Praktik Demokrasi Lokal

Proses pemilihan pemimpin merupakan suatu kepastian dalam kehidupan berdemokrasi di suatu negara yang bernama Indonesia.

Kondisi di mana rakyat kini dapat memilih para pemimpinnya secara langsung merupakan kesepakatan politik yang telah terlembaga sebagai perubahan mainstream politik yang fundamental.

Keinginan publik yang besar dan didukung pula oleh keinginan politik akhirnya pemilihan secara langsung juga dilaksanakan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah awalnya mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian penyelenggaraannya diatur lagi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di provinsi Riau dalam waktu dekat ada empat kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2010 ini, yaitu Bengkalis, Indragiri Hulu, Dumai, dan Kepulauan Meranti.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan pengalaman demokrasi pertama untuk menghasilkan kepala daerah definitif. Bila tidak ada perubahan dan aral melintang, semua Pilkada tersebut akan digelar secara serentak tepatnya pada Juni 2010.

Praktik Demokrasi Lokal
Praktik Pilkada diberbagai daerah merupakan upaya penguatan demokrasi lokal. Upaya penguatan demokrasi lokal tidak selalu berjalan sesuai dengan gambaran-gambaran ideal perbincangan akademis dan tentunya akan melewati tantangan yang beraneka ragam.

Kita lihat saja, saat ini beberapa Pilkada di Riau telah memasuki tahapan awal yaitu pendaftaran pasangan kandidat disertai penyerahan dukungan politik dari parpol. Tampaknya kasus dukungan ganda suatu parpol untuk pasangan kandidat tertentu dan saling klaim dukungan tidak hanya terjadi pada Pilpres kemarin, tetapi juga terjadi pada Pilkada.

Konflik internal elit parpol menjelang Pilkada terkesan biasa dan lumrah hampir di setiap perhelatan demokrasi lokal ini. Indikasi ketidaksolidan internal parpol pun sudah biasa menjadi perbincanagan di berbagai media, kampus, dan bahkan pada obrolan-obrolan warung kopi. Belum lagi nanti ketika memasuki tahapan kampanye.

Suhu politik tentunya akan lebih seru lagi. Saling sindir, saling serang, dan saling bongkar kekurangan dan kecacatan kompetitor politik bisa ditebak akan menghiasi perhelatan demokrasi lokal ini. Yang paling vulgar adalah money politics yang telah membudaya sebagai strategi politik memenangkan dukungan.

Jelas yang menjadi sasarannya adalah rakyat yang berpikiran pragmatis tanpa sadar kemiskinannya menjadi sumber eksploitasi politik pihak-pihak yang berpikiran dangkal dan secara sadar merusak tatanan demokrasi.

Model pengerahan massa pendukung nanti juga akan menarik untuk dibicarakan. Idealnya dukungan massa terjadi karena adanya kesadaran politik rakyat, tapi tampaknya masih sulit membayangkan ini akan terjadi.

Mobilisasi massa menjadi jalan pintas ketimbang melakukan pencerdasan politik kepada rakyat. Gampang saja, sajikan saja pesta musik dangdut dijamin banyak pendukung massa yang hadir ketika kampanye pasangan kandidat, tapi belum tentu massa pendukung tersebut serta- merta memberikan dukungan politik ketika voting session digelar.

Setiap kandidat, parpol baik secara institusi dan elit individunya, serta tim sukses seharusnya berperan untuk mengupayakan Pilkada terselenggara dengan berkualitas. Tanggung jawab moral harus dimiliki tidak hanya berorientasi pada target kemenangan untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Bila hanya sekadar demikian, pendewasaan demokrasi lokal kita akan masih lama terwujud. Ancaman potensi golput tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada Pemilukada. Posisi golput tentunya akan mengurangi kualitas dan legitimasi kepala daerah terpilih. Seyogyanya rakyat di daerah lebih peduli dan memiliki partisipasi yang luas dalam memberikan dukungan politik kepada pilihan-pilihan kandidat yang ada.

Dalam Pilkada ini rakyat akan memilih langsung pemimpinnya yang secara langsung pula akan bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan untuk kabupaten/kota. Berbeda halnya barangkali untuk Pilpres atau Pilgubri yang untuk memilih pemimpin yang tidak secara langsung bersentuhan dengan kabupaten/kota.

Kebijakan-kebijakan ataupun progres yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sulit untuk diukur dan dirasakan oleh rakyat di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan atau progres yang dihasilkan pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat bersangkutan.

Namun, mengapa kekhawatiran rendahnya partisipasi politik rakyat tetap ada dalam Pilkada? Suatu pertanyaan klasik yang jawabannya tidak hanya terletak pada masalah administrasi dan sosialisasi, tetapi juga keputusasaan rakyat, atau barangkali sebagai wujud protes terhadap kehidupannya yang juga tidak berubah dari satu Pemilu/Pilkada ke Pemilu/Pilkada berikutnya.

Stigma inilah yang masih eksis yang menjadi tanggung jawab kita semua terkhusus lagi bagi para pemain politik (politisi) dan penguasa kabupaten/kota. Selain itu, dibutuhkan peran civil society untuk tetap terlibat dalam Pilkada ini. Peran pencerdasan politik dan pengawasan juga penting dilakukan oleh struktur-struktur di luar sistem mulai dari kampus, LSM, ataupun organisasi mahasiswa di kabupaten/kota.

Kesejahteraan
Permasalahan yang muncul pada setiap pergelaran pesta demokrasi, baik dalam Pemilu ataupun Pilkada adalah mengenai ongkos politik yang besar yang harus dikeluarkan untuk terlaksananya agenda ini. Demokrasi memang mahal, sudah menjadi jargon politik yang tidak asing dan sulit untuk menyangkalnya.

Untuk terselenggaranya Pemilukada di Riau saja, seperti Bengkalis membutuhkan dana sebesar Rp15 miliar, Dumai membutuhkan dana sebesar Rp9 miliar, Inhu membutuhkan dana sebesar Rp11,6 miliar, dan Meranti membutuhkan dana sebesar Rp7 miliar, atau total semuanya sekitar lebih dari Rp40 miliar.

Semua biaya tersebut adalah uang rakyat yang berasal dari APBD. Pertanyaannya, apakah ongkos politik yang besar tersebut paralel dengan peningkatan kesejahteraan rakyat?

Dalam teori demokrasi klasik kita mengenal istilah transmission belts of power yang berarti tranformasi kekuasaan. Dalam tulisan ini, tranformasi kekuasaan yang dimaksud adalah tranformasi kekuasaan dari rakyat kepada kepala daerah seperti bupati/wali kota.

Rakyat merupakan sumber political authority dari kepala pemerintahan dalam level apapun dan Pilkada sebagai proses transformasi tersebut. Pemikir politik, John Locke mengungkapkan, bahwa salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk melindungi hak-hak individu masyarakatnya, dan puncaknya berdirinya suatu negara dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep ini juga dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pengalaman berbagai Pilkada belum mampu menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara Pemilukada tersebut dan kesejahteraan, sementara begitu besar ongkos yang harus dikeluarkan untuk menggelarnya.

Dari sini tiada pilihan lain, setiap kandidat harus tahu diri dan sadar bahwa mendapatkan kekuasaan memiliki kewajiban di dalamnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Pilkada tidak sebatas ritual politik daerah yang diadakan setiap lima tahunan. Selamat berkompetisi bagi para kandidat!***

Luerdi SIP, Fungsionaris Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau.
1 April 2010