* Pemerintah-DPR Sepakat Hentikan Pemekaran Wilayah

Pemerintah dan DPR sepakat menghentikan pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/7) siang. Dari evaluasi 205 hasil pemekaran, sekitar 80 persen ternyata menuai masalah baru [baca: Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran].

Rapat konsultasi ini juga membahas dua hal utama lainnya, yaitu pengelolaan perbatasan dan target penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU produk bersama Pemerintah serta DPR. Soal legislasi, DPR berkomitmen menuntaskan sekitar 70 RUU dalam setahun ke depan.(BOG)

Sumber : Liputan6.com

Kurang Berhasil, 80 Persen Daerah Pemekaran

Selama sepuluh tahun terakhir, 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan menimbulkan masalah baru. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7).

Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan. "Demi pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah,"tambahnya.

Presiden menandaskan, moratorium pemekaran wilayah tetap dilanjutkan sekalipun rancangan besar pemekaran wilayah telah selesai disusun pemerintah. Pemerintah, katanya, akan segera menuntaskan kebijakan pemekaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

"Dalam waktu dekat, pemerintah dan DPR RI akan membahas secara mendalam masalah itu yang kemudian disusun rancangan besarnya, kebijakan strategis, persyaratan pemekaran, evaluasi pemekaran dan berapa jumlah yang tepat untuk provinsi, kabupaten, dan kota," kata Presiden Yudhoyono.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan bahwa DPR selama ini kesulitan menolak konstituen pengusul pemekaran wilayah. Namun, katanya, berdasarkan kajian pemerintah dan nonpemerintah menunjukan pemekaran wilayah memang masih perlu disempurnakan dari sisi aturan.(ANT/SHA)

Sumber : Liputan6.com