remaja aktif di Laskar Putri indonesia berjuang di garis belakang mempertahankan kemerdekaan. Apalagi setelah menjadi Ibu Negara sebagai pendamping setia Presiden Soeharto, ia mencetuskan beberapa gagasan yang melahirkan beberapa proyek monumental, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah. Ia meninggal, Minggu 28 April 1996, menginggalkan karya gemilang bagi bangsanya. Setelah meninggal, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Siti Hartinah (Ibu Tien Soharto) lahir di Desa Jaten pada tanggal 23 Agustus 1923 dari pasangan RM Soemoharjomo dan R. Aj. Hatmanti. Ia merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Kakaknya adalah R. Aj. Siti Hartini, sedangkan adiknya adalah RM Ibnu Hartomo, RM Ibnu Harjatno, R. Aj. Siti Hartanti, RM Ibnu Harjoto, RM Ibnu Widojo, R. Aj. Siti Hardjanti, RM Bernadi Ibnu Hardjojo, dan RM Sabarno Ibnu Harjanto.

Masa kecil Siti Hartinah diwarnai dengan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti orang tuanya yang ditugaskan ke berbagai daerah. Terkadang, ketika dipindahkan ke sebuah wilayah, orangtuanya belum menyiapkan tempat tinggal untuk keluarga itu. Ada kalanya keluarga itu tinggal sementara di rumah Kepala Desa sebelum mendapatkan rumah baru. Pada masa itu belum ada istilah rumah dinas untuk pejabat golongan rendah.

Perpindahan pertama yang dialami Siti Hartinah terjadi ketika masih berusia 3 tahun yaitu pada tahun 1925. Ayahnya, RM. Ng. Soemoharjomo menempati jabatan baru sebagai Panewu Pangreh Praja (setingkat Camat) ditugaskan ke Jumapolo, sebuah kota Kecamatan di Karanganyar sekitar 26 Km dari Kota Solo. Di kota inilah Siti Hartinah terkena wabah penyakit disentri yang hampir merenggut nyawanya. Ia terserang wabah penyakit yang tanpa pilih bulu menyerang siapa saja di Surakarta termasuk di Jumapolo. Banyak sekali jatuh korban jiwa. Hampir setiap hari ada warga yang meninggal di Jumapolo.

Sebagai tempat yang terpencil, Jumapolo tidak memiliki fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Jangankan dokter, perawat pun tidak ada. Maka, Siti Hartinah pun hanya mampu terbaring menungggu nasib. Tak ada orang lain yang berani mendekati selain kedua orangtuanya. Mereka mencari berbagai cara dan pengobatan untuk menyembuhkan buah hatinya. Sebagai orang yang beriman, siang dan malam mereka berdoa kepada Tuhan agar Siti Hartinah segera disembuhkan. Rupanya doa yang tulus dari orngtua itu dikabulkan Tuhan. Siti Hartinah pun sembuh dari penyakit.

Perpindahan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan alam dan lingkungan. Namun, perbedaan tersebut ternyata memberi bekal yang cukup berarti bagi pribadinya menjadi pribadi yang terbuka dan luas pergaulannya.

Pada usia lima tahun, Siti Hartinah kembali harus berpindah tempat tinggal mengikuti orangtuanya. Kali ini pindah ke Matesih, Kabupaten Karanganyar di kaki Gunung Lawu. Di Matesih terdapat satu sekolah dasar yang disebut sekolah Ongko Loro. Sekolah ini hanya menyelenggarakan pendidikan formal selama dua tahun. Siti Hartinah masuk ke sekolah ini.

Seorang sahabat ayahnya, Abdul Rachman, datang dari Solo. Abdul Rachman yang sudah berkeluarga namun tidak punya anak itu bermaksud mengangkat salah seorang anak Panewu Soemoharjomo. Pilihannya jatuh pada Siti Hartinah. Meskipun berat hati, setelah dirundingkan, akhirnya permohonan Abdul Rachman dikabulkan. Ia pun ikut keluarga baru di Solo. Di sana ia sekolah di salah satu sekolah elit, HIS (Holland Indlanche School). Untuk pertama kalinya, ia berhubungan dengan sistem pendidikan Belanda.

Sayangnya, baru setahun bersama dengan keluarga Abdul Rachman yang begitu perhatian, ia terpaksa harus kembali ke keluarganya dan meninggalkan HIS. Hal ini terjadi karena ia terserang penyakit cacar yang sangat mengkhawatirkan. Ia pun kembali ke desa. Ia tidak kembali ke Matesih, melainkan ke Kerjo, karena orangtuanya sudah kembali dipindahkan. Di tempat baru, setelah sembuh, ia kembali masuk sekolah. Tentu saja tidak di HIS, melainkan di sekolah Ongko Loro yang ada di desa itu.

Kerjo barangkali merupakan masa penutup untuk masa kanak-kanaknya. Setelah di desa ini, ayahnya mendapat kenaikan pangkat menjadi wedana. Pada tahun 1933, Wedana Soemoharjomo memboyong keluarganya ke Wonogiri, termauk Siti Hartinah. Di Wonogiri, ia kembali masuk HIS, duduk di bangku kelas III.

Masa Remaja
Di Wonogiri, Siti Hartinah berhasil menyelesaikan sekolahnya di HIS. Jarak antara rumah dengan sekolah sekitar 5 Km. Untuk mencapai sekolah, ia dan kakaknya selalu naik andong.

Selama bersekolah ia selalu memakai kebaya, bukan memakai rok. Hanya pada kegiatan kepanduan JPO (Javaanche Padvinder Organisatie) ia diizinkan orangtuanya memakai rok, pakaian seragam JPO. Karena rajin mengikuti latihan-latihan di JPO, akhirnya dalam dirinya tumbuh tunas-tunas idealisme yang terus berkembang. Fungsi kepanduan yang universal adalah pembinaan budi pekerti, watak, dan karakter sejak usia muda, disiplin dan solidaritas serta tolong menolong, saling hormat menghormati serta saling menyayangi.

Namun, sayangnya ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayahnya menjadi Wedana Wonogiri hanya dalam waktu lima tahun. Kemudian ia dipindahkan menjadi Wedana di Wuryantoro. Dua tahun kemudian ia pun dipensiunkan.

Keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan cita-cita menjadi seorang dokter memang tidak tercapai. Tetapi, dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan lainnya seperti membatik, belajar menari dan menyanyi tembang Jawa, menulis syair, ternyata memenuhi dorongan dan tuntutan jiwa remajanya. Yang tidak terjadi barangkali jatuh cinta. Ia tidak mengalami jatuh cinta sebagaimana remaja lainnya.

Masa Pendudukan Jepang
Sebelum Jepang memasuki kota Solo pada tahun 1942, Siti Hartinah kembali memasuki gerakan kepanduan. Kali ini tidak lagi di JPO melainkan di Pandu rakyat Indonesia. Aktivitasnya itu juga merupakan kegiatan satu-satunya di luar rumah. Selebihnya ia tinggal di dalam rumah dengan kegiatan membatik. Kain batik karyanya ia jual. Uangnya digunakan untuk kursus mengetik dan steno.

Setelah Jepang memasuki kota Solo, terjadi perkembangan yang sangat cepat di segala bidang kemasyarakatan dan pemerintahan. Tentara pendudukan Jepang mengadakan pendidikan dan kursus-kursus, termasuk kursus bahasa Jepang. Selain dibentuk pula organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi wanita Fujinkai. Siti Hartinah setalah mendapat izin orangtuanya segera mendaftar di organisasi tersebut. Dalam organisasi itu dilatih baris-berbaris, latihan kepemimpinan, bagaimana melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh pergerakan, dan lain-lain. Mereka juga dilatih berpidato dan belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dari sini, benih-benih semangat nasionalisme muncul di kalangan remaja putri Solo yang terkenal lemah lembut. Mereka sesungguhnya memiliki semangat tinggi untuk turut aktif dalam gerakan mewujudkan kemerdekaan.

Siti Hartinah juga mengikuti kursus bahasa Jepang pada orang Jepang yang sudah lama menetap di Solo sebagai pengusaha pada zaman kolonial Belanda, bukan pada tentara pendudukan Jepang. Dalam waktu singkat ia sudah mahir berbahasa Jepang.

Laskar Putri Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, rakyat Solo segera melakukan mobilisasi untuk mendukung kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melucuti senjata tentara Jepang. Ternyata, kaum wanita Solo pun antusias untuk terlibat dalam upaya heroik itu. Putri-putri Solo yang gemulai itu pada tanggal 11 Oktober 1945 membentuk organisasi bersenjata yang mereka namakan Laskar Puteri Indonesia.

Dalam waktu singkat, jumlah anggota Laskar Puteri Indonesia meningkat cepat. Mula-mula berjumlah 150 orang kemudian bertambah menjadi 200 orang. Mereka dilatih oleh perwira dari Batalyon yang dipimpin Mayor Soeharto. Persenjataan pun diperoleh dari batalyon yang sama. Dengan memiliki 120 pucuk senjata, laskar itu pun telah menjelma menjadi pasukan tempur wanita.

LPI bertujuan untuk membentuk pasukan bantuan untuk melayani kepentingan pasukan garios depan dan garis belakang demi suksesnya perjuangan. Untuk itu, diperlukan organisasi yang baik seperti kepemimpinan dan staf sebagai unsur pendukungnya. Komandan LPI diserahkan kepada nona Soedijem, sedangkan wakilnya adalah nona Sajem. Siti Hartina duduk di staf yang mengendalikan urusan perlengkapan atau logistik. LPI menyelenggarakan dapur-dapur umum di medan pertempuran dan membatu markas-markas pertempuran, membatu tugas-tugas kesehatan PMI, mencari peralatan, makanan untuk Kesatuan yang membutuhkan, menyelenggarakan latihan-latihan kemiliteran dan lain-lain.

Selama di LPI, Siti Hartinah tidak pernah berada di garis depan pertempuran. Tetapi, ia menjadi tulang punggung di garis belakang yang sangat membantu perjuangan di garis depan. Selama menjadi anggota LPI, Siti Hartinah pernah ditempatkan di dapur umum Salatiga untuk membantu kekurangan tenaga di sana. Secara umum, LPI benar-benar menjadi penunjang kesuksesan perjuangan melawan musuh.

Meskipun LPI memiliki andil besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun keberadaannya tidak dapat bertahan lama. Organisasi itu terbentur pada peraturan pemerintah yang mengambil kebijakan rasionalisasi kelaskaran bersenjata. Atas dasar kebijakan tersebut, maka di penghujung tahun 1946, LPI dibubarkan.

Anggota-anggota LPI yang telah terlatih mengambil jalan masing-masing. Ada yang kembali ke dunia pendidikan menjadi guru, ada yang kembali sekolah, dan yang paling banyak adalah yang menggabungkan diri pada markas pimpinan pertempuran. Siti Hartinah yang masing memiliki semangat perjuangan yang kuat bergabung dengan Laskar Rakyat Indonesia dan duduk di seksi keuangan. Tugasnya adalah tidak semata-mata melakukan pengumpulan dana, melainkan juga mengadakan keperluan dapur seperti sayur-mayur, tahu, tempe, dan sebagainya.

Pengumpulan dana dilakukan dengan cara mengedarkan kotak-kotak sumbangan sosial, melakukan pertunjukan wayang orang dan pertunjukan lainnya di Stadion Sriwedari, dan berbagai upaya halal lainnya. Siti Hartinah bertugas mengelola administrasi keuangan, baik yang masuk maupun yang keluar.

Di samping mengerjakan pekerjaan tersebut, perhatian Siti Hartinah terhadap keluarga korban perang sangat luar biasa. Ia akan mendatangi keluarga yang ditinggal oleh suami atau ayah mereka yang gugur di medan pertempuran.

Bertemu Kekasih

Usia Siti Hartinah terus bertambah, namun ia tidak juga menunjukkan tanda-tanda tertarik pada lawan jenis. Orang tuanya, tante-tante dan kerabatnya justru khawatir dara berlesung pipit ini tidak kunjung mendapat jodoh. Padahal, Siti Hartinah sendiri sering berdoa agar dirinya diberi jodoh yang benar-benar cocok dan tidak hanya sekadar sebagai suami tetapi juga sebagai kawan seperjuangan sepanjang jalan kehidupan nantinya.

Hingga pada suatu hari datanglah utusan keluarga Prawirowihardjo yang merupakan orang tua angkat Soeharto bermaksud melamar Siti Hartinah. Pada waktu lamaran, baik Soeharto maupun Siti Hartinah sama-sama belum saling bertemu. Sebelum lamaran dilakukan, ada kegamangan di hati pemuda Soeharto kalau lamaran itu bakal ditolak. Alasannya, dia berasal dari kalangan biasa, sedangkan Siti Hartinah merupakan keluarga bangsawan.

Barangkali inilah yang namanya jodoh. Bukan satu dua kali Siti Hartinah mendapat lamaran atau ada pemuda yang mencoba mendekatinya, tetapi dia selalu saja menolak. Akan tetapi, ketika yang melamar adalah seorang perwira muda bernama Soeharto, dia sama sekali tidak menunjukkan keberatannya.

Perkawinan kedua insan yang tidak melakukan masa pacaran sebelumnya terjadi pada tanggal 26 Desember 1947. Upacara pernikahan dilangsungkan secara amat sederhana. Resepsi pun hanya diterangi lampu lilin yang redup. Malam pertama mereka diwarnai dengan pemberlakuan jam malam. Setiap warga tidak diperkenankan meninggalkan rumah atau tidak boleh terlihat keluar rumah oleh aparat yang berjaga. Dalam kondisi yang darurat seperti itu, sangat wajar jika tidak ada dokumentadi dalam bentuk foto perkawinan dua insan itu. Pada waktu menikah, uasia Soeharto adalah 26 tahun sedangkan Siti Hartinah 24 tahun.

Meskipun tanpa melalui acara pacaran, mereka berdua berupaya mempertahankan perkawinan sepanjang usia. Keduanya berpegang pada pepatah, “witing tresna jalaran saka kulina” yang berarti datangnya cinta karena bergaul dekat.

Istri Prajurit
Tiga hari setelah perkawinan, Siti Hartinah diboyong suaminya ke Yogyakarta. Di kota ini Soeharto yang seorang perwira militer bertugas mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman Belanda. Kini Siti Hartinah telah mendapat tugas baru yaitu sebagai istri komandan resimen.

Di Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto telah menyiapkan sebuah rumah beserta isinya yang sederhana untuk tempat tinggal mereka. Rumah itu terletak di Jalan Merbabu No. 2. Baru seminggu mereka tinggal di Yogya, Soeharto sudah harus meninggalkan istrinya. Ia ditugaskan ke Ambarawa untuk menghadapi serangan Belanda dari Semarang. Setelah tiga bulan berpisah, barulah Siti Hartinah kembali berkumpul dengan suaminya. Kepergian itu bukan sekali itu saja terjadi. Dalam kondisi darurat, Soeharto sering melakukan perjalanan tugas yang menempuh waktu relatif lama.

Setelah tinggal selama 9 bulan, Ny. Soeharto mulai memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Itu berarti beberapa bulan lagi ia akan memiliki anak. Sayangnya, pada saat itu suaminya justru harus sering meninggalkannya. Aksi militer Belanda yang semakin hebat membut tugas suaminya menjadi lebih berat. Dalam kondisi demikian, Soeharto lebih memilih mendahulukan tugasnya sebagai anggota militer yang harus maju ke medan pertempuran dan meninggalkan istrinya di rumah.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Siti Hartinah bertambah sulit untuk bertemu Soeharto. Sekali bertemu tidak pernah berlangsung lama, karena Soerharto harus kembali ke pos jaga. Dalam kondisi mengandung, Ny Soeharto sesungguhnya membutuhkan dekat dengan suaminya. Namun, ia memahami tugas berat yang diemban suaminya dan tidak merengek-rengek minta ditemani. Ia pun tidak mengeluh atas nasib yang dialaminya.

Keberadaan kakaknya, Ny Oudang (Siti Hartini), adiknya Hardjanti, Ibu Dwijo dan keluarga Amir Moertono di rumah sungguh sangat membantu. Ia tidak kesepian dan jika ada kesulitan tidak jauh dari orang-orang yang bisa dimintai bantuan.

Pada waktu agresi militer Belanda terjadi, Soeharto praktis tidak bisa berlama-lama bersama keluarganya. Kepada Amir Moertono, Soeharto berpesan agar menjaga istrinya, dan bila perlu mereka semua mengungsi. Ketika kondisi semakin gawat, Siti Hartinah berikut orang-orang yang tinggal di rumah Jalan Merbabu No. 2 mengungsi. Mereka sempat mengungsi ke sebuah ruamh kecil yang kosong yang memiliki banyak kamar di dekat penjara. Pernah suatu kali tentara Belanda datang. Tentara itu sempat melihat kopor yang di atasnya ditumpuk kertas-kertas koran bekas. Sedangkan di bagian bawah adalah pedang dan senjata. Beruntung tentara Belanda itu tidak mengacak-acak kopor. Kalau saja itu terjadi, bisa saja mereka semua ditahan Belanda.

Pada tanggal 23 Januari 1949 di rumah pengungsiannya, Ny Soeharto mengalami kejadian baru yang belum pernah dialaminya. Ia melahirkan anak pertamanya. Pada saat itu, tentara Belanda sering melakukan inspeksi ditambah pemberlakuan jam malam. Ia melahirkan dibantu seorang bidan yang bersedia datang dan menginap di rumah itu. Padahal, biasanya jarang ada bidan yang mau datang. Mereka takut dianggap mata-mata oleh Belanda. Sedangkan dokter, di dalam situasi darurat itu terlalu sulit untuk mencari seorang dokter. Sementara suaminya sedang berada di medan tempur yang tidak diketahui keberadaannya.

Berita kelahiran bayi mungil itu akhirnya sampai ke telinga Soeharto. Ia tentu sangat gembira mendengar berita itu. Sang bayi itu kemudian diberi nama Siti Hardijanti Hastuti (Tutut). Ia pun ingin segera melihat wajah bayinya. Namun, lantaran tugas dan tengah mempersiapkan serangan balasan bagi Belanda, keinginannya itu harus ditunda.

Bulan Januari berlalu tanpa kehadiran Soeharto, sang suami dan ayah dari bayi kecilnya. Bulan Februari pun berlalu begitu saja. Hanya surat-surat dari medan tempur yang diterima sedangkan orangnya masih tinggal di sana. Sebenarnya Soeharto ingin sekali datang, tetapi ia tidak mungkin melakukannya. Rumah pengungsian yang berada dekat penjara yang dikuasi Belanda sangat rawan untuk dikunjungi. Jika ketahuan, ia bisa tertangkap dan akan membuat rencana perjuangan gagal.

Serangan terhadap markas Belanda yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret berhasil. Meskipun hanya menduduki Yogya selama enam jam, namun serangan itu telah membuka mata dunia akan keberadaan Indonesia. PBB pun kembali mendesak Belanda agar berunding dengan pemerintah RI.

Setelah berlangsungnya serangan dan Belanda akan menarik mundur pasukan dari Yogyakarta, Soeharto secara diam-diam mendatangi Sri Sultan di keraton. Setelah bertemu, malamnya ia menginap di dapur keraton. Pada saat itu, Soeharto mengirimkan utusan agar istrinya datang ke keraton. Dengan diantar Letnan Amir Moertono, Ny, Soeharto dengan membawa bayi kecil. Mereka pun kemudian bertemu. Itu adalah pertemuan pertama setelah berpisah selama 4 bulan. Soeharto tidak habis-habis mencium bayinya. Pertemuan itu hanya berlangsung selama satu jam, karena Soeharto harus kembali ke garis depan. Pertempuran belum selesai.

Setelah keadaan benar-benar aman dan pemerintah RI kembali ke Yogya, keluarga Soeharto pun kembali berkumpul. Posisi Soeharto pun sudah berubah. Ia kini menjadi Komandan Brigade III Divisi Diponegoro.

Hengkangnya Belanda dari bumi pertiwi tidak berarti masalah selesai. Pemberontakan dari dalam pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Untuk mengatasi pemberontakan dibentuklah satu pasukan ekspedisi di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang. Brigade Mataram/Divisi III Jawa Tengah diputuskan sebagai salah satu bagian ekspedisi. Letkol Soeharto ditugaskan sebagai komandan pasukan Garuda Mataram untuk menumpas pemberontakan.

Tanggal 21 April 1950 Brigade Garuda Mataram meninggalkan Semarang. Siti Hartinah kembali harus berpisah dengan suaminya. Ia sadar akan tugas penting suaminya, meskipun hatinya sedih dan ingin selalu bersama sang suami.

Setelah suaminya pergi menunaikan tugas, Ny. Soeharto tidak tinggal diam. Dia mengunjungi istri-istri prajurit anak buah suaminya. Dia merasakan di hati istri tentara itu terdapat kegelisahan dan kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk pada suami mereka. Sulitnya komunikasi membuat perasaan khawatir itu semakin menjadi karena tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi di Makassar.

Setelah beberapa bulan berpisah, Siti Hartinah memutuskan untuk mengunjungi suaminya di Makassar. Ia tidak sekadar rindu, tetapi menurut pemikirannya, kepergiannya itu akan membantu menghilangkan paling tidak mengurangi kecemasan istri prajurit. Sebelum berangkat, sekali lagi, Ny. Soeharto mengunjungi istri prajurit dan bertanya apakah ada yang ingin menitipkan surat untuk suaminya. Ternyata sangat banyak surat titipan. Ia dengan senang hati membawa surat-surat tersebut. Surat itu tentunya akan menambah semangat suami mereka yang ada di garis depan.

Siti Hartinah hanya satu minggu berada di Makassar. Ia tidak ingin berlama-lama, karena yang terpenting dari misinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri kondisi dan situasi pasukan, menyampaikan titipan-titipan dari rumah, dan tentu saja bertemu dengan suaminya. Dalam keberangkatannya itu ia membawa anak sulungnya Tutut yang baru berusia 14 bulan. Selama perjalanan Tutut tidak rewel sama sekali.

Perjalanan singkat itu telah cukup baginya untuk mengabarkan kepada istri-istri prajurit tentang situasi di medan perang. Ny. Soeharto mengabarkan situasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu mengurangi rasa kekhawatiran dan kegelisahan mereka. Hingga akhirnya pada bulan September 1950 seluruh prajurit Brigade Mataram kembali ke Yogyakarta, kecuali 17 orang prajurit yang gugur. Pasukan KNIL/KL telah menyerah dan meninggalkan Makassar.

Pada tanggal 1 Mei 1951, keluarga Soeharto bertambah semarak setelah kehadiran anak kedua yang diberi nama Sigit Haryoyudanto. Kali ini kelahiran terjadi tidak dalam suasana darurat. Tidak lagi di pengungsian dan jauh dari suami. Ny. Soeharto melahirkan di rumah bidan dan ditunggu suaminya.

Beberapa bulan setelah Sigit lahir, Soeharto diberi tugas untuk memimpin Brigade Pragola I di Salatiga. Mereka sekeluarga pun akhirnya meninggalkan Yogya menuju Salatiga. Pada tanggal 1 Maret 1953, keluarga itu harus pindah rumah lagi. Kali ini menuju kota Solo. Di kota ini Letnan Kolonel Soeharto menjabat sebagai Komandan Resimen 15 (eks Brigade Panembahan Senopati). Ketika meninggalkan Solo enam tahun lalu, mereka tidak membayangkan akan kembali ke kota itu dengan posisi yang jauh berbeda. Kini Letkol. Soeharto adalah orang nomor datu di jajara hierarki militer kota Solo. Di kota inilah lahir putra ketiga mereka yang diberi nama Bambang Tri Hatmojo pada tanggal 23 Juli 1953.

Anak keempat, Siti Hediati Haryadi (Titik) lahir pada tanggal 14 April 1959 di Semarang. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima TT-IV/Diponegoro. Ia lahir ketika kondisi keluarga relatif berkecukupan.

Kelahiran anak kelima yang diberi nama Hutomo Mandala Putra (Tomy) pada tanggal 12 Agustus 1962 cukup istimewa. Pada saat itu Ny. Soeharto tidak dapat ditunggui suaminya yang tengah mengemban tugas besar untuk membebaskan Irian Barat dengan nama Operasi Jayawijaya. Soeharto diberi kepercayaan sebagai Komando Mandala.

Putri bungsu, Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamik) lahir melalui operasi di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1964. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Mamik dioperasi karena letak bayi dalam keadaan sungsang.

Ny. Soeharto mengakui, hidup dengan mengandalkan gaji suaminya cukup berat. Meskipun demikian, ia tidak mengeluh dan tidak meminta lebih secara materi. Apa yang diberikan suami, itulah yang digunakan untuk mengurus rumah tangga meskipun tidak cukup. Untuk mengatasinya, ia sering membuat kain batik. Kain itu dijual ke kerabatnya. Hasilnya digunakan untuk menutupi kekurangan penghasilan suami. Ia tidak malu melakukan hal itu, karena yang dilakukannya adalah pekerjaan halal dan legal serta bukan meminta-minta.

Kudeta PKI
Pada waktu Mayor Jenderal Soeharto diangkat menjadi Panglima Kostrad, PKI sudah berada di atas angin. Dengan bersandar pada wibawa dan kharisma Bung Karno, PKI bertambah garang dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

PKI sangat mendukung langkah Bung Karno untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Dukungan itu tidak sekadar ucapan, melainkan juga pengerahan massa dari unsur Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat. Mereka dilatih sebagai pasukan cadangan tempur di dekat lapangan udara Halim Perdanakusumah. Namun, latihan itu pada dasarnya adalah persiapan PKI untuk melancarkan Gerakan 30 September.

Setiap instansi sebenarnya diharapkan mengirim utusan sebagai sukarelawan dan sukarelawati dalam mobilisasi umum persiapan konfrontasi dengan Malaysia. Perguruan tinggi, organisasi massa dan politik mengutus wakil-wakilnya. Dari Angkatan Bersenjata yang ikut ambil bagian adalah istri-istri tentara, karyawan, dan karyawati sipil.

Kostrad adalah salah satu instansi TNI-AD yang tidak ikut-ikutan mengerahkan istri-istri tentara ke tempat hingar-bingar itu. Kebijakan itu terjadi karena istri Panglima Kostrad, Ny. Siti Hartinah Soeharto berpegang teguh pada tugas istri prajurit. “Kalau suami sesuai dengan tugasnya pergi bertempur, istrinya juga ikut, siapa yang mengurus keluarga dan anak-anak?” katanya dengan nada bertanya.

Beberapa hari sebelum meletus Gerakan 30 September, pimpinan dan pengurus Persit Kartika Chandra diundang untuk mendengarkan penjelasan Menteri/Panglima AD Jend A Yani. Saat itu Ny. Soeharto adalah Ketua Persit. Jenderal Yani menjelaskan gawatnya situasi politik saat itu dan bagaimana peran TNI-AD.

Sepulang dari acara itu, Ny. Soeharto membuat sup kaldu tulang sapi kesukaan anak-anaknya. Pada waktu membawa sup ke meja makan, Tomy berlari-lari dan menabraknya. Ia pun tersiram kuah sup panas yang melepuhkan kulitnya. Setelah dilakukan pertolongan pertama, Tomy segera dibawa ke RS Gatot Subroto untuk dirawat. Pada tanggal 30 September, Mayjen Soeharto dan istrinya menjenguk Tomy di rumah sakit. Menjelang pukul 12 malam, Ny. Soeharto menyuruh suaminya pulang karena di rumahnya hanya tinggal putri bungsu mereka, Mamik yang baru berusia satu tahun. Soeharto pun pulang.

Pada tanggal 1 Oktober, pagi-pagi sekali, datang seorang tamu, Hamid nama tamu itu, memberitahukan kepada Mayjen Soeharto mengenai tembak-menembak di beberapa tempat. Tak lama kemudian, Mashuri, tetangga yang lain menemui dan mempertegas berita dari Hamid. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Broto Kusmardjo kemudian datang melaporkan bahwa beberapa Perwira Tinggi TNI-AD telah diculik. Tidak dijelaskan siapa pelakunya.

Lonceng jam enam belum berbunyi ketika Letkol Soejiman diutus Mayjen Umar Wirahadikusumah yang menjabat Pangdam V Jaya melaporkan bahwa di sekitar Monas dan Istana Presiden terdapat konsentrasi pasukan yang tidak dikenal. Ia langsung berkata, “Segera kembali dan laporkan kepada Pak Umar saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat.”

Seluruh informasi itu membuat Mayjen Soeharto segera mengambil keputusan. Ia langsung memakai pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, mengendarai jeep sendiri tanpa pengawal menuju Markas Kostrad.

Pada pukul 7.00 WIB lebih sedikit, siaran warta berita RRI memberitakan telah terjadi gerakan militer di tubuh Angkatan Darat. Gerakan yang menamai Gerakan 30 September itu dikepali Letkol Untung. Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika dia menjadi Komandan Resimen 15 di Solo. Untung adalah Komandan Kompi Batalyon 444 dan pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI Alimin.

Mendengar berita itu, Soeharto segera mengambil kesimpulan bahwa gerakan yang dipimpin Untung itu adalah kup yang ingin menguasai negara secara paksa. Ia memutuskan untuk melawan gerakan tersebut. Tahap pertama adalah mengamankan pasukan yang berjaga-jaga di Monas. Tahap berikutnya adalah memerintahkan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi yang telah dikuasai para pemberontak. Tugas selanjutnya adalah menyerbu pusat gerakan kontrarevolusi di dekat Halim Perdanakusuma.

Pada saat Soeharto mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan bangsa, Ny. Soeharto tengah menunggui putranya di RSPAD. Kesibukan di RSPAD lain dari biasaya. Dalam waktu singkat, ia segera mengetahui telah terjadi penculikan beberapa jenderal dan ditembak pasukan Cakrabirawa. Ia pun gelisah dan ingin segera pulang ke rumah. Ia khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat, sementara ia terpisah dengan anak-anak dan suaminya. Akhirnya, ia pun pulang membawa Tomy. Suaminya masih ada di Markas Kostrad dan meninggalkan pesan agar membawa anak-anaknya mengungsi ke tempat tinggal ajudan Pak Harto di Kebayoran Baru sambil terus mengikuti perkembangan melalui radio.

Sedikit demi sedikit situasi dapat diatasi. RRI dan pusat telekomunikasi dapat direbut kembali. Segera disiarkan pengumuman telah terjadi upaya penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka yang diculik adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Haryono M.T., Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo.

Mendengar dan melihat banyaknya korban perwira tinggi yang diculik dan dibunuh membuat Ny. Soeharto sedih luar biasa. Ia tidak membayangkan saudara sebangsa dan seperjuangan dapat berbuat tega seperti itu.

Sejak 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966 dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang luar biasa. Penculikan, penemuan korban yang sudah tewas, munculnya gelombang aksi demonstrasi yang menghendaki pembubaran PKI yang dikenal dengan nama Tritura, hingga pemberian Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dalam masa-masa genting itu, Ny. Soeharto tampil sebagai pendorong dan pendamping suami yang paling kokoh. Ia juga memperhatikan langkah-langkah dan tindakan yang diambil suaminya dalam mencermati keadaan yang bergerak cepat.

Pada tanggal 11 Maret diadakan rapat kabinet di Istana. Pada saat itu, Soeharto tidak dapat hadir karena sedang sakit flu, batuk-batuk, dan demam. Namun, rapat tidak dapat berlangsung dengan baik, karena Presiden Soekarno dengan tergesa-gesa meninggalkan rapat setelah mendapat laporan adanya pasukan tak dikenal di luar istana. Dengan kondisi yang demikian, Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M Yusuf, dan Brigjen Amirmachmud segera menemui Soeharto dan melaporkan apa yang terjadi di sidang kabinet.

Ketiga jenderal itu kemudian berinisiatif menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor dengan maksud agar Bung Karno menjadi tenteram dan tidak merasa dikucilkan TNI-AD. Sebelum pergi, Soeharto berkata, “Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan, saya dalam keadaan sakit. Kalau diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi.”

Tiga jenderal itu berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa Pak Harto adalah orang yang tepat untuk mengatasi keadaan dan memulihkan keamanan. Ketiganya kembali ke Jakarta dengan membawa dokumen yang amat penting, Supersemar. Mereka langsung menuju rumah Panglima Kostrad meskipun hari telah larut malam. Setelah membaca surat perintah itu, Mayjen Soeharto langsung berganti pakaian loreng lengkap dan segera pergi ke Markas Kostrad.

Ny. Soeharto mengenal benar kondisi kesehatan suaminya. Jika terlalu penat apalagi dengan tekanan dan beban pikiran yang menindih maka alergi tenggorokan selalu kambuh sehingga menyebabkan batuk-batuk yang amat mengganggu. Itulah yang terjadi pada malam itu. Firasat Ny. Soeharto mengatakan suaminya akan membuat keputusan penting. Benar saja. Keesokan harinya pada pukul 6.00 WIB RRI menyiarkan berita pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini disambut oleh seluruh rakyat Indonesia dengan hati lega. Seminggu kemudian 15 menteri Kabinet Dwikora yang diduga berhubungan dengan PKI dicopot. Era baru kehidupan berbangsa pun dimulai.

Istri Presiden
Pada suatu hari, istri Panglima Kostrad, Ny Soeharto kedatangan seorang penjual batu akik. Si penjual adalah warga negara Indonesia keturunan India. Ny. Soeharto tidak menunjukkan minat terhadap barang dagangannya. Si penjual pun menjual komoditas lainnya, meramal nasib.

Mula-mula si peramal menyebutkan masa lalu Siti Hartinah Soeharto. Merasa banyak kecocokan, akhirnya nyonya rumah mita diteruskan meskipun hanya sekadar iseng. Hingga kemudian si peramal itu berkata, “Madam, suami madam akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang.”

Ny. Soeharto tidak lantas percaya. Menjadi perwira tinggi AD saja sudah demikian berat tugasnya. Si peramal pun tidak memaksa kliennya untuk percaya. Ia hanya perlu bayaran sebagai imbalan jasa ramalannya. Akhirnya, dibayarlah si peramal itu sesuai dengan yang diminta.

Pada tahun 1967, Sidang Istimewa MPRS secara aklamasi mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Ini berarti, Ny. Soeharto yang tadinya adalah istri prajurit kini menjadi istri presiden. Menduduki jabatan presiden, baik oleh Soeharto maupun istrinya tidak pernah terpikirkan sama sekali.

Ny. Soeharto yang telah terbiasa dengan kehidupan di lingkungan angkatan bersenjata merasa istilah “pejabat” mengandung arti kesementaraan. Namanya “pejabat” artinya belum definitif. Jika MPRS menganggap tugasnya sudah rampung, maka MPRS sangat mungkin mengangkat orang lain menjadi presiden tanpa embel-embel “pejabat”.

Perasaannya mengatakan, jabatan suaminya itu tidak akan lama. Itulah sebabnya, pada saat Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya oleh MPR, Ny. Soeharto biasa-biasa saja di rumah dan tidak hadir menyaksikan peristiwa yang bersejarah itu. Meskipun ia mengucapkan syukur kepada Tuhan yang menakdirkan suaminya memimpin negeri ini. Namun, ia tetap belum merasa sebagai istri presiden. Sebab menurutnya, Presiden RI masih Bung Karno. Padahal saat itu sebenarnya ia telah menjadi ibu utama Indonesia dalam usia 44 tahun.

Pada saat diangkat menjadi pejabat presiden, Jenderal Soeharto sempat menolak dengan alasan tidak yakin mampu mengemban tugas berat. Ia juga beralasan tidak mempersiapkan diri untuk memangku jabatan presiden. Setelah banyaknya desakan, ia akhirnya bersedia meski dengan syarat dicoba dulu untuk satu tahun.

Pada bulan Maret 1968, MPRS menggelar Sidang Umum ke-V. Kembali pimpinan partai politik dan pejabat TNI Angkatan Darat mendesak agar Pak Harto menerima jabatan presiden dengan alasan tidak ada tokoh nasional yang lain. Sekali lagi, Soeharto menyatakan menolak. Namun, kali ini sikap keras kepalanya dapat dilumpuhkan setelah mendapat penjelasan bahwa tugasnya itu adalah untuk membela kepentingan rakyat. Soeharto yang selama puluhan tahun berperang demi rakyat tergelitik hati nuraninya. Kalau menolak itu berarti takut. Sedangkan menolak untuk membela kepentingan rakyat? Mustahil dilakukannya. Akhirnya ia pun bersedia.

Pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengangkat Pejabat Presiden Soeharto menjadi Presiden RI ke-II. Ny. Siti Hartinah Soeharto yang tadinya tidak merasa menjadi istri presiden akhirnya benar-benar menjadi ibu negara.

Pada masa awal kegiatannya sebagai ibu negara, aktivitas sosialnya menjadi fokus perhatiannya. Di samping itu, ia pun mulai memperhatikan istana kepresidenan yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Di luar Jakarta masih ada istana kepresidenan lainnya yaitu Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta (Gedung Agung), dan Istana Tampak Siring di Bali.

Meskipun menata kembali istana kepresidenan, namun keluarga presiden lebih memilih tinggal di rumah sendiri (Jln. Cendana). Alasannya, tinggal di rumah sendiri lebih bebas, tidak jauh dari masyarakat, lebih sering bertemu masyarakat. Hal ini berbeda dengan tinggal di istana. Di sana setiap tamu harus mencatatkan diri, harus diperiksa, dan lain sebagainya. Sedangkan di rumah, seluruh keluarga dapat bolak-balik keluar masuk dengan bebas.

Perubahan dalam protokol istana dapat terlihat setelah Ibu Tien memberi perhatian untuk membenahinya. Bangunan istana yang merupakan peninggalan zaman Belanda rata-rata sangat kokoh. Tinggal kini diisi dengan berbagai perangkat yang menonjolkan keindonesiaan. Maka, ukiran jati dari Jepara dalam ukuran besar mengisi ruang-ruang istana. Selanjutnya, interior istana dipercantik dengan pewarnaan yang menarik. Ruangan resepsi diberi karpet taiping. Warna merah untuk Istana Merdeka dan warna hijau untuk Istana Negara.

Menu makanan pun mendapat perhatian dari first lady. Kalau dulu yang disajikan adalah menu Indonesia, maka untuk menghormati negara asal tamu kini diseimbangkan antara menu Indonesia dengan menu asing. Dengan demikian, para tamu merasa dihormati dan tetap dapat menikmati hidangan khas Indonesia.

Pemberian cendera mata pun tak luput dari perhatiannya. Pada awal kedatangan tamu negara, tidak ada persediaan apa-apa untuk tamu negara. Ketika Perdana Menteri Jepang berkunjung, sounvenir yang diberikan adalah satu set kursi ukiran Jepara. Selanjutnya diputuskan bahwa cendera mata haruslah benda-benda hasil kerajinan Indonesia. Kalau tamu itu kepala negara, maka akan diberi keris emas buatan Bali sedangkan istrinya akan diberi liontin emas. Pada saat itu harga emas belum terlalu tinggi. Namun, dalam perkembangannya, souvenir untuk tamu negara diubah menjadi sendok garpu dari perak buatan Yogyakarta.

Perayaan ulang tahun kemerdekaan yang dihadiri para corp diplomatik yang ada di Jakarta biasanya dimeriahkan dengan memotong tumpeng ukuran besar. Ibu Tien tampaknya tidak sreg dengan kebiasaan tersebut. Akhirnya dicari pola lain untuk mengganti kue tart. Selanjutnya pemotongan kue tart diganti dengan pemotongan tumpeng. Masalahnya adalah siapa yang akan membuatnya. Akhirnya diputuskan pembuatan tumpeng dilakukan di Cendana agar dapat terkontrol.

Lukisan-lukisan penghias dinding istana pun tak luput dari perhatian ibu negara. Lukisan-lukisan yang dianggap tidak cocok dimasukkan ke museum istana. Kemudian dipilih lukisan-lukisan para pelukis Indonesia dari berbagai aliran.

Banyaknya barang berharga peninggalan Presiden Soekarno membuat Ibu Tien memikirkan perlunya tempat baru untuk menyimpannya. Kebetulan ada ruangan kosong di paviliun kanan Istana Merdeka. Paviliun ini kemudian dijadikan museum istana untuk menyimpan barang-barang berharga. Ibu Tien menganggap barang peninggalan Bung Karno sebagai barang berharga. Sayangnya, penataan terhadap peninggalan itu tidak begitu baik. Kalau tidak ditata, mungkin saja barang-barang tersebut mudah hilang dan tak ada yang tahu. Ratu Juliana dari Kerajaan Belanda tercatat sebagai tamu negara pertama yang mengunjungi museum istana.

Museum istana menyimpan benda-benda koleksi budaya Indonesia dan cendera mata yang berasal dari negara-negara sahabat untuk Presiden dan Ibu Tien. Museum itu juga memiliki ruang tersendiri yang mengoleksi benda khusus. Ruang Raden Saleh misalnya, menyimpan enam buah lukisan raden Saleh yang terkenal. Dua di antaranya merupakan koleksi Kerajaan Belanda yaitu “Perkelahian dengan Singa” dan “Penangkapan Diponegoro”. “Perkelahian dengan Singa” dikembalikan Ratu Juliana kepada pemerintah Indonesia ketika Presiden dan Ibu Tien melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda tahun 1970.

Meskipun ruang Istana Negara telah dipercantik, namun tidak menyisakan satu ruangan pun untuk kantor Ibu Negara. Akhirnya Ibu Tien memilih ruangan duduk belakang di rumahnya Jalan Cendana sebagai kantornya. Di tempat yang sederhana itu ia menerima macam-macam tamu dari berbagai kalangan, organisasi, para pemimpin, kalangan profesi, panitia amal, seminar, perlombaan, yayasan, paguyuban, sampai kepada tamu-tamu penting seperti duta-duta besar negara asing yang ditempatkan di Jakarta.

Di tempat kediaman itu pula setiap tahunnya menerima ribuan tamu yang berbondong-bondong datang untuk bersilaturahmi, saling memaafkan pada hari raya idulfitri. Sebab, rumah di Cendana terbuka untuk siapa saja yang datang.

Di Istana Merdeka memang ada ruangan kerja Ibu Negara. Di sini ia sering menerima tamu penting seperti istri-istri duta besar atau tamu-tamu resmi lainnya.

Istana Negara sering pula digunakan menjadi tempat berbagai konferensi yang diadakan badan-badan internasional yang bergerak di bidang kesehatan, donor darah, pendidikan, dan lain-lain. Ibu Tien Soeharto selalu hadir dan menyampaikan pidatonya pada acara tersebut. Dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan, masalah kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang teramat penting di samping keutuhan akan pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan.

Istri-istri kepala perwakilan dan badan-badan internasional pun sering diundang dalam acara minum kopi (Coffee Morning) di istana. Di sini selain bertukar pikiran, mereka juga disuguhi atraksi yang menarik, seperti kesenian tradisional, makanan khas Indonesia, yang tujuannya agar undangan itu bisa lebih memahami kekayaan budaya Indonesia. Acara Coffee Morning dengan demikian telah menjadi sarana promosi wisata Indonesia.

Ibu Tien juga adalah pencinta bunga, khususnya anggrek dan melati. Bunga adalah lambang keindahan. Pada Pekan Industri Bunga Desember 1975 Ibu Tien menyampaikan pidato yang berisi antara lain, bunga-bunga yang berwarna-warni dapat membuat kehidupan ini serasa menyejukkan dan menggairahkan. Cinta terhadap bunga akan menambah kecintaan terhadap tanah air yang indah ini. Cinta kepada keindahan dapat memperhalus budi pekerti.

Sebagai bekas pandu, perhatiannya pada gerakan kepanduan tidak pernah surut. Tahun 1961 gerakan kepanduan dilebut mejadi satu wadah yaitu Gerakan Pramuka. Tahun 1967 Ibu Tien termasuk dalam jajaran kepemimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Pembinaan Pramuka memerlukan sarana yang memadai. Sedangkan di Cibubur terdapat lahan yang luas milik Kwartir Nasional, tetapi karena kekurangan dana, lahan itu terlambat pemanfaatannya bagi gerakan Pramuka. Setelah Ibu Tien diberi wewenang untuk mengelolanya, barulah lahan seluas 233 ha itu diubah menjadi lahan untuk rekreasi, sarana pendidikan, dan olahraga.

Taman Mini Indonesia Indah
Ketika mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat dan menyaksikan taman budaya Timland di Thailand, memberi inspirasi bagi Ibu Tien untuk membangun sebuah taman yang menyajikan keindahan budaya dan lingkungan alam Indonesia. Ibu Tien amat menyadari bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia tidak kalah dengan kekayaan alam dan budaya negara lain. Membangun sebuah miniatur Indonesia menurutnya adalah suatu keniscayaan.

Suaminya, Pak Harto, selalu berkata bahwa Indonesia menjadi negara besar karena sejarahnya yang panjang, perjuangan bangsanya yang hebat, dan kebudayaannya yang tinggi. Betapa indahnya rumah-rumah adat dan betapa beraneka ragamnya kebudayaan mulai dari Sabang sampai Merauke. Ia juga ketika berkunjung ke berbagai daerah di tanah air melihat dengan mata kepala sendiri betapa indahnya budaya bangsa Indonesia.

Pada bulan Maret 1971, dalam rapat pleno Yayasan Harapan Kita, gagasan ini diutarakan. Setelah memahami maksud dan tujuan dari gagasannya itu, tidak satu pun peserta pertemuan yang tidak setuju. Semuanya mendukung gagasan Ibu Tien. Meskipun demikian, dukungan dari masyarakat luas tidak didapat dengan mudah. Terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi gagasan Ibu Tien itu.

Aksi-aksi protes menentang pelaksanaan proyek pembangunan taman mini terus terjadi. Lambat laun aksi demo semakin membesar. DPR yang terbentuk dari hasil Pemilu 1971 dan belum memiliki tata tertib maupun komisi-komisi, segera membentuk panitia khusus untuk secara lugas mendudukkan persoalan pada relnya, agar gagasan Ibu Tien itu lebih jelas, transparan, dan dipahami.

Setelah melakukan public hearing dengan berbagai komponen seperti mahasiswa, pengurus Yayasan Harapan Kita (YHK), Konsultan proyek, dan Gubernur DKI, Pansus DPR menyimpulkan bahwa telah terjadi kesenjangan komunikasi dalam menanggapi proyek itu. Masyarakat masih traumatis dengan berbagai proyek mercu suar yang pernah dibangun pada masa Orde Lama. Di samping itu, ada beberapa pihak yang berusaha memancing di air keruh, memanfaatkan isu proyek MMI sebagai isu politik untuk kepentingan mereka. Pak Harto pernah berkata, “Saya tahu bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan proyek yang kami cita-citakan sebagai isu politik.”

Pansus DPR akhirnya menanyakan berbagai pertanyaan kepada YHK. Salah satunya adalah mengenai sasaran dari pembangunan miniatur Indonesia Indah yang dijawab oleh YHK untuk membangun dan mempertebal rasa cinta tanah air dan bangsa; memupuk, membina persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan apresiasi, menjunjung tinggi kebudayaan bangsa melalui upaya penggalian dan menghidupkan kembali kebudayaan yang diwariskan nenek moyang; meningkatkan pariwisata serta menjadi tempat promosi bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia; memajukan kerajinan rakyat dan sebagai tempat rekreasi yang bersifat pendidikan bagi rakyat.

Tindakan Pansus DPR ini pada akhirnya dapat meredam suara-suara kontra yang sebelumnya terdengar nyaring. Pembangunan proyek MII pun dapat dilanjutkan secara bertahap. Semua pihak akhirnya memahami dan mengerti duduk persoalannya. Aksi unjuk rasa pun berhenti sama sekali. Pembangunan proyek itu akhirnya dapat dilanjutkan dengan suasana yang tenang.

Pada tanggal 27 Juni 1972 dimualilah pembangunan proyek MII di lokasi yang sekarang ini berada (Cibubur). Luas tanah untuk proyek ini adalah 100 ha. Pembangunan memakan waktu tiga tahun. Waktu ini adalah reltif cepat. Yang pertama dibangun adalah peta maharaksasa Indonesia (arcipel Indonesia) yang merupakan miniatur Indonesia dibangun di atas tanah seluas 8,5 ha. Arcipel itu menggambarkan kepulauan nusantara di atas hamparan lautan (danau-danau buatan) yang sekaligus berfungsi sebagai tempat rekreasi olah raga air. Di seputar arcipel itu berdiri rumah adat dari 26 propinsi.

Selain itu ada juga bangunan joglo yang terdiri dari Pendopo Agung Sasono Utomo dan Sasono Langen Budoyo yang merupakan centrum seluruh rumah adat yang berdiri di atas garis lurus menghadap ke barat segaris dengan Tugu Api Pancasila dan gerbang TMII. Di sana juga ada Gedung Pusat Percontohan Niaga, Museum Indonesia, rumah-rumah ibadah agama-agama resmi di Indonesia, gedung pusat pengelolaan, taman buah, taman bunga, taman burung, air terjun buatan, fasilitas restoran dan warung-warung, tempat pameran, teater, dan sebagainya.

Proyek Miniatur Indonesia Indah berakhir ketika hasilnya berupa sebuah Taman Mini Indonesia Indah diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Dalam pidato acara peresmian, Ibu Tien mengemukakan, “Ciri utama taman ini adalah penampilan Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil.”

Ibu Tien juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang tidak setuju pembangunan proyek ini. Karena, “Ketidaksetujuan mereka itu sebenarnya ingin mengingatkan kami agar kami tidak berbuat salah, dan dengan begitu mendorong kami bekerja lebih hati-hati.”

Ia memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Tanpa pengertian itu,” katanya, “taman ini tidak mungkin terselesaikan. Pembangunan taman ini hanya mungkin terselesaikan dengan adanya gotong royong masyarakat dan akan kami persembahkan kepada masyarakat.” Ia mengatakan, sumbangannya adalah sekadar melontarkan gagasan mengenai perlunya sebuah tempat yang bisa menampung berbagai keunggulan bangsa, sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh seluruh komponen bangsa.

Taman mini yang telah diresmikan itu dianggapnya baru pada tahap permulaan. “Taman yang kita saksikan sekarang ini memang belum selesai. Nanti, Insya Allah masih perlu dikembangkan dan diperluas lagi sehingga pengunjung akan mendapat gambaran yang utuh mengenai Indonesia.

Presiden Soeharto dalam pidato peresmiannya mengatakan berdirinya taman itu berkat hasil gotong-royong seluruh rakyat Indonesia. “Tanpa keragu-raguan sedikit pun saya mengatakan bahwa taman ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia.”

Pada tahun 1984, di taman itu telah berdiri sebuah teater film termegah yang lain dari yang lain. Teater Film Keong Emas. Arsitekturnya menyerupai keong raksasa berwarna kuning keemasan. Interiornya nyaman dan membuat siapa saja merasa nikmat saat menonton film mengenai Indonesia yang Indah.

Pengakuan secara formal diberikan oleh Asosiasi Pariwisata Asia Pasifik (PATA) terhadap TMII yang menyerahkan PATA GOLD AWARD kepada Ibu Tien Soeharto oleh Presiden PATA yang datang langsung ke Indonesia pada tanggal 19 Juli 1987. Tidak semua objek wisata mendapat kesempatan untuk meraih penghargaan PATA. Pemberian penghargaan itu karena TMII tidak sekadar sebagai tempat hiburan dan rekreasi, melainkan juga TMII berhasil meningkatkan dan mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagai sarana pembinaan generasi muda untuk memahami kepribadian bangsa, dan teknologi modern yang dikembangkan TMII tetap berpijak pada kepribadian bangsa.

Dua pekan sebelumnya, Presiden Soeharto meresmikan Museum Keprajuritan di dalam komplek TMII. Dalam museum ini digelar episode sejarah yang diwujudkan dalam bentuk diorama, fragmen, patung dan relief, benda antik serta tokoh-tokoh pahlawan Indonesia dari abad ke-7 sampai 19. Ibu Tien memiliki pandangan mengenai museum sebagai bukan sekadar tempat kumpulan benda-benda mati. “Yang kita lihat sebenarnya adalah penampilan kembali kisah-kisah yang panjang dan dalam dari sejarah, pikiran dan cita-cita, pesan-pesan dan karya besar, kejayaan dan kegembiraan masa lampau mungkin juga keruntuhan dan kepedihannya.

Jumlah pengunjung TMII terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1988 jumlah pengunjung mencapai 37 juta orang. Enam tahun kemudian telah membengkak menjadi 74 juta orang. Jumlah pengunjung pelajar dan mahasiswa terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan fasilitas TMII pun terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan zaman.

Perpustakaan Nasional
Keberadaan gedung Perpustakaan Nasional yang megah di Jalan Salemba Jakarta sekarang ini tidak terlepas dari perhatian Ibu Tien akan pentingnya pengelolaan buku pustaka. Keberadaan perpustakan nasional itu sendiri memiliki riwayat yang panjang.

Pada tanggal 24 April 1778 di Batavia berdiri lembaga ilmiah bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Lembaga ini mengoleksi buku dari beberapa pejabat yang bermurah hati. Pada akhir abad ke-19, perpustakan ini menerima terbitan ilmiah dari berbagai sumber di bebrapa negara. Tahun 1913 Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan setiap penerbit untuk mengirimkan barang cetakannya kepada perpustakaan itu. Maka, jadilah Bataviaasch Genootschap sebagai perpustakaan terbesar di Asia karena banyaknya koleksi buku yang dimiliki.

Pada Perang Dunia II, sumbangan buku dri penerbit otomatis berhenti. Selama Pemerintahan Militer Jepang, lembaga ini sama sekali tidak berfungsi. Namun, koleksi buku yang amat berharga sama sekali tidak diusik oleh balatentara Jepang, Sehingga seluruh buku koleksi yang ada selamat melewati masa genting.

Setelah Indonesia merdeka, perpustakaan itu masih berada di tangan swasta dan dikelola oleh pustakawan Belanda. Tahun 1950, perpustakaan itu berganti menjadi “Lembaga Kebudayaan Indonesia” dengan status tetap swasta namun dipimpin oleh orang Indonesia. Namun, beratnya pengelolaan perpustakaan dan minimnya anggaran, pada tahun 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menghibahkan seluruh kekayaannya kepada pemerintah Indonesia. Meskipun demikian nasibnya tetap saja suram dan perpustakaan yang pernah menjadi terbesar di Asia itu turun derajatnya menjadi bagian dari museum pusat.

Pada masa Orde Baru, perhatian terhadap perpustakaan mulai pulih. Namun, itu bukan masalah mudah mengingat lokasi perpustakaan menyebar di beberapa tempat. Adalah Mastini Hardjoprakoso yang pada waktu itu menjabat kepala perpustakaan museum pusat memiliki ide cemerlang mengangkat citra perpustakaan. Ia merancang pameran surat-surat kabar. Berbagai berita yang pernah diterbitkan zaman Gubernur Jenderal Daendels (1810), Raffles (1812), Perang Diponegoro (1825), berdirinya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, sampai media masaa yang terbit waktu penjajahan Jepang hingga proklamasi dipamerkan.

Sayang, pejabat dari P dan K tidak muncul. Pejabat dari Pusat Lembaga Perpustakaan juga tidak ada yang datang. Yang memenuhi undangan malahan dari Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri, dan para wartawan. Para wartawan inilah yang menulis laporan tentang pameran itu.

Ulasan dan komentar wartawan itu rupanya menarik perhatian Ibu Tien. Ibu Tien pun merencanakan melihat pameran. Ibu Tien menunjukan minat yang besar terhadap keberadaan perpustakaan yang merupakan dokumentasi sangat berharga dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun, ia juga menjumpai hal yang mengenaskan karena melihat gudang tua yang lembab dan basah di mana tersimpan berbagai macam terbitan dan dokumen yang sudah sangat lama.

Ia menyadari pentingnya perawatan dokumen. “Dokumen-dokumen itu antara lain harus tersimpan dengan baik dan teliti dalam Perpustakaan Nasional. Sekali dokumen itu rusak atau hilang, maka kita kehilangan sumber yang tidak ternilai harganya dan barangkali tidak pernah tergantikan untuk selama-lamanya. Sejak itu tergerak hati saya untuk membangun gedung Perpustakaan Nasional yang memenuhi syarat dan mampu menampung kebutuhan ke masa depan yang jauh,” katanya.

Keinginan Ibu Tien mendapat sambutan positif dari Pak Harto. Gagasan untuk membangun Perpustakaan Nasional pun mendapat dukungan dari pengurus dan badan pendiri Yayasan Harapan Kita.

Pada tanggal 8 Desember 1985 pembangunan gedung Perpustakaan Nasional dimulai. Gedung itu dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama selesai Desember 1986 dan tahap kedua selesai Oktober 1988. Kini bangsa Indonesia bisa tersenyum telah memiliki gedung perpustakaan nasional yang pantas dibanggakan.

Rumah Sakit
Perhatian Ibu Tien terhadap masalah kesehatan cukup besar. Tingginya angka kelahiran dan juga tingkat kematian ibu-anak pada saat persalinan membuatnya berpikir untuk membangun rumah sakit khusus. Di samping itu, kelahiran anak merupakan harapan baru bagi Indonesia masa depan yang lebih maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Pada tahun 1974 dimulailah pembangunan Rumah Sakit Anak dan Bersalin yang terletak di Jalan S. Parma Jakarta. Peresmian RSAB dilaksanakan pada hari Ibu 1979.

Sementara itu, tingginya penderita jantung di Indonesia dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai membuatnya berpikir untuk membangun rumah sakit khusus melayani penderita jantung. Sebab, banyak orang Indonesia yang menderita penyakit jantung terpaksa harus berobat ke luar negeri karena tidak tersedia perawatannya di sini.

Enam tahun setelah peresmian RSAB, di lokas yang sama diresmikan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Meskipun memakai nama Harapan Kita, juga Taman Mini Indonesia Indah dan Perpuskaan Nasional, seluruh pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Tidak dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.

Inilah sumbangan Ibu negara bagi bangsa Indonesia yang akan dikenang selalu oleh masyarakat Indonesia.

HM Soeharto (1)

2010-04-12T13:56:00.003+07:00

Dikhianati Pembantu Dekatnya

Haji Muhammad Soeharto, dipanggil akrab Pak Harto, adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia, selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya (senang atau tidak). Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan). Bahkan sempat mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan (1985). Maka, saat itu pantas saja ia pun dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

Namun, akhirnya ia harus meletakkan jabatan secara tragis, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa (1998), melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Saat ia baru meletakkan jabatan, ada rumor yang berkembang. Seandainya Pak Harto mendengar hati nurani isteri yang dicintainya, Ibu Tien Soeharto, yang konon, sudah menyarankannya berhenti sepuluh tahun sebelumnya, pasti kepemimpinnya tidak berakhir dengan berbagai hujatan yang memojokkannya seolah-olah ia tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Ia memang seperti kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto meninggal dunia(Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Banyak pria (pemimpin) yang justru ‘kuat’ didukung keberadaan isterinya. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktunya dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi beberapa pembantunya memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bertahan sebagai presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu.

Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden 1998-2003. Tapi, justeru pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkannya menjadi presiden?

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar/Beringin (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha menyampaikan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.

Saat itu mereka melaporkan bahwa “ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. "Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003," tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bhakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan industri. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarga. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

"Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap 'tinggi glanggang colong playu.' Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa," tegas Harmoko.

Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT Nonblok. Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Fangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri lainnya yang sebagian diantaranya kemudian mengkhianatinya.

Sementara, sepeninggal Soeharto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro demikrasi ‘hilang’ entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari kesatuannya memembawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Mahasiswa makin ‘marah’. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta justeru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!”

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambinghitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, memilih tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual dari Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tapi Soeharto tetap pulang, tanpa terjadi penghadangan seperti diperkirakan sebelumnya. Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, ia menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Ia menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.

Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR. Demonstrasi mahasiswa pun akhirnya terpusat ke gedung MPR/DPR. Mereka menduduki gedung legislatif itu.

Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.

Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang dibesarkannya.

Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden B.J. Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu. Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok hari, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.

Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang itu, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahukan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat.

Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.“

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah Pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden.

Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”

“Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.“

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: “Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun.“ Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didonimasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.

Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.

Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justeru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Satu di antaranya adalah Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara. Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25).” ► ti/crs, dari beragai sumber.

Perwira Handal Ahli Strategi

2010-04-12T13:41:00.001+07:00

HM Soeharto

Perwira Handal Ahli Strategi

Mantan Presiden Soeharto sudah melewati usia 85 tahun. Senyumnya masih mengembang pada wajahnya yang mulai tampak keriput. Kejaksaan Agung sudah menghentikan penuntutan atas perkaranya. Pak Harto termasuk di antara tokoh pejuang TNI yang menerima anugerah Bintang Sakti Maha Wira Ibu Pertiwi.

Muncul di depan publik pada acara akad nikah cucunya—Dany
Rukmana dan artis Lulu Tobing—akhir bulan lalu, Pak Harto
yang pernah memerintah negeri ini 32 tahun, tampak segar
dan sehat. Namun sang jenderal besar yang murah senyum ini tak lagi mampu berkomunikasi dengan baik lantaran kerusakan jaringan syaraf otak akibat stroke yang dideritanya sejak lima tahun lalu. Hari itu, Pak Harto mengenakan pakaian adat Jawa, bertindak sebagai saksi pernikahan putra pasangan Hj. Siti Hardiyanti dan H. Indra Rukamana.

Jenderal Besar TNI Soeharto, berada di urutan kedua setelah mendiang Panglima Besar Soedirman dalam urutan 61 penerima anugerah Bintang Sakti Maha Wira Ibu Pertiwi. Pilihan itu jatuh ke Pak Harto karena dinilai sebagai Perwira Handal Ahli Strategi. Penerima anugerah Bintang Sakti lainnya, termasuk Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution (alm), Laksamana Muda (Anumerta) Josaphat Sudarso, Laksamana TNI (Laut) R. Subiyakto dan Laksamana TNI (Udara) Suryadi Suryadarma. Pada peringatan ulang tahun TNI ke 61, tanggal 5 Oktober 2006, TNI menerbitkan buku Bintang Sakti Mahawira Ibu Pertiwi yang memuat 61 penerima anugerah tersebut, dan riwayat singkat kejuangan mereka.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dalam kata sambutannya, menilai penulisan buku tersebut sebagai refleksi historis pengabdian para pejuang agar dapat dijadikan referensi otentik dan sumber inspirasi bagi generasi penerus TNI. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran tentang dinamika kiprah pengabdian para pejuang bangsa, khususnya para penerima Bintang Sakti yang berperan dalam perjuangan membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Menurut Panglima TNI, dengan memahami sejarah perjuangan para penerima Bintang Sakti, generasi penerus bangsa diharapkan mampu memetik hikmah nilai-nilai kepejuangan dan ketokohan para pendahulu TNI. Mereka yang bertugas di daerah operasi, tulis Djoko, telah menunjukkan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, kerelaan berkorban dan pengabdian tulus ikhlas yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih.

“Dalam situasi keterbatasan yang dimiliki TNI pada saat itu, para tokoh pejuang TNI telah menanamkan dasar-dasar yang kuat dalam membentuk jati diri TNI. Nilai-nilai semangat pengabdian dan profesionalitas yang perlu diwariskan bagi generasi penerus untuk diaktualisasikan dalam pengabdian sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi,” tulis Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Bintang Sakti berupa piagam tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Para penerima anugerah Bintang Sakti, berdasarkan kriteria sebagai berikut; (1) Anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketebalan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam melaksanakan tugas militer disertai kesabaran serta keikhlasan mengorbankan jiwa di dalam maupun di luar pertempuran tanpa merugikan tugas pokok.

(2) Warga Negara Republik Indonesia, bukan anggota TNI, yang menjalankan tugas kemiliteran. (3) Bisa dianugerahkan secara anumerta kepada anggota TNI dan bukan anggota TNI yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung di dalam maupun di luar pertempuran. (4) Bintang Sakti dapat dianugerahkan untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya kepada anggota TNI dan WNI bukan anggota TNI, setiap kali dia memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Negara RI No 65 Tahun 1958. Ketentuan anugerah ulangan ini bahwa tindakan atau tugas yang diberikan anugerah tersebut tidak ada hubungannya, sangkut pautnya, ataupun merupakan kelanjutan dari tindakan-tindakan atau tugasnya untuk mana telah diberikan suatu anugerah.

Perwira Handal Ahli Strategi
Jenderal Besar Soeharto yang lahir di desa Kemusuk, 6 Juni 2001, menjabat Presiden Republik Indonesia kedua selama 32 tahun. Pembawaannya tenang, tutur katanya terukur dan selalu bertindak sesuai aturan, Pak Harto dijuluki the smiling general (jenderal yang murah senyum). Dia sosok pria Jawa yang kalem dan berpenampilan sederhana. Namun di balik itu semua, Pak Harto berhasil mengemban dengan baik berbagai pertempuran sengit dan tanggung jawab militer yang berat dan keras.

Rasa cinta dan ingin menyaksikan bagian lain dari tanah air adalah salah satu motivasi yang menggugah Soeharto untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit Koninklijk Nederlans Indische Leger (KNIL). Atas penampilan fisik yang sehat dan tegap yang disertai kecerdasan otak, Soeharto belia, sejak 1 Juni 1940 diterima sebagai siswa militer di Gombong, Jawa Tengah. Enam bulan setelah menjalani latihan dasar, dia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan mendapat pangkat Kopral di usia 19 tahun.

Pos penempatan pertama Kopral Soeharto adalah Batalyon XIII, Rampal Malang. Kemudian Soeharto masuk sekolah lanjutan Bintara, juga berada di Gombong. Karena sikap keprajuritan dan disiplinnya yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat dia mendapat kenaikan pangkat.

Pasukan Inggris mendarat di Jakarta, 29 September 1949, atau empat tahun setelah Indonesia merdeka, untuk mengemban amanah kapitulasi Jepang. Kemudian mendarat di Semarang, Surabaya dan Bandung. Pasukan Inggris di bawah komando Brigadier Jenderal Bethel bergerak dari Semarang menuju Ambarawa dan Magelang untuk menjem-put sekutunya, yaitu interniran Belanda.

Ternyata pasukan Inggris bersikap kurang ramah, memicu amarah rakyat dan berujung insiden bersenjata. Mereka menguasai obyek-obyek penting di Kota Magelang. Ketika pecah pertempuran Ambarawa, Letkol Soeharto memimpin Batalyon X. Bersama pasukan-pasukan lain, pasukan Soeharto bertempur melawan pasukan Sekutu di Ambarawa. Untuk merebut kembali obyek-obyek vital di dalam kota, pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) didatangkan dari Banyumas, Salatiga, Surakarta dan Yogyakarta. Pasukan Inggris di Magelang dan Ambarawa, terkepung.

Empat kompi pasukan Soeharto berhasil menduduki Banyubiru. Pasukan Sekutu dipukul mundur dari Ambarawa. Sejak peristiwa itu, Soeharto mulai dikenal sebagai perwira yang cakap di lapangan dan mendapat perhatian dari Panglima Besar Soedirman.

Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua, Februari 1949. Yogyakarta berhasil dikuasai. Letkol Soeharto dan pasukannya mengadakan konsolidasi di luar Yogya. Sepuluh hari setelah peristiwa tersebut, Soeharto dan pasukannya menyiapkan serangan balasan ke pos-pos pasukan Belanda di luar Yogya. Soeharto menyusun siasat secara seksama sebelum melakukan serangan umum ke Kota Yogya.

Menjelang fajar menyingsing 1 Maret 1949, pasukan Letkol Soeharto mulai bergerilya masuk kota Yogya. Serangan berjalan gencar dan lancar sehingga kota Yogya dapat diduduki selama enam jam. Kota Yogya berhasil direbut kembali, dan pasukan TNI merebut berton-ton amunisi dari pasukan Belanda. Namun ketika pasukan Belanda kembali dengan mesin perang dan amunisi lengkap, Letkol Soeharto segera memerintahkan pasukannya mundur kembali ke pangkalan masing-masing di luar kota Yogya.

Serangan umum tersebut, lebih dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, sebetulnya serangan yang bersifat politis untuk mendukung perjuangan diplomasi RI di PBB. Dan secara psikologis mengobarkan semangat juang rakyat untuk mendukung TNI; memulihkan, memupuk dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap TNI, karena TNI masih setia pada tugasnya menumpas musuh.

Peran penting lainnya yang pernah diemban Brigjen Soeharto ketika dia ditunjuk sebagai Panglima Mandala untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajah Belanda. Soeharto berhasil. Irian Barat kembali ke pangkauan Ibu Pertiwi, 1 Mei 1963.

Tugas fenomenal selanjutnya yang berhasil diemban oleh Jenderal Soeharto adalah menumpas Gerakan PKI 30 September 1965. Saat itu, Soeharto dihadapkan pada situasi genting. G.30.S/PKI, dinihari 1 Oktober, menculik enam perwira senior TNI-AD untuk melicinkan jalan kudeta mereka melawan pemerintahan Presiden Soekarno.

Kolonel Latief yang memimpin operasi penculikan, membuang jenazah enam jenderal dan seorang kapten ke sebuah sumur tua di tengah kebun karet terlantar Lubang Buaya, Jakarta Timur, di mana para sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani, Ormas underbow PKI, sedang melakukan latihan tempur. Sementara itu pimpinan kudeta, Letkol Untung, pagi hari 1 Oktober 1965, berhasil menguasai stasiun pusat RRI untuk mengumumkan pembentukan kekuasaan Dewan Revolusi Indonesia Pusat yang disertai Dewan-Dewan Revolusi Daerah.

Pangkostrad Mayjen Soeharto memimpin operasi penumpasan G.30.S/PKI. Para pemimpin G.30.S/PKI pun ditangkap. Situasi Jakarta dan seluruh tanah air berhasil dipulihkan. Tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengemban surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, dan memulihkan stabilitas keamanan nasional dan kondisi politik Indonesia. Bung Karno melantiknya sebagai Menteri Utama Bidang Hankam dalam kabinet 100 menteri (Ampera), Juli 1966. Para demonstran siswa dan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menuntut Bung Karno turun dan kabinet 100 menteri dibubarkan.

Di luar karir militernya, Soeharto dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI menggantikan Bung Karno, Maret 1967. Putra dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah ini, sejak itu menjadi pemimpin sipil sampai mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami banyak kemajuan. Pembangunan di berbagai bidang kehidupan mengalami kemajuan pesat sampai munculnya krisis moneter yang menimpa sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, Thailand dan Malaysia, pertengahan tahun 1997. Krisis moneter tersebut memicu lahirnya krisis politik dan keamanan yang berujung pada pengunduran diri Pak Harto.

Di bidang kemiliteran, sosok Soeharto telah memimpin berbagai pertempuran dengan penuh keberanian. Pengorbanan, kegigihan dan pengabdiannya kepada negara dan bangsa, menjadikannya salah satu putra terbaik bangsa yang layak mendapat anugerah kehormatan Jenderal Besar TNI dan Bintang Sakti.

Beberapa bulan lalu (11/5-2006), Andi Samsan Nganro, hakim tunggal pra-peradilan sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membatalkan SKP3 dari Kejaksaan, membuka kembali perkara Pak Harto. Namun sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung, perkara Pak Harto hanya bisa dibuka kembali bilamana jaksa mampu menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan.

Pihak Kejaksaan sendiri sudah memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara Pak Harto. Sedangkan tim dokter, baik pribadi maupun negara, sudah memberi rekomendasi medis bahwa kerusakan otak Pak Harto permanen, tidak bisa disembuhkan.

Menjalani hari-hari senjanya, Pak Harto lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, beribadah, berdoa, berzikir dan beramal untuk sesama manusia. ►mti/sh

Biografi Bung Karno

2010-04-12T13:17:00.004+07:00

Nama : Ir. Soekarno
Nama Panggilan : Bung Karno
Nama Kecil : Kusno.
Lahir : Blitar, Jatim, 6 Juni 1901
Meninggal : Jakarta, 21 Juni 1970
Makam : Blitar, Jawa Timur
Gelar (Pahlawan) : Proklamator
Jabatan : Presiden RI Pertama (1945-1966)
Isteri dan Anak : Tiga isteri delapan anak
Isteri Fatmawati, anak: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh
Isteri Hartini, anak: Taufan dan Bayu
Isteri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto, anak: Kartika.

Ayah : Raden Soekemi Sosrodihardjo
Ibu : Ida Ayu Nyoman Rai
Pendidikan : HIS di Surabaya (indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam)
HBS (Hoogere Burger School) lulus tahun 1920
THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB) di Bandung lulus 25 Mei 1926

Ajaran: Marhaenisme
Kegiatan Politik: Mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927
Dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929
Bergabung memimpin Partindo (1931)
Dibuang ke Ende, Flores tahun 1933 dan Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.
Merumuskan Pancasila 1 Juni 1945
Bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945

Proklamator

2010-04-12T13:12:00.005+07:00

Bung Karno Putra Sang Fajar

“Aku adalah putra seorang ibu Bali dari kasta Brahmana. Ibuku, Idaju, berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir Singaraja adalah paman ibuku. Bapakku dari Jawa. Nama lengkapnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Raden adalah gelar bangsawan yang berarti, Tuan. Bapak adalah keturunan Sultan Kediri...

Apakah itu kebetulan atau suatu pertanda bahwa aku dilahirkan dalam kelas yang memerintah, akan tetapi apa pun kelahiranku atau suratan takdir, pengabdian bagi kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan tiba-tiba. Akulah ahli-warisnya.” Ir. Soekarno menuturkan kepada penulis otobiografinya, Cindy Adam.

Putra sang fajar yang lahir di Blitar, 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai, diberi nama kecil, Koesno. Ir. Soekarno, 44 tahun kemudian, menguak fajar kemerdekaan Indonesia setelah lebih dari tiga setengah abad ditindas oleh penjajah-penjajah asing.

Soekarno hidup jauh dari orang tuanya di Blitar sejak duduk di bangku sekolah rakyat, indekos di Surabaya sampai tamat HBS (Hoogere Burger School). Ia tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Jiwa nasionalismenya membara lantaran sering menguping diskusi-diskusi politik di rumah induk semangnya yang kemudian menjadi ayah mertuanya dengan menikahi Siti Oetari (1921).

Pembangunan di Era Bung Karno

2010-04-12T13:12:00.002+07:00

Gelora Politik Revolusioner

Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) diwarnai semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Pemerintahan parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pemerintahan Sjahrir dilanjutkan oleh PM Muhammad Hatta yang merangkap Wakil Presiden.

Kepemimpinan Bung Karno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian terbengkalai lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.

Ironisnya, meskipun menerima sistem parlementer, Bung Karno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.

Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.

Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung Karno membubarkan kedua partai tersebut.

Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM.

Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-965, Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.

Menyadari kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI. (Selengkapnya baca: Pak Harto Terkait G-30-S/PKI?)

Bung Karno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Kemudian Pak Harto diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.

Sementara pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan. Kalaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan APBN. Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang Jepang.

Dari dana pampasan perang itu, Bung Karno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali.

Juga memulai membangun Gedung MPR/DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian dirampungkan dalam era pemerintahan Pak Harto. Emas murni di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram, kemudian disempurnakan pada era pemerintahan Orde Baru. ► e-ti/crs-sh, dari berbagai sumber

Proklamator Soekarno (04)

2010-04-12T13:10:00.001+07:00

105 Tahun Bung Karno

Oleh Tjipta Lesmana: Bertepatan dengan 105 tahun kelahirannya hari ini dan 35 tahun kematiannya sebentar lagi, apa kira-kira reaksi Ir Soekarno, salah satu Proklamator Republik Indonesia jika ia diberikan kesempatan untuk "bangkit kembali dari kuburnya" dan melihat situasi bangsa dan negara?

Tidak salah lagi, air mata Soekarno akan mengucur tiada hentinya. Banyak sekali yang akan ditangisinya, tetapi yang utama adalah hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada saat ini.

Soekarno mewariskan bangsanya dengan berbagai ajaran yang digalinya sejak ia berjuang pada usia muda. Namun, jika kita teliti secara saksama, ajaran pokok yang selalu didengung-dengungkan hingga menjelang wafatnya adalah persatuan bangsa.

Tatkala memberikan sambutannya pada sidang kabinet 15 Januari 1966 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno bercerita, "Aku ini dari kecil mula...yang menjadi gandrung saya bahkan yang saya derita untuknya, yang saya dimasukkan dalam penjara untuknya, yang saya dibuang di dalam pembuangan untuknya, bahkan pernah yang saya hampir-hampir saja didrel mati di Brastagi...untuk bangsa, Tanah Air, kemerdekaan dan negara.... Bangsa harus menjadi bangsa yang kuat dan besar. Oleh karena itulah belakangan ini selalu saya menangis, bahkan donder-donder, marah-marah. He, bangsa Indonesia, jangan gontok-gontokan!"

Persatuan Indonesia. Itulah cita-cita paling mendasar yang diperjuangkan oleh Soekarno. Ketika Pancasila masih dalam tahap draf, persatuan Indonesia dijadikan sila pertama. Tanpa persatuan, kata Soekarno, suatu bangsa mustahil bisa maju membangun dirinya. Ia kerap menyitir ucapan Arnold Toynbee bahwa "A great civilization never goes down unless it destroy itself from within". Atau ucapan Abraham Lincoln yang tersohor itu, "A nation divided against itself, cannot stand". Mana ada bangsa yang bisa bertahan jika terpecah belah di dalamnya?

Disintegrasi total
Ketika kita mengenang 105 tahun (Soekarno lahir 6 Juni 1901) kelahiran Soekarno, Indonesia sesungguhnya sedang berjalan menuju kehancuran atau disintegrasi total. Faktor pokoknya karena bangsa ini hidup dalam situasi anomali atau valueless state. Di satu sisi kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai pandangan hidup, walau teoritis masih mengakuinya sebagai ideologi, di sisi lain nilai penggantinya belum diformalkan. Memang kita sedang bereksperimen dengan liberalisme (plus kapitalisme sebagai anak kandungnya), tetapi banyak elemen masyarakat yang menolak ideologi tersebut.

Soekarno pasti tahu bahwa para penggantinya telah mengobrak-abrik semua jerih payah yang diperjuangkannya lebih dari setengah abad. Ketika ia "memberikan" Supersemar kepada Jenderal Soeharto, diktum pertamanya antara lain berbunyi "melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi". Namun, Soeharto dengan bantuan para pemikir dari "Mafia Berkeley", segera meninggalkan ajaran Trisakti Soekarno dengan merangkul liberalisme dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, semakin lama membangun dirinya, bangsa kita semakin bergantung pada utang luar negeri, suatu realita yang nyata-nyata mencederai "sakti" kedua dari Trisakti.

Setelah Soeharto jatuh, Habibie naik panggung. Di mata Soeharto, Habibie pun seorang pengkhianat. Semua orang tahu kalau Habibie anak didik Soeharto. Namun, Soeharto kabarnya menangis karena menilai Habibie menghancurkan apa yang sudah dibangunnya selama 30 tahun lebih. Dosa paling besar Habibie di mata Soeharto ialah menjalankan konsep otonomi daerah yang kebablasan. Menurut teori negara, dalam suatu unitary state (negara kesatuan), kekuasaan atau kewenangan kepada daerah sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.

Ketika daerah tingkat II diberikan otonomi seperti diatur dalam UU Otonomi Daerah yang dibuat pada rezim Habibie, kendali pusat terhadap daerah pun lemah. Akibatnya, daerah kemudian menjadi "raja-raja" yang setiap saat dapat menyepelekan perintah pusat. Nasionalisme kini berganti menjadi regionalisme. Peraturan daerah (perda) kadang lebih berkuasa daripada undang-undang sekalipun. Kini tidak kurang 20 daerah, baik tingkat I maupun II, yang sudah mengeluarkan perda yang bernapaskan asas lain dari Pancasila. Toh, pusat mendiamkan saja.

Pada era Habibie itu juga, persatuan Indonesia mulai digerogoti. Sejumlah elemen radikal yang sebelumnya diburu oleh Soeharto diberikan kebebasan untuk kembali ke Indonesia. Satu per satu organisasi kemasyarakatan berasaskan ajaran radikal berdiri. Teror bom mulai bermunculan di mana-mana.

Quasi negara federal
Liberalisme seolah mencapai puncaknya pada era Gus Dur. Nama Irian Jaya diganti menjadi Papua. Gus Dur pun sempat menyatakan persetujuannya atas referendum di Aceh. Istilah "rakyat Aceh", "rakyat Riau", "rakyat Kalimantan Timur", dan "rakyat Madura" dipakai bebas tanpa menyadari implikasinya terhadap pelaksanaan sila ke-2 Pancasila.

Ironisnya, Megawati Soekanoputri pun sebenarnya telah mengkhianati bapaknya sendiri. Dosa paling besar Ibu Mega, dari perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno, adalah sikapnya yang mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hasil empat kali amandemen UUD 1945 adalah puncak kemenangan dari unsur-unsur kekuatan, baik lokal maupun global, yang memang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Di bawah naungan "UUD 2002", Indonesia sesungguhnya bukan lagi negara kesatuan, tetapi quasi negara federal. Di bawah pemerintahan Megawati juga, proses privatisasi digenjot habis-habisan. Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui, sebagian besar perusahaan unggulan kita, baik swasta mupun BUMN, kini sudah dikuasai asing. Lagi-lagi suatu pengingkaran telanjang terhadap "sakti" kedua dari ajaran Trisakti Bung Karno.

Proses disintegrasi seolah mencapai momentum emas pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak anarkis dan menginjak-injak hukum yang kerap dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dibiarkan saja. Penegakan hukum kian lemah. Tancapan pengaruh asing di bidang ekonomi, antara lain dimanifestasikan dalam kasus Blok Cepu dan pencemaran lingkungan oleh Newmont, semakin kokoh. Kedaulatan kita sebagai bangsa juga merosot. Kita sungguh tidak mengerti mengapa bantuan kemanusiaan Amerika untuk korban gempa Yogya harus dikawal oleh puluhan serdadu marinir berseragam yang bersenjata lengkap layaknya mau bertempur.

Ya, Soekarno pada usianya yang 105 tahun sedang menangis dari liang kuburnya karena melihat ajaran-ajarannya diinjak-injak oleh para penerusnya! (Kompas, 6 Juni 2006, Tjipta Lesmana, Anggota Komisi Konstitusi dan Mantan Dosen Pancasila di Berbagai Universitas)

Proklamator Soekarno (03)

2010-04-12T13:09:00.002+07:00

Soekarno Menggugat

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.

Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.

"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena…. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno. (*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI)

Proklamator Soekarno (02)

2010-04-12T13:07:00.001+07:00

Bung Karno sebagai Guru Bangsa

Di antara banyak predikat yang telah diberikan kepada Bung Karno, patutlah kiranya pada peringatan ulang tahunnya yang ke-102 ini ia juga dikenang sebagai guru bangsa. Sebagai pencetus maupun komunikator, banyak pemikiran penting telah menjadi sumbangan pendidikan tak terhingga bagi negara-bangsa ini.

Layaknya seorang guru yang cakap, ia mampu menyampaikan gagasan-gagasan penting dengan lancar, penuh imajinasi, dan komunikatif. Di tangannya, topik-topik bahasan yang sebenarnya berat menjadi gampang dicerna, mudah dipahami masyarakat luas.

Ingat, misalnya, saat secara berkala pada tahun 1958-1959 ia memberikan rangkaian "kuliah" guna menjelaskan kembali sila demi sila dari Pancasila sebagai dasar negara, masing-masing satu sila setiap kesempatan "tatap muka." Pada 26 Mei 1958 ia memulai rangkaian itu dengan memberi kuliah tentang pengertian umum Pancasila. Setelah menyampaikan penjelasan tentang berbagai bentuk kapitalisme dan perlawanan terhadapnya, ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya merupakan pandangan hidup, melainkan juga alat pemersatu bangsa.

Kuliah pembukaan itu disusul kuliah-kuliah serupa lain yang biasanya diadakan di Istana Negara dan disiarkan langsung melalui radio ke seluruh penjuru Tanah Air. Berbeda dengan pidato-pidato Bung Karno di depan massa yang biasanya berapi-api membakar semangat rakyat, kuliah-kuliah ini berjalan lebih rileks dan komunikatif.

Dengan kuliah-kuliah itu tampaknya Bung Karno ingin sekaligus mengingatkan, Istana Negara bukan tempat sangar atau sakral yang hanya boleh dimasuki presiden dan pejabat maha penting negeri ini, tetapi Istana milik rakyat, tempat masyarakat belajar mengenai banyak hal, termasuk dasar negara. Ia ingin menjadikan Istana (dan mungkin Indonesia umumnya) sebagai "ruang kuliah" di mana terselenggara proses belajar-mengajar antara masyarakat dan pemimpinnya.

Teori dan praksis

Dari teori-teori filsafat dan politik serta acuan-acuan historis yang digunakan dalam mengurai sila-sila Pancasila, tampak pengetahuan Soekarno amat luas dan dalam. Dalam uraian-uraiannya, tidak jarang ia menyitir pikiran Renan, Confusius, Gandhi, atau Marx. Dengan begitu, ia seolah ingin menunjukkan dan memberi contoh, tiap warga negara perlu terus memperluas pengetahuannya. Meski ia sendiri sebenarnya dididik sebagai orang teknik, namun amat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, terutama filsafat, sejarah, politik, dan agama.

Dalam salah satu kuliahnya Bung Karno menyinggung kembali pertemuan dan dialognya dengan petani miskin Marhaen. Dialog sendiri sudah berlangsung jauh sebelumnya, tetapi ia masih mampu mengingat dan menggambarkan amat jelas. Ini menandakan, Soekarno menaruh perhatian pada perjumpaannya dengan wong cilik, rakyat jelata, dan ingin menjadikannya sebagai titik tolak perjuangan bersama guna membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Baginya retorika memperjuangkan rakyat yang tidak disertai perjumpaan-perjumpaan langsung dengan rakyat adalah omong kosong.

Dengan kata lain, sebagai guru bangsa ia tak suka hanya berkutat di dunia teori, tetapi juga menceburkan diri ke realitas kehidupan sehari-hari bangsanya. Bung Karno selalu berupaya keras mempertemukan "buku" dengan "bumi," menatapkan teori-teori sosial-politik dengan realitas keseharian manusia Indonesia yang sedang ia perjuangkan.

Bung Karno terus mempererat kaitan teori dan praksis, refleksi dan aksi. Mungkin inilah salah satu faktor yang membedakannya dari pemimpin lain, baik yang sezamannya maupun sesudahnya.

Perlu diingat, lepas dari apakah orang setuju atau tidak dengan uraian dan gagasannya, satu hal tak dapat diragukan tentang Soekarno: ia bukan seorang pejabat yang korup. Sulit dibayangkan, Soekarno suka menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan karena ingin mencuri uang rakyat atau menumpuk kekayaan untuk diri sendiri.

Perjuangan Soekarno adalah perjuangan tulus, yang disegani bahkan oleh orang-orang yang tak sepaham dengannya. Karena itu, tak mengherankan betapapun ruwetnya ekonomi Indonesia di bawah pemerintahaannya, tak terlihat kecenderungan pejabat-pejabat pemerintah di zaman itu yang tanpa malu korupsi atau berkongkalikong menjual sumber-sumber alam milik rakyat.

Absennya guru-guru lain

Bagaimanapun juga, sebagai seorang manusia Bung Karno bukan tanpa kelemahan. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, misalnya, ia tampak "menikmati" posisinya sehingga ada kesan ia tak lagi menempatkan diri sebagai seorang pelayan publik dalam tata masyarakat demokratis. Sebagai presiden seharusnya ia menyadari kedudukannya sebagai seseorang yang menjabat sejauh rakyat memberi mandat padanya, itu pun disertai batasan masa jabatan tertentu.

Rupanya Bung Karno tidak terlalu menghiraukan hal itu. Karenanya ketika tahun 1963 diangkat sebagai presiden seumur hidup, ia tidak menolak.

Sebagai seorang guru yang memandang negerinya sebagai sebuah "ruang kuliah" raksasa dan rekan-rekan sebangsanya sebagai "murid-murid" yang patuh, terkesan Bung Karno tak memerlukan adanya "guru-guru" lain. Ia tak keberatan akan keberadaan mereka, tetapi-sadar atau tidak-"gaya mengajar"-nya mendorong tokoh-tokoh lain yang potensial untuk juga menjadi guru bangsa terpaksa menyingkir atau tersingkir.

Kita belum lupa ketika pada 1 Desember 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kita juga masih ingat bagaimana orang-orang dekat Bung Karno-seperti Sjahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, Moh Natsir, dan lainnya-satu per satu menjauh darinya.

Pada pertengahan 1950-an rupanya perhatian Bung Karno yang begitu besar kepada posisinya sendiri membuatnya kurang menyadari bahwa dampak Perang Dingin telah kian jauh merasuki Indonesia. Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955 dan pemilu daerah tahun 1957, misalnya, telah benar-benar mempengaruhi perhatian dan kebijakan para pelaku utama Perang Dingin terhadap Indonesia.

Di satu pihak, Cina dan Uni Soviet menyambut kemenangan itu dengan gembira karena menandakan kian meluasnya komunisme di Indonesia. Di lain pihak, bagi AS dan sekutunya, kemenangan itu meningkatkan ketakutan mereka bahwa Indonesia akan "lepas" dari lingkaran pengaruh Barat. Dalam pola pikiran teori domino, lepasnya Indonesia akan berarti terancamnya kepentingan-kepentingan Barat di Asia Tenggara.

Sedikit demi sedikit panggung ketegangan pun dibangun. Tahun 1965-1966 panggung itu dijadikan arena pertarungan berdarah antara PKI dan unsur-unsur bersenjata yang didukung Barat. Bung Karno sadar, tetapi terlambat. Dengan gemetar ia terpaksa menyaksikan ratusan ribu rakyat yang ia cintai dibantai secara terencana dan brutal.

Sedikit demi sedikit ia dijepit. Akhirnya guru bangsa yang besar ini disingkirkan dari panggung kekuasaan. Ia pun wafat sebagai seorang tahanan politik yang miskin, di negeri yang kemerdekaannya dengan gigih ia perjuangkan.

Akhir hidup Bung Karno memang memilukan. Tetapi ajaran-ajarannya sebagai guru bangsa tetap relevan dan penting untuk negara-bangsa ini. Orang dapat belajar tidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari tindakan, berikut keunggulan dan kelemahannya. Kita berharap kaum muda negeri ini tak jemu untuk terus belajar dari sejarah, termasuk dari Bung Karno sebagai guru bangsa. (*Dr Baskara T Wardaya SJ Mengajar di Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta).

Proklamator Soekarno (01)

2010-04-12T13:05:00.001+07:00

Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.” Persetan dengan bantuanmu.

Ia mengajak negara-nega-ra sedang berkembang (baru merdeka) bersatu. Pemimpin Besar Revolusi ini juga berhasil mengge-lorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Tokoh pencinta seni ini memiliki slogan yang kuat menggantungkan cita-cita setinggi bintang untuk membawa rakyatnya menuju kehidupan sejahtera, adil makmur. Ideologi pembangunan yang dianut pria yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa (Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, suku Jawa dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, suku Bali), ini bila dilihat dari buku Pioneers in Development, kira-kira condong menganut ideologi pembangunan yang dilahirkan kaum ekonom yang tak mengenal kamus bahwa membangun suatu negeri harus mengemis kepada Barat. Tapi bagi mereka, haram hukumnya meminta-minta bantuan asing. Bersentuhan dengan negara Barat yang kaya, apalagi sampai meminta bantuan, justru mencelakakan si melarat (negara miskin).

Bagi Bung Karno, yang ketika kecil bernama Kusno, ini tampaknya tak ada kisah manis bagi negara-negara miskin yang membangun dengan modal dan bantuan asing. Semua tetek bengek manajemen pembangunan yang diperbantukan dan arus teknologi modern yang dialihkan — agar si miskin jadi kaya dan mengejar Barat — hanyalah alat pengisap kekayaan si miskin yang membuatnya makin terbelakang.

Itulah Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep “berdiri di atas kaki sendiri” memang belum sampai ke tujuan tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (noekolonialisme).

Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjut di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembleng jiwa nasio-nalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan me-lanjutkan ke THS (Technische Hooge-school atau Sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926.

Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, si penjajah, menjebloskannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul ‘Indonesia Menggugat’, dengan gagah berani ia menelanjangi kebobrokan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas (1931), Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik sangat hebat. Ia pun tak mau membubarkan PKI yang dituduh oleh mahasiswa dan TNI sebagai dalang kekejaman pembunuh para jenderal itu. Suasana politik makin kacau. Sehingga pada 11 Maret 1966 ia mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Supersemar. Tapi, inilah awal kejatuh-annya. Sebab Soeharto menggunakan Supersemar itu membubarkan PKI dan merebut simpati para politisi dan mahasiswa serta ‘merebut’ kekuasaan. MPR mengukuhkan Supersemar itu dan menolak pertanggungjawaban Soekarno serta mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Kemudian Bung Karno ‘dipenjarakan’ di Wisma Yaso, Jakarta. Kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi ini meninggalkan 8 orang anak. Dari Fatmawati mendapatkan lima anak yaitu Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Dari Hartini mendapat dua anak yaitu Taufan dan Bayu. Sedangkan dari Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mendapatkan seorang putri yaitu Kartika.

Orator Ulung
Presiden pertama RI itu pun dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialis-me dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa, kekuatan rakyat.

“Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat,” kata Bung Karno, dalam karyanya ‘Menggali Api Pancasila’. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar.

Gejala berbahasa Bung Karno merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Kemahirannya menggunakan bahasa dengan segala macam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya. Hal ini tercermin dalam autobiografi, karangan-karangan dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya.

Ia adalah seorang cen-dekiawan yang meninggal-kan ratusan karya tulis dan beberapa naskah dra-ma yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbit-kan dengan judul “Diba-wah Bendera Revolusi”, dua jilid. Jilid pertama boleh dikatakan paling menarik dan paling penting karena mewakili diri Soekarno sebagai Soekarno.

Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut tulisan pertama yang bermula dari tahun 1926, dengan judul “Nasionalis-me, Islamisme, dan Marxisme” adalah paling menarik dan mungkin paling penting sebagai titik-tolak dalam upaya memahami Soekarno dalam gelora masa mudanya, seorang pemuda berumur 26 tahun.

Di tengah kebesarannya, sang orator ulung dan penulis piawai, ini selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup.

Di akhir masa kekuasaannya, ia sering merasa kesepian. Dalam autobio-grafinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat itu, bercerita. “Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, ‘Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah.”

Dalam bagian lain disebutkan, “Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu.”

Anti Imperialisme
Pada 17 Mei 1956. Bung Karno mendapat kehormatan menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat. Sebagaimana dilaporkan New York Times (halaman pertama) pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih ia menyerang kolonialisme.

“Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?” pekik Soekarno ketika itu.

Hebatnya, meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS).

Pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno yang sejak masa mudanya antikolonialisme. Terutama pada periode 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas dikedepankannya.

Sangat jelas dan tegas ingatan kolektif dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. Namun, kata dan fakta adalah dua hal yang berbeda, dan tak jarang saling bertolak belakang.

Soekarno dan para penggagas nasionalisme lainnya dipaksa bergulat di antara “kata” dan “fakta” politik yang dicoba dirajut namun ternyata tidak mudah, dan tak jarang menemui jalan buntu.

Soekarno yang rajin berkata-kata, antara lain mengenai gagasan besarnya menyatukan kaum nasionalis, agama dan komunis (1926) menemukan kenyataan yang sama sekali bertolak belakang, ketika ia mencobanya menjadi fakta. Begitu pula gagasan besarnya yang lain: marhaenisme, atau nasionalisme marhaenistis, yang matang dikonsepsikan pada tahun 1932. Bahkan, gagasannya mengenai Pancasila.

Tokoh Kontroversial
Sebagai sosok yang memiliki prinsip tegas, Bung Karno kerap dianggap sebagai tokoh kontroversial. Maka tak heran jika dia memiliki lawan maupun kawan yang berani secara terang-terangan mengritik maupun membela pandangannya. Di mata lawan-lawan politiknya di Tanah Air, ia dianggap mewakili sosok politisi kaum abangan yang “kurang islami”. Mereka bahkan menggolongkannya sebagai gembong kelompok “nasionalis sekuler”.

Akan tetapi, di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari Cairo, penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu sebagai, “lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman).

Tatkala memuncak ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab soal status Palestina ketika itu, pers sensasional Arab menyambut Bung Karno, “Juara untuk kepentingan-kepentingan Arab telah tiba”. Begitu pula, Tahta Suci Vatikan memberikan tiga gelar penghargaan kepada presiden dari Republik yang mayoritas Muslim itu.

Memang, pembelaan Bung Karno terhadap kaum tertindas tidak hanya untuk negerinya namun juga negeri lain. Itulah sebabnya, mengapa ia dipuja habis oleh bangsa Arab yang tengah menghadapi serangan Israel kala itu. Bung Karno dianggap sebagai pemimpin kaum Muslim. Padahal, di dalam negeri sendiri ia kerap dipandang lebih sebagai kaum abangan daripada kaum santri.

Sebenarnya, seberapa religiuskah Bung Karno? Bukankah ia juga dalam konsepsi Pancasila merumuskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan mengakui lima agama. Bagaimana mungkin merangkum visi lima agama itu dalam satu kalimat yang mendasar itu kalau si pembuat kalimat tidak memahami konteks kehidupan beragama di Indonesia secara benar?

Dalam hal ini elok dikutip pendapat Clifford Geertz Islam Observed (1982): “Gaya religius Soekarno adalah gaya Soekarno sendiri.” Betapa tidak? Kepada Louise Fischer, Bung Karno pernah mengaku bahwa ia sekaligus Muslim, Kristen, dan Hindu. Di mata pengamat seperti Geertz, pengakuan semacam itu dianggap sebagai “bergaya ekspansif seolah-olah hendak merangkul seluruh dunia”. Sebaliknya, ungkapan semacam itu-pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982)- “hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa”. Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru “merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah”.

Sistem Politik
Soekarno memiliki pandangan mengenai sistem politik yang didukungnya adalah yang paling “cocok” dengan “kepribadian” dan “budaya” khas bangsa Indonesia yang konon mementingkan kerja sama, gotong-royong, dan keselarasan. Dalam retorika, ia mengecam “individualisme” yang katanya lahir dari liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan oleh pertarungan antarpartai.

Lalu ia mencetuskan Demokrasi Terpimpin. Dalam berpolitik Soekarno mementingkan politik mobilisasi massa, ia bersimpati pada gerakan-gerakan anti-imperialisme, dan mungkin sebagai salah satu konsekuensinya, penerimaannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor politik yang sah, pendukung konsepsi demokrasi terpimpin. Jadi ia mencanangkan sistem politik yang berwatak anti-liberal dan curiga pada pluralisme politik. Ia mementingkan “persatuan” demi “revolusi”.

Pada tahun 1950-an, Indonesia memang ditandai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh sistem demokrasi parlementer. Sistem ini bersifat sangat liberal, dan didominasi oleh partai-partai politik yang menguasai parlemen. Pemilu 1955-yang dimenangkan empat kekuatan besar, Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU) serta PKI- hingga kini masih dianggap sebagai pemilu paling bebas dan bersih yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah Indonesia. Namun, di sisi lain dari sistem parlemen yang dikuasai partai itu adalah sering jatuh bangunnya kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa integritas nasional terus-menerus diancam oleh berbagai gerakan separatis, yakni DI/TI, PRRI/Permesta, dan sebagainya.

Kenyataan ini membuat Soekarno makin curiga pada partai politik karena dia menganggap Masyumi, dan juga PSI, terlibat dalam beberapa pemberontakan daerah.
Kemudian, Soekarno mendekritkan kembalinya Indonesia pada UUD 1945 karena kegagalan Konstituante untuk memutuskan UUD baru untuk Indonesia, akibat perdebatan berlarut-larut, terutama antara kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan Islam mengenai dasar negara. ► e-ti/crs, dari berbagai sumber

Sumber : tokohindonesia.com

Bung Karno sebagai Guru Bangsa

2010-04-12T13:02:00.002+07:00

Belasan LSM Tagih Janji PT Timas

2010-04-12T12:57:00.002+07:00

60 Karyawan Tak Terima Gaji

DURI-Sebanyak 12 LSM di Duri mempertanyakan itikad baik PT
Timas Suplindo–SLN yang telah merekrut 60 anggota LSM itu. Pasalnya, 60 anggota LSM yang sudah menandatangani kontrak kerja selama tiga
bulan itu, tidak dibayarkan hak-haknya. Pada bulan pertama gaji hanya dibayarkan kepada 3 ketua LSM, setelah itu tak ada pembayaran gaji sama sekali.
Kepada Riau Mandiri, Rabu (10/3), Bahari, juru bicara 12 LSM didampingi sejumlah ketua LSM lain, menjelaskan, mereka direkrut PT Timas atas kesepakatan tertanggal 18 Januari 2010 lalu. Dalam kesepakatan yang tandatangani branch manager PT Timas itu, ditegaskan bahwa PT Timas akan menerima 5 orang per LSM.
Kesepakatan ini kemudian dibuktikan dengan diterimanya perwakilan karyawan itu dan mereka pun sudah menandatangani kontrak kerja. Namun sayang, hingga saat ini pembayaran gaji belum mereka terima.
“Gaji Februari hanya diberikan kepada 3 ketua LSM, sementara gaji karyawan yang sudah menandatangi kontrak belum dibayarkan. Ini yang kami tuntut. Mereka (PT Timas-red) selalu menjadikan kami tameng, jika ada permasalahan, tapi hak kami tak dibayarkan,” jelas Bahari.
Tak kunjung dibayarkannya gaji itu, membuat puluhan anggota LSM berang. Mereka pun mempertanyakan masalah itu ke pihak managemen. Bukan gaji yang diterima, namun salah seorang ketua LSM malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan.
“Kami merasa sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang seperti ini. Sejak awal perusahaan terus meminta back up pada kami LSM dengan perjanjian yang jelas. Namun kemudian mereka ingkar janji,” ujarnya.
Karena tak melihat itikad baik PT Timas menyelesaikan persoalan ini, 12 Ketua LSM ini pun mendatangi UPTD Disnaker Mandau. Namun ternyata keberadaan PT Timas belum terpantau oleh pihak Disnaker disebabkan perusahaan itu belum melapor.
“Kami sudah dua kali memanggil perusahaan ini, namun tak kunjung hadir,” jelas Kepala UPTD Disnaker Mandau Ramlis.
HRD Coordinator PT Timas Cepie Feishal Luthfi, yang dihubungi via seluler menjelaskan, dalam kesepakatan kerja yang berlaku, karyawan digaji sejak mulai aktif bekerja. Namun itu hanya kontrak kerja sementara. Pihaknya mensinyalir ada kontrak yang tidak sah.
“Kami mempertanyakan dulu keberadaan LSM ini, bahkan beberapa kontrak dari mereka itu kami anggap tidak sah karena mereka meminta kepada kami dengan intimidasi dan memaksa, itupun di luar jatah yang ditentukan dan kualifikasi merekapun di luar yang kami harapkan," ujar Cepie.
Terkiat laporan keberadaan perusahaan itu ke UPTD Disnaker Mandau, Cepie menjelaskan, sesuai arahan Disnaker Propinsi, mereka hanya diarahkan untuk mengirimkan surat tembusan ke Disnaker Kabupaten. n sus

SUMBER : http://www.riaumandiri.net

2 Alasan Zulfan Menjadi Calon Bupati BENGKALIS

2010-04-10T19:40:00.009+07:00

Zulfan Heri dalam pidato politiknya ia menyampaikan dua alasan mengapa ia maju sebagai calon bupati Bengkalis,

1. Karena ia adalah anak jati BengkaliS.
2. Sebagai anak Bengkalis Zulfan merasa memiliki tanggung jawab moral secara politik

"Sejak empat tahun ini saya bersama istri saya rutin turun ke desa-desa. Dari 102 desa di Bengkalis saya datangi semuanya , saya datang tidak bukan 2 sampai 3 jam namun saya tidur dirumah penduduk, untuk mengetahui kondisi apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat," katanya.

Dari situlah jelas Zulfan, banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti aiar bersih, pendidikan, kesehatan, insfratruktur jalan dan jembatan, pelayanan publik," Ini menjadi bahan bagi saya untuk melakukan perubahan," ujarnya.

Dalam membangun Bengkalis kedepan lanjut Zulfan ia memiliki 13 program yang dapat menjawab persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Diantaranya melakukan pemekaran kecamatan Mandau menjadi 3 Kecamatan dan Pinggir 1 kecamatan baru," Tujuannya agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah, " ucapnya.

Kemudian sebuah badan otonom khusus untuk menyelesaikan persoalan buruh," Saya tahu di persoalan buruh di Mandau yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan, dengan adanya badan ini semoga tidak ada lagi buruh yang hak-haknya di abaikan.

Sumber: www.riaunews.com