Dalam dinamika industrial, sejak dimulainya Revolusi Industri yang membuka jalan bagi industrialisasi di seluruh dunia, kapitalisme sebagai sebuah sistem selalu bisa bertahan dari berbagai ancaman kehancuran.
Sistem pembagian keuntungan adalah hasil produksi kapitalisme, antara pemodal dan buruh, baik pada sektor barang (kapitalisme klasik) ataupun jasa (kapitalisme modern). Dalam hubungan industrial, pihak pemodal-lah yang selalau diuntungkan. Kaum buruh yang selalu memeras keringat dalam pabrik-pabrik atau perusahan guna menciptakan nilai lebih hanya mendapat bagian kecil dari apa yang mereka hasilkan. Inilah konsep nilai lebih (surplus value) dari mode produksi yang berhasil diurai dengan baik oleh Karl Marx setelah studinya atas masa-masa awal perkembangan kapitalisme.
Atas dasar pemikiran tersebut, Marx berpendapat kapitalisme adalah sebuah sistem mencari keuntungan dengan cara mengorganisasi mekanisme proses produksi. Salah satu yang paling penting untuk dilakukan adalah mengorganisasikan sumber profit dari keseluruhan proses produksi dan secara singkat bahwa dalam dunia kapitalisme, profit tersebut didapat melalui deduksi upah buruh
Maka dari itu dibutuhkan institusi yang akan membantu untuk melakukannya, di Indonesia tugas tersebut dijalankan dewan pengupahan dengan kebutuhan hidup nyata. Dalam dewan inilah disepakati besaran upah antara kapitalis-negara wakil buruh.
Berapa nilai yang dibutuhkan kaum buruh untuk mampu bekerja delapan jam sehari? Di sinilah bermain penghitungan secara agregat menurut teori Adam Smith dan David Ricardo.
Hal ini pulalah yang menjadi pokok bahasan perseteruan abadi antara kaum modal baik penganut libralisme maupun para pengusung neolibralisme, melawan kaum penganut sosialisme baik yang paling moderat sampai paling radikal. Ironis memang, pada perkembangannya, para sosialis anarkis dan kaum antiakumulasi modal kapital global lainnya hanya menjadi pelengkap di bagian pinggir arena. Sedangkan pertarungan di tengah-tengah arena hanya terjadi antara penganut kapitalisme liberal yang seakan tak tergoyahkan di tampuk kekuasaan
Kapitalisme selalu dapat bertahan dari kehancuran dikarenakan kemampuanya beradaptasi dengan dinamika dunia karena kemampuan kapitalisme untuk terus merevisi pikiran-pikiran dan doktrin-doktrin mereka dalam hal produksi, hubungan dengan kekuasaan dan lain sebagainya.
Memang kita harus lebih mampu mengikuti perkembngan kapitalisme agar terus memiliki napas dalam melanjutkan perlawanan kita terhadap penindasan tanpa terjebak dalam stagnasi doktrin baku. Kita kelas pekerja membawa mimpi indah dan romantis di hati kita, yaitu membangun sebuah dunia yang lebih manusiawi, bukan manusiawi semu; model kapitalisme yang penuh dengan demokrasi ilusif, penindasan buruh, penggusuran kaum miskin kota,dan eksploitasi sumber daya alam yang demikian rakus, sebuah dunia tanpa eksploitasi masal. Operasi dan intimidasi serta diskriminasi, di mana dunia yang tidak ada seorangpun yang harus mengemis.
Krisis ekonomi yang sangat dahsyat (great distruption) hanya dapat diatasi dengan penguatan peran negara dalam sector bisnis dan industri sehingga lahirlah konsep kapitalisme yang dipimpin negara (state lead capitalism). Paradigma ini terus dilaksanakan hingga tahun dan harus konsisten dilaksanakan dimana proyek pembangunan dan industri strategis dikerjakan oleh negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah yang dilakukan negara-negara maju dan di indokrinasikan pada negara-negara dunia ketiga melalui Word Bank dimana doktrin kapitalismme negara ini diadopsi secara membabi buta melalui Standart Adjustmen Program (SAP).
Yang menjadi ciri khas periode ini adalah munculnya para penguasa baru hasil perang dingin dan menjadi birokrat-birokrat rente yang secara sadar atau tidak terjebak dalam jebakan neolibralisme melalui utang-utang criminal.
Keadan para buruh kontrak dan varian-varianya ini juga tidak dilengkapi surat perjanjian kerja, dimana yang memiliki surat perjanjian tersebut hanyalah pihak pabrik, para buruh para buruh tidak memiliki salinan kontrak hingga jangka waktu kerja dan indikator-indikator perpanjangan status menjadi hak tunggal perusahan. Bahkan kalangan pekerja perumahan yang terjadi perjanjian lisan tanpa adanya kesepakatan individual yang otentik apalagi perjanjian bersama.
Hal inilah yang membuat posisi buruh yang termasuk kelompok kontrak dan varian-varian menjadi demikian lemah, apalagi keadaan tidak adanya hak mereka untuk masuk menjadi hak serikat pekerja dikarenakan jangka waktu kerja yang tidak menentu dan tempat kerja mereka yang kadang tidak menempat di pabrik. Hal ini membuat kelompok ini menjadi sulit untuk diorganisir suatu hal yang didambakan oleh pengusaha.
Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam usaha kapitalisme untuk bertahan didunia yang menyangkut buruh kontrak dan berbagai variannya yang akan mengubah atau telah mengubah industrial, pada akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya anggota-anggota serikat buruh. Hal ini dikarenakan persyaratan dari pabrik bahwa anggota serikat buruh hanyalah pekerja tetap.
Keadan ini adalah strategi perusahan untuk semakin mengurangi fungsi dari serikat-serikat buruh tersebut. Ke depan, gerakan buruh akan semakin berat maka saat ini dibutuhkan kecepatan berpikir dan kereatipitas para buruh, serikat buruh dan para pendamping dalam membaca trend yang sedang berkembang di pabrik-pabrik.
Perubahan basis pengorganisasian buruh sudah harus dilakukan bila pihak pemodal lebih memilih pola hubungan industrial buruh kontrak dan varian-varianya maka basis keanggotaan serikat buruh yang berbasis pabrik sudah tidak efektif untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara legal, bukan hanya para kapitalis yang terus mengumandangkan dan mengembangkan kemampuan bertahan dengan mengubah pola produksi bahkan merubah fondamen-fondamen dasar kapitalisme itu sendiri.
Sistem bernapaskan perbudakan modern (modern slavery) ini diterapkan sebagai jawaban gejala kompetitifnya pasar, risiko financial, dan ketidakpastian pasar karena kecenderungan menguatnya aturan pasar yang menentukan industri sehingga perusahaan harus diperkecil organisasinya dan dilenturkan bentuk dan strateginya. Dalih penuh kebohongan dan kelicikanpun mampu mereka dendangkan untuk menutupi napsu pemenuhan sifat dasar manusia secara menggila.
Fenomena menarik lainya terlihat jelas dalam pola hubungan antarburuh yang terjalin akibat fleksibilitas proses produksi. Hubungan yang terbangun adalah hubungan asimertis eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh tetap walau telah banyak yang dipenuhi segala hak-hak normatifnya. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah hubungan yang terbangun antara para buruh tetap dengan buruh kontrak dan varian-varianya, sebuah hubungan kompetisi peluang kerja yang dengan mudah digunakan pemodal untuk menjalankan politik atau domba bila diperlukan.
Kenaikan upah minimum akan diikuti fleksibilitas tenaga kerja dimana cost kenaikan upah akan dibebankan pada buruh juga agar pemodal tidak dirugikan, maka digantunglah kontrak para buruh kontrak dan varian-varianya tersebut. Atau dilakukanya strategi pengalihan status kerja tetap menjadi kontrak maka turun dan hancurlah posisi tawar kaum buruh terhaap pemodal. bila buruh menolak PHK atau memalitkan perusahaan adalah pilihan yang tidak akan merugikan pemodal, karena begitu lowongan pekerjaan dibuka tak peduli itu kontrak maka ribuan calon buruh antri didepan meja berpapan nama HRD (human resource division).
Perlawanan kaum buruh pun cendrung dapat lebih dijinakkan, selain karena keadaan keimpotenan negara di bidang pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Maka hubungan kompetitif yang terbangun antara buruh tetap dan kontrak serta varian-varianya menjadi faktor yang mempengaruhi dalam sebuah perusahaan dimana perusahan akan sangat mudah mengadakan perlawananan buruh tetap, dimana demikian panjang antrian kontrak yang siap menggantikan dengan lama pengabdian nol tahun yang dengan senang diterima pemodal. Sehingga, satu lagi senjata yang dimiliki kaum buruh bernama massa aksi dibuat melempem dan rapuh, selain menggunakan cara meng-konflik-kan buruh tetap dengan buruh kontrak serta varian-varianya, massa aksipun dapat diredam dengan saving yang diapatkan karena ketidakjelasan batas produksi perusahan.
Pada prinsipnya situasi perburuhan nasional dan daerah tidak terlalu jauh berbeda Melihat kondisi hak-hak normatif penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah minimum provinsi (UMP) menjadi ritual tahunan yang diwarnai tarik ulur antarpihak berkepentingan, baik buruh maupun asosiasi pengusaha.
Setiap tahun ditetapkan KHL yang diklaim sebagai hasil survei bersama Dewan Pengupahan dan sesuai dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Faktanya, upah minimum tidak pernah mencerminkan KHL.
Besaran UMK dan UMP tidak pernah 100% KHL. Tahun 2006, pemerintah menetapkan KHL 2007 Rp632.888, UMK Rp560.500 atau 88,56% dari KHL. KHL tahun 2008 Rp775 ribu, UMP Rp627.500 atau naik 9% dibanding UMP 2007 sebesar Rp555.555.
Kemudian perlindungan hukum untuk buruh migran dinilai masih sangat minim, Pemerintah masih menganggap buruh migran mesin devisa, Sumbangan devisa yang berlimpah yang diberikan BMI kepada Indonesia, tidak berbalas perlindungan dan peningkatan pelayanan. Pengalaman pahit bagi buruh migran seperti kekerasan, perlakuan diskriminatif, seperti yang telah disinggung di atas belum mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan secara maksimal.
Beberapa uraian kasus diatas menunjukkan betapa saat ini kaum buruh masih diperlakukan sewenang-wenang oleh para pengusaha. Sulitnya bagi buruh untuk memperjuangkan sendiri kesejahteraannya, menuntut perlunya mekanisme perjuangan yang lain. Salah satunya, dengan menuntut tanggung jawab negara (yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Lembaga eksekutif dan legislative. Indonesia harusnya wajib menjamin hak-hak buruh dan menegakkan konvensi ILO, kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (Kovenan ECOSOC Rights), dan kovenan internasional hak-hak sipil politik. Melihat hal diatas pada momentum May Day ini bagaimana kita semua khususnya pemerintah lebih dapat melindungi dan menghormati hak-hak yang terletak pada garis keringat buruh-buruh kita.mengingat Negara-negara maju sangat menjunjung tinggi hal itu.
Dan coba untuk memproyeksikan bagaimana ketika May Day ini ditetapkan menjadi hari libur nasional oleh pemerintah yang berwenang dalam menetapkan, terlepas sudah banyaknya hari-hari libur lainya, karna dengan begitu akan terlihat jelas rasa penghormatan kita semua terhadap kebahagian kaum buruh yang selama ini tertindas dan terkekang, oleh kejamnya system penghisab yang telah mengebiri atas hak-hak yang terlekat pada mereka. Dalam peringatan May Day ini juga ketika pemerintah mengeluarkan suatau kebijakan untuk diliburkan sebagai peringatan dan evaluasi kita semua khususnya pemerintah terhadap penghormatan keberadaan pada meraka, dan berjuta jumlah buruh akan beristirahat dan menghilangkan keringat mereka untuk sejenak.
Wahrul Fauzi Silalahi
Ketua Presidium Dewan Rakyat Lampung
0 Comments:
Posting Komentar