Ngabisin Duit Rakyat, Pemda Diminta Stop Rekrut PNS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) perlu segera dihentikan. Selain untuk menyehatkan anggaran, penghentian rekrutmen PNS itu bisa mencegah adanya pembelanjaan anggaran non-program.

"Seluruh PNS sebaiknya berada langsung di bawah pemerintah pusat. Kebangkrutan Pemda bukan terletak pada otonomi daerah, melainkan pada politik anggaran dan administrasi penggunaan anggaran," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (13/7).

Menurut Ray, belanja anggaran pegawai sejatinya masuk pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agak mengherankan jika Pemda merasa bangkrut karena pos anggaran mereka habis justru untuk belanja pegawai. "Tetapi hal ini juga memang terkait dengan kebijakan soal batas dan jumlah rasional pegawai," katanya.

Ray menambahkan, dalam negara kesatuan seperti Indonesia, seluruh pegawai harus di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Hal itu karena anggaran untuk membiayai pegawai tersebut bersumber dari APBN.

MENDIRIKAN LSM DAN YAYASAN

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN LSM?

Cara mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gampang saja. Pendiri minimal 3 atau 5 orang, tergantung notarisnya. Kemudian disahkan dihadapan notaris dan dibuatkan akta pendirian organisasi. Persyaratannya fotocopy KTP para pendiri, dan semua pendiri wajib datang pada saat tanda tangan akta notaris. Biaya Rp.500.000 sampai Rp.700.000, tergantung nego. Akta Notaris berisi tentang akta pendirian organisasi dan anggaran dasar organisasi. Kalau kita sudah mempunyai Anggaran Dasar, itu bisa kita ajukan ke notaris, tetapi kalau kita belum mempunyai notaris akan membuatkan. Tetapi sebelumnya kita harus membuat draft tentang tujuan organisasai, misi/visi organisasi dan sebagainya.

Setelah akta notaris jadi, ibarat orang kawin sudah kawin siri, tapi belum resmi. supaya resmi maka harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat pembuatan NPWP adalah Foto Copy KTP Ketua LSM/organisasi, NPWP Ketua, foto copy akta notaris, foto copy surat keterangan domosili (alamat secretariat) LSM/organisasi dari desa/kelurahan, stempel LSM/organisasi. Syarat tersebut dibawa ke kantor pajak terdekat, langsung jadi dan gratis.

Setelah NPWP jadi, LSM bisa mengadakan kegiatan secara resmi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik itu kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Tetapi kalau kegiatan itu berhubungan dengan politik atau kegiatan berskala nasional, kadangkala diperlukan legalitas yang lebih. Legalitas ini misalnya harus didaftarkan di Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) di kabupaten/kota atau propinsi (jika mempunyai cabang di kota lain dalam propinsi).

CARA MENDIRIKAN YAYASAN

Cara mendirikan Yayasan, selain persyaratannya sama dengan LSM, juga harus disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Anggaran Dasarnya harus sesuai dengan pakem yang sudah ditentukan. Pembuatan nama yayasan harus di cek dulu di Depkumham, karena nama yayasan tidak boleh sama di seluruh Indonesia. Biaya pengurusan pendirian yayasan melalui notaris ini sekitar 3 jutaan

* Pemerintah-DPR Sepakat Hentikan Pemekaran Wilayah

Pemerintah dan DPR sepakat menghentikan pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/7) siang. Dari evaluasi 205 hasil pemekaran, sekitar 80 persen ternyata menuai masalah baru [baca: Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran].

Rapat konsultasi ini juga membahas dua hal utama lainnya, yaitu pengelolaan perbatasan dan target penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU produk bersama Pemerintah serta DPR. Soal legislasi, DPR berkomitmen menuntaskan sekitar 70 RUU dalam setahun ke depan.(BOG)

Sumber : Liputan6.com

Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran

Selama sepuluh tahun terakhir, 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan menimbulkan masalah baru. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7).

Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan. "Demi pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah,"tambahnya.

Presiden menandaskan, moratorium pemekaran wilayah tetap dilanjutkan sekalipun rancangan besar pemekaran wilayah telah selesai disusun pemerintah. Pemerintah, katanya, akan segera menuntaskan kebijakan pemekaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

"Dalam waktu dekat, pemerintah dan DPR RI akan membahas secara mendalam masalah itu yang kemudian disusun rancangan besarnya, kebijakan strategis, persyaratan pemekaran, evaluasi pemekaran dan berapa jumlah yang tepat untuk provinsi, kabupaten, dan kota," kata Presiden Yudhoyono.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan bahwa DPR selama ini kesulitan menolak konstituen pengusul pemekaran wilayah. Namun, katanya, berdasarkan kajian pemerintah dan nonpemerintah menunjukan pemekaran wilayah memang masih perlu disempurnakan dari sisi aturan.(ANT/SHA)

Sumber : Liputan6.com

AMUK Kembali Demo di Kantor Bupati Bengkalis

Menamakan diri Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) kabupaten Bengkalis kembali lakukan unjukrasa Senin (5/7/10) ke Kantor Bupati. Terdiri setidaknya puluhan massa dari Organisasi Massa (ormas), LSM dan Lembaga Nirlaba menuntut kembali dicairkannya dana bantuan sosial (bansos) yang sudah dianggarkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2010 tahun ini. Setelah sebelumnya, Senin 28/6/10) yang lalu massa ini berunjukrasa di Kantor Bupati Bengkalis dan DPRD Bengkalis namun dinilai tidak ada kesepakatan yang jelas.

"Kami meminta penjelasan dari Bupati atau Sekda Kabupaten Bengkalis. Terkait dana Bansos yang harus dipotong-potong bukankah dana ini sudah disahkan di APBD dan sudah sesuai aturan," ujar salah seorang orator Iskandar Zulkarnain.

Dari pantauan Riauterkini demo yang berlangsung di halaman kantor Bupati tersebut, massa berusaha menemui langsung Bupati Bengkalis Syamsurizal atau Sekretaris Daerah (sekda) H. Mukhlis, untuk meminta penjelasan. Namun, dua pejabat daerah ini tidak sedang berada di tempat. Situasi sempat memanas saat Assisten III T. Zainuddin yang berusaha menemui massa dihalau oleh para demonstran karena merasa tidak percaya, karena sebelumnya pertemuan dengan perwakilan Pemda ini, belum ada hasilnya terkait tuntutan demonstran pada unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Setelah melakukan perundingan, pemda dan demonstran akhirnya sepakat melakukan dialog. Diwakili dengan 19 demonstran antara Pemda yang diwakili oleh Assisten I Tata Praja H. Burhanudin dan Assisten III T. Zainuddin melakukan pertemuan di ruang rapat lantai II kantor Bupati Bengkalis.

Meskipun, telah melakukan dialog antara pejabat pemda dan perwakilan demonstran. Pemda meminta waktu selama 2 (dua) pekan untuk melaksanakan aspirasi tuntutan dari AMUK, tetapi tidak diterima oleh para pengunjukrasa karena dinilai waktu tersebut terlalu lama. Bahkan, massa juga akan memboikot dan tidur di kantor bupati hingga tuntutan mereka dilakukan oleh Pemda.

"Kami tidak terima dengan waktu yang diminta Pemda, terlalu lama. Kawan-kawan sepakat, jika begitu kami akan tidur di kantor Bupati karena kami anggap keputusan hasil dialog itupun tidak jelas," kata Supardan salah seorang pendemo.***(dik)

Sumber: riauterkini.com